Edisi 16-05-2019
OJK Cabut Izin Usaha BPRS Muamalat Jayapura


JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Pem bia ya an Rakyat (BPR) Syariah Muamalat Yotefa yang beralokasi di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Yotefa sejak tanggal 16 Juni 2016 telah ditetapkan menjadi status BPRS Dalam Peng awasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0%. Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat Adolf Fictor Tunggul Simanjuntak mengata kan, penetapan status BDPK itu disebabkan kelemahan dalam pengelolaan strategis oleh manajemen BPRS yang mengaki batkan kinerja BPRS me nurun dan berdampak terhadap penurunan rasio KPMM BPRS menjadi di bawah 0%. Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar pengu rus/pe me gang saham melakukan upaya penyehatan.

“Namun, sampai batas wak - tu yang ditentukan, upaya pe - nyehatan yang dilakukan oleh pengurus/pemegang sa ham untuk keluar dari status BDPK dan BPRS dapat ber ope rasi secara normal dengan ra sio KPMM paling kurang se be sar 8% tidak terealisasi,” kata Adolf dalam siaran pers, kemarin. Pencabutan izin usaha BPR Syariah Muamalat Yotefa di ke - luarkan melalui Keputusan Ang gota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP- 87/ D.03/2019 tentang Pen ca but - an Izin Usaha BPR Syariah Mua malat Yotefa, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2019. Karena itu, dengan mem - pertimbangkan kondisi ke - uang an BPRS yang semakin memburuk dan pernyataan ketidaksanggupan dari pe - ngurus/pemegang saham da - lam menyehatkan BPRS ter - sebut, maka OJK mencabut izin usaha BPRS itu setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Sim - pan an (LPS).

Dengan penca - but an izin usaha BPR Syariah Mua malat Yotefa, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi pen jaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Un dang- Undang Nomor 24/ 2004 Tentang Lembaga Pen jamin Sim panan sebagaimana di - ubah dengan Undang-Un dang Nomor 7/2009. “OJK mengimbau nasabah BPR Syariah Muamalat Yotefa agar tetap tenang karena dana ma syarakat di perbankan ter - masuk BPRS dijamin LPS se - suai ketentuan yang berlaku,” ungkap dia. Sementara itu, Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Samsu Adi Nugroho me - nuturkan, dalam pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPRS Muamalat Yotefa, LPS akan melakukan re kon - siliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan sim - pan an yang layak dibayar serta tidak layak dibayar.

“Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha,” ungkap Samsu. Kemudian dalam likuidasi BPRS Muamalat Yotefa, LPS mengambil alih dan men ja lan - kan segala hak serta wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.

Kunthi fahmar sandy