Edisi 22-05-2019
Kemenangan Bangsa Indonesia


JAKARTA–Kemenangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin atas Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 bukanlah kemenangan kedua pasangan tersebut, parpol pendukung, atau masyarakat yang memilih mereka saja.

Kemenangan tersebut sejatinya adalah kemenangan bersama seluruh bangsa Indonesia. Semangat tersebut harus di kemu - ka kan karena Jokowi-Ma’ruf Amin adalah pilihan terbaik yang dipilih mayoritas rakyat. Di sisi lain, proses pemilu diwarnai dengan pro-kontra yang terbilang sangat tajam, berjalan dengan lancar dan aman. Kedua pihak yang bertarung dalam pemilu pun bersepakat menyelesaikan sengketa yang tersisa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Realitas itu menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih, Jokowi-Ma’ruf Amin, kini mempunyai tugas untuk kembali merekatkan kembali persatuan semua anak bangsa yang sempat robek akibat pertarungan kerasnya pertarungan pilpres.

Mereka harus mampu tampil sebagai pemimpin bangsa dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bersama. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara pilpres pasangan capres dan cawapres nomor (paslon) urut 01, Joko Widodo- Ma’ruf Amin unggul dengan suara sah 85.607.362 atau 55,50%. Adapun jumlah suara sah paslon capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50% dari total suara sah nasional. Kemarin, setelah pengumuman hasil rekapitulasi pemilu, capres ter pilih Jokowi dalam pidato keme nang annya mengajak masyarakat untuk kembali bersatu.

“Marilah kita bersatu padu mem bangun bangsa dan Tanah Air tercinta demi kedamaian, demi kesejahtera an generasi kita men datang, serta generasi anak-cucu kita di masa depan,” kata Jokowi yang didampingi Ma’ruf Amin di Kampung Deret, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, kemarin. Jokowi menegaskan akan menjadi pemimpin bagi semua kalangan masyarakat. Dia memastikan akan berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. “Setelah dilantik di bulan Oktober nanti, kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat Indonesia. Kami adalah pemimpin dan pengayom dari 100% rakyat Indonesia. Kami akan berjuang keras demi terwujudnya ke adil an sosial bagi seluruh rakyat Indo nesia, bagi 100% rakyat Indonesia,” tegasnya.

Dalam pidato, Jokowi juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat Indonesia kepada dirinya. Dia mengatakan akan berupaya semak simal mungkin untuk menjaga keper cayaan rakyat dengan program-pro gram yang dapat dirasakan manfaat nya oleh masyarakat luas. “Kepercayaan dan amanat rakyat kepada kami tersebut akan kami wujud - kan dalam program-program pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh golongan dan lapisan masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air Indonesia,” tuturnya.

Mantan wali kota Solo itu lantas menyatakan Indonesia pantas berbangga karena telah terbukti telah menjadi bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi. Tidak hanya itu, Jokowi juga menilai masyarakat Indonesia juga telah dewasa dalam menjaga perdamaian, mengelola perbedaan-perbedaan, dan dalam menjaga serta mem - perkukuh persatuan. “Bukti nyatanya adalah ke - bebasan kita dalam ber demo - krasi. Kemampuan kita untuk menyelesaikan pemilu yang jujur dan adil, serta pemilu yang penuh dengan perdamaian dan kegembiraan. Pemilu demi pemilu telah kita lalu dengan penuh kedewasaan. Pemilu yang sekarang ini, saya meyakini insyaallah akan bisa kita lalui dengan damai sesuai dengan amanat konstitusi yang kita miliki,” paparnya.

Jika ada pihak yang akan mengajukan gugatan terhadap hasil pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK), mantan gubernur DKI Jakarta memper silakannya. “Saya kira saya sangat menghargai apabila Pak Prabowo, Pak Sandi ke MK. Itu memang sebuah proses sesuai konstitusi sesuai dengan hukum dan undang-undang yang kita miliki. Saya sangat menghargai,” ujarnya. Mantan gubernur DKI Jakarta tak luput memberikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, tokoh masyarakat, para peserta pemilu, aparat keamanan, TNI dan Polri, dan semua pihak termasuk para saksi yang telah siang dan malam bekerja de - ngan tulus demi pemilu yang adil dan jujur.

