Edisi 24-05-2019
Empat Pengusaha Divonis Tiga Tahun


JAKARTA - Majelis hakim Peng adilan Tipikor Jakarta memvonis empat terdakwa pem beri suap dengan pidana pen jara selama empat tahun ka rena memberikan suap untuk proyek SPAM dengan nilai anggaran hampir Rp500 miliar.

Empat terdakwa pemberi suap tersebut adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emin do (WKE) yang juga pe - ngen dali PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Budi Suharto, Di rektur Keuangan PT WKE me rangkap Bagian Keuangan PT TSP Lily Sundarsih W (istri Budi), Direktur Utama PT TSP merangkap Project Manager PT WKE Irene Irma (anak Budi dan Lily), serta Direktur PT WKE yang juga Project Ma na - ger PT TSP Yuliana Enganita Dibyo. Perkara dan putusan atas nama Budi ditangani majelis hakim yang dipimpin Franki Tambuwun. Adapun untuk atas nama Lily, Irene, dan Yu liana ditangani majelis hakim yang dipimpin Rosmina.

Da - lam dua perkara, Franki dan Ros mina didampingi anggota majelis hakim Emilia Dja ja su - bagja, Titi Sansiwi, dan Anwar. Majelis hakim menilai Budi Suharto, Lily Sundarsih W, Ire - ne Irma, dan Yuliana Enga ni ta Dibyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah me nu - rut h ukum melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam delik pemberian suap secara ber sama-sama dan berlanjut. Majelis sepakat dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK bahwa berdasarkan fakta-fakta per - sidangan, keempat terdakwa ter bukti memberikan suap Rp30,683 miliar dalam kurun 2014 hingga 2018 ke sejumlah pejabat Kementerian PUPR.

Dari angka tersebut seba gian - nya, yakni Rp4.131.605.000, USD38.000 (setara saat itu Rp537 juta), dan 23.000 dolar Singapura (setara saat itu Rp255 juta), diberikan pada 2018 kepada empat pejabat Ke menterian PUPR. Mereka adalah Kepala Sa tu - an Kerja (Satker) Sistem Pe nye - diaan Air Minum (SPAM) Stra - tegis/Pejabat Pembuat Ko mit - men (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Si - ma remare sebesar Rp1,35 mi - liar dan USD5.000 atau setara Rp73 juta. Kemudian PPK SPAM Katulampa Kota Bogor Meina Woro Kustinah sejum - lah Rp1,42 miliar dan 23.000 dolar Singapura atau setara Rp255 juta, PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin sebesar Rp150 juta, dan Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar sebesar Rp1.211.605.000 dan USD33.000 atau saat itu setara dengan Rp500 juta.

Majelis meyakini suap ter - se but terbukti agar Anggiat, Meina, Donny, dan Nazar tidak mempersulit pengawasan atas 11 proyek di 12 kabu pa ten/ko - ta dan provinsi sehingga dapat memperlancar pencairan ang - garan kegiatan proyek di ling - kungan Satuan Kerja Pengem - bangan SPAM Strategis dan Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Pusat Direktorat Jen deral Cipta Karya Kemen - te rian PUPR yang dikerjakan PT WKE dan PT TSP. Nilai 11 pro yek tersebut lebih dari Rp431,168 miliar. “Mengadili, memutuskan, menjatuhkan pidana oleh ka - rena itu terhadap terdakwa Budi Suharto dengan pidana pen jara selama 3 tahun dan pi - dana denda sebesar Rp100 juta bila tidak dibayar diganti de - ngan kurungan selama 2 bulan,” tandas hakim Franki.

Hakim Rosmina menya ta - kan terhadap Lily, Irene, dan Yu liana dijatuhkan pidana pen jara dan denda yang sama se perti Budi. Perbuatan pidana keempat terdakwa pemberi suap ini, menurut Rosmina, ter bukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 (1) ke-(1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dalam menjatuhkan pu tus - an, menurut Rosmina, majelis mempertimbangkan hal-hal meringankan dan membe rat - kan. Yang meringankan bagi ke empat terdakwa adalah be - lum pernah dihukum, koope - ra tif dan menyesali perbuatan, serta masih memiliki tang - gung an keluarga. Pertimbangan yang mem - be ratkan mereka adalah tidak mendukung semangat dan upaya pemerintah dalam me - lak sanakan pemberantasan ti - pikor.

“Perbuatan para ter dak - wa yang memberi uang kepada sejumlah PPK telah meng hambat pemerintah melakukan reformasi birokrasi dan bebas dari korupsi, kolusi, dan ne potis me,” tandas Rosmina. Atas putusan majelis hakim, Budi Suharto, Lily Sun darsih W, Irene Irma, dan Yuliana Enganita Dibyo lang sung menya takan menerima putusan.

Sabir laluhu