Edisi 22-05-2019
Depok Alokasikan Rp30,2 Miliar untuk THR


DEPOK – Pemkot Depok mengalokasikan anggaran sebesar Rp30,2 miliar untuk membayar uang tunjangan hari raya (THR) pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Nina Suzana mengatakan THR akan diberikan pada 24 Mei mendatang. Pembayaran THR diatur oleh Peraturan Pe - merintah (PP) No 36/2019 ten - tang Pemberian Tun jang an Hari Raya bagi PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, serta Pen siun - an. “Pembayaran un tuk 6.745 orang yang diambil dari APBD 2019,” ucapnya, kemarin. Realisasi pembayaran bisa dilakukan jika peraturan wali kota terkait pembayaran THR un tuk PNS dan pensiunan Pem kot Depok rampung. Se - telah perwal selesai di tan da ta - ngani wali kota, dokumen ter - sebut segera dikirim ke Pem - prov Jawa Barat.

“Kemudian tiap organisasi perangkat dae - rah (OPD) mengajukan ke BKD lalu dilakukan pem ba yar - an melalui bank,” ujar Nina. Besaran nominal yang di te - rima setiap pegawai berbedabeda dihitung berdasarkan go - longan dan masa kerja. “Mi ni - mal PNS dapat THR sebesar Rp3 juta hingga Rp8 jutaan. Kalau honorer memperoleh THR dari masing-masing OPD tempat dia bekerja,” katanya. Di bagian lain, PNS dila - rang mengambil cuti tahunan yang dibarengi dengan cuti Le - baran. Itu dituangkan dalam su rat edaran bernomor 800/ 5082/PDA-BKPSDM tertulis bahwa aparatur sipil negara (ASN) dilarang mengambil hak cuti tahunan pada 5 hari kerja sebelum dan sesudah pe - laksanaan Lebaran.

“Libur dan cuti bersama Lebaran sudah panjang 11 hari, maka saya rasa sudah cukup untuk PNS,” ujar Kepala Badan Ke pe ga wai - an dan Pengembangan Sum - ber Daya Manusia (BKPSDM) Supian Suri. BKPSDM akan langsung me netapkan status tidak ma - suk tanpa alasan (TMTA) jika di - temukan ASN melanggar ke - tentuan tersebut. Dia me ne gas - kan, sudah disiapkan ada sanksi bagi ASN yang me lang gar PP Nomor 53/2010 ten tang Di - siplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Pasal 8 di se - but kan akan diberikan tegur - an lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 5 hari kerja.

“Selain itu, juga TPP-nya akan dipotong sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota,” kata Supian. Dia juga menekankan, se luruh ASN agar memberikan pelayanan optimal sebelum libur Lebaran. “Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai pro se - dur dan pelayanan ma sya rakat tetap diutamakan,” ucapnya.

R ratna purnama



Berita Lainnya...