Dia juga memper silakan jika ada pihak yang akan mengajukan gugatan terhadap hasil pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, pengumuman hasil rekapitulasi suara pilpres tersebut belum bulat. Pasal nya, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menya ta kan menolak seluruh keputusan yang disampaikan KPU terkait Pilpres 2019. Prabowo yang didampingi Sandiaga Uno menganggap peng - umuman rekapitulasi nasional pilpres itu dilaksanakan pada waktu yang janggal dan di luar kebiasaan. “Kami pihak paslon 02 menolak semua hasil perhitungan suara pilpres yang diumumkan KPU pada 21 Mei dini hari tadi,” tegas Prabowo, dalam jumpa pers di kediamannya, Kerta negara, Jakarta Selatan, kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo didampingi sejumlah petinggi partai koalisi yang hadir dalam konferensi pers tersebut, antaralainAmienRais, Titiek Soeharto, Rachma wati Soekarnoputri, Djoko Santoso, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak. Prabowo yang didampingi Sandiaga Uno menandaskan bahwa pihaknya menolak penetapan hasil pilpres karena ada kecurangan yang dilaku kan secara terstruktur, siste matis, dan masif di Pemilu 2019. Dia lantas menuturkan langkah kubunya yang membeberkan temuan kecurangan itu pada 14 Mei lalu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Menurut dia, pihaknya telah meminta kepada KPU un tuk memperbaiki data berdasarkan protes yang mereka la yangkan. Namun, hingga saat ini KPU belum menanggapi protes Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Kami pihak paslon 02 tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilaku kan oleh KPU selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan,” ujarnya. Karena itulah, Prabowo mengatakan BPN akan menem puh jalan konstitusional menyikapi hasil Pemilu 2019.

“Pihak paslon 02 akan terus melakukan seluruh upaya hukum sesuai konstitusi dalam rangka membela kedaulatan rakyat yang hak-hak konstitusi nya dirampas pada Pemilu 2019 ini,” kata Prabowo. Mantan danjen Kopassus itu lantas menyerukan kepada seluruh komponen masya rakat, relawan, dan simpatisan un tuk menjaga ketertiban umum dan menjalankan aksi dengan damai. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta masyarakat kembali bersatu dan jangan sampai pemilu merusak ukhuwah atau per satuan. Me nurut dia, terlalu mahal har ga nya jika ritual politik lima ta hunan itu mengoyak keutuhan dan persatuan bangsa.

Dia mengingatkan, pemilu hanyalah instrumen ber demokrasi yang konstitusional dan menjadi sarana semua pihak untuk berkontestasi meraih mandat rakyat dalam menduduki jabatan dalam pemerintahan secara sah. Apalagi di era Reformasi, rakyat Indo nesia telah empat kali melak sanakan pemilu. “Mestinya bangsa ini cukup dewasa dalam berpemilu. Rakyat pada umumnya telah dewasa. Mudah-mudahan para elitenya lebih dewasa lagi. Pemilu menjadi hal yang biasa,” ujar dia. Menurutnya, kunci dari semua itu ada di tangan elite politik, apakah mereka mau menempatkan persatuan seba gai hal utama. Jika ada masalah, termasuk kecurangan, dia meminta diselesaikan se - cara konstitusional.

”Itu cara paling elegan. Per - satuan harus dijunjung tinggi sebagai pertaruhan masa de - pan Indonesia. Jika persatuan rusak dan bangsa Indonesia terlibat konflik meluas maka semua yang dicapai setelah reformasi bisa lepas kembali,” urainya. Haedar pun mengingatkan, bangsa ini harus belajar pada negara-negara yang dilanda konflik seperti Suriah yang sangat sulit untuk bangkit dan bersatu kembali. “Para elite yang menyuara - kan gerakan politik massa mestinya menyadari risiko besar disertai tanggung jawab moral tinggi, betapa mahalnya keutuhan dan persatuan Indonesia. Lihatlah betapa pilu nasib Suriah, juga Yugoslavia di masa lalu yang akhirnya menjadi cerita sejarah pahit,” paparnya.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan mengenai penetapan hasil suara pilpres yang lebih cepat satu hari dari batas waktu yang telah diatur dalam undangundang, lantaran penetapan hasil suara Pemilu 2019 dapat dilakukan lebih cepat karena KPU melakukan sistem rekapitulasi nasional secara simultan. Menurutnya, proses reka - pitulasi yang dilakukan secara simultan atau beriringan, bisa langsung me - lakukan rekapi tulasi pada provinsi-provinsi yang telah siap membawa da ta nya un tuk dilakukan rekapitu lasi tingkat nasional.

“Jadi memang bukan sengaja dipercepat. Proses rekap ini mengalir saja kan. Kita lakukan rekap sesuai dengan jadwal saja. Kami minta KPU kabu paten kota dan provinsi mem - perhatikan jadwal rekapnya, jadi kalau sudah ada keca matan yang selesai rekap maka bisa langsung dibawa ke kabu pa ten, provinsi, lalu nasional. Jadi nggak perlu tunggu-tung guan,” jelasnya.

Arief juga mengatakan seusai menuntaskan proses rekapitulasi suara tingkat nasional, KPU bersiap untuk menghadapi sengketa jika ada pihakpihak yang mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu ke MK. “Saya imbau agar KPU kabupaten kota dan provinsi untuk menyiapkan dokumendokumen yang dibutuhkan terkait beperkara di MK. Tugas kita adalah menjawab gugatan di MK,” jelasnya.

Dita angga/mula akmal/ abdul rochim/ sindonews.com





Berita Lainnya...