Edisi 22-05-2019
KPK Bidik Menpora dan Aspri


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan membidik Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan asis ten pribadinya, Miftahul Ulum, dalam kasus suap pengurusan hingga pencairan dua proposal dana hibah yang diajukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, pe na - nganan kasus atau perkara suap pengurusan dua proposal hibah yang diajukan KONI Pusat hingga mempercepat proses per setujuan dan pencairan ban - tuan dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemen - pora) ke KONI Pusat pada tahun kegiatan 2018 tidak akan ber - henti pada dua terdakwa pe ne - rima suap yang sudah divonis maupun tiga terdakwa pene ri - ma dari Kemenpora yang se - dang disidangkan. Dua terdakwa yang sudah divonis yakni Sekretaris Jenderal KONI Pusat Ending Fuad Hamidy (divonis 2 tahun 8 bulan penjara) dan Bendahara Umum KONI Pusat Jhony E Awuy.

Alexander meng ga ris - kan, dari fakta-fakta per si - dangan hingga tuntutan yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK hingga per tim - bangan putusan yang di ba - cakan majelis hakim terbukti bahwa total suap yang diserah - terimakan mencapai Rp12,604 miliar. Majelis hakim juga me nye - butkan bahwa ada peran dan keterlibatan pihak-pihak lain di Kemenpora hingga pene ri ma - an Rp11,5 miliar oleh asisten pri badi Menpora Miftahul Ulum untuk Menpora Imam Nahrawi. Menurut Alexander, pertimbangan majelis hakim tersebut sesuai dengan pe r - timbangan dan keyakinan JPU dengan didasari keterangan saksi-saksi, keterangan terd ak - wa Hamidy dan Jhony, dan alat bukti yang sudah dibuka di per - sidangan.

Alexander membenarkan saat disinggung KPK sedang fokus pada dugaan perbuatan pidana Nahrawi sebagai men - pora dengan kategori penye - lenggara negara dan Ulum. “Langkah pertama, fakta-fakta tentang Nahrawi dan Ulum akan kami dalami lebih lanjut. Nanti akan diekspos (dilakukan gelar perkara). Nanti dalam ekspos itu kan akan hadir pe - nuntut umum yang akan m e - maparkan fakta persidangan dan putusan hakim dan ada penyidik. Nanti kami menilai, kalau minimal dua alat bukti sudah terpenuhi, ya sudah ke - putusannya naik ke penyidikan. Kan tidak mungkin seorang aspri melakukan perbuatan tan - pa sepengetahuan atau pe rintah atasannya,” ungkap Alexan der kepada KORAN SINDO di lantai 3 Gedung Penunjang pada Ge - dung Merah Putih KPK, Jakarta, tadi malam.

Mantan hakim adhoc Peng - adilan Tipikor Jakarta ini meng gariskan, upaya memasti kan ketersediaan minimal dua alat bukti memang menjadi pi - jakan utama KPK. Di sisi lain, Alexander belum bisa m e mas ti - kan kapan waktu pelaksanaan ekspos untuk penetapan Nah - rawi dan Ulum sebagai ter sang - ka. Yang pasti, KPK tetap ber pe - gang pada mekanisme yang ada dengan didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Saya tidak bisa me - mas tikan sesegera mungkin atau secepat apa itu prosesnya,” kata Alexander. Saat ini pimpinan KPK juga masih menunggu laporan resmi dan hasil analisis dari JPU atas fakta-fakta hukum dalam per - sidangan, proses jalannya persidangan, hingga putusan, dan pertimbangan putusan.

Alexander mengatakan, KPK juga mempersilakan Nahrawi dan Ulum maupun staf pro - tokoler Menpora bernama Arief Susanto membantah per buat - an hingga penerimaan uang dengan total Rp11,5 miliar. Dalam satu kasus atau per - kara, ujar Alexander, bisa saja seorang saksi atau saksi-saksi membantah. Namun, dalam pro ses penyidikan hingga pem - buktian di persidangan, KPK tidak bergantung pada ke te - rangan satu saksi atau ke te - rangan terdakwa. Keterangan satu saksi atau saksi-saksi ter - sebut pasti akan dibandingkan dengan keterangan saksi-saksi lain serta bukti-bukti pen - dukung. “Keterangan saksisak si lain itu kita lihat kore la - sinya dengan alat bukti yang lain,” ujarnya. Juru Bicara KPK Febri Dian - syah menambahkan, KPK akan melihat, men dalami, dan men in - dak lanjuti secara serius faktafakta pers i dangan dan per tim - bangan pu tusan majelis hakim.

Menurut Febri, KPK men du - ga masih ada pelaku lain yang harus dimintai pe rtanggung - jawaban hukum selain tiga ter - dakwa penerima suap. “Karena kami menduga ada ruang ling - kup perkara lain atau pihakpihak lain yang harus dilihat aspek pertanggungjawaban pidananya. Apalagi ada aliran dana yang sudah ada dalam pertimbangan putusan majelis hakim,” ujar Febri.

Sabir laluhu











Berita Lainnya...