Edisi 24-05-2019
BPK Soroti Belanja Hibah Pemprov Banten


SERANG–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten masih menemukan pelaksanaan belanja hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Hari Wiwoho mengatakan, pemeriksaan ter hadap Laporan Keuangan Pe merin tah Daerah (LKPD) Pemprov Banten bertujuan memberikan opini BPK atas LKPD tahun anggaran 2018. “Opini BPK merupakan pernya taan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas la poran keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu ke sesuaian dengan standar akun - tansi, kecukupan peng ung kapan, kepatuhan terhadap per - undang-undangan, dan efek tivi tas sistem pengendalian intern,” ungkap Hari.

Berdasarkan hasil pe me rik - saan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini wajar tanpa pe ngecualian (WTP) atas LKPD Pem prov Banten tahun ang gar - an 2018. “Artinya Pemprov Ban - ten telah berhasil mem per ta - han kan opini WTP yang telah di peroleh pada tahun sebe lum - nya,” ucapnya. Namun tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemprov Banten, lanjut Hari, BPK masih menemukan be be - rapa masalah yang berkaitan de ngan kelemahan sistem pe - ngendalian intern dan ke ti dak - patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam LKPD Pemprov Banten tahun anggaran 2018.

“Ada enam catatan yang men jadi temuan BPK sehingga ha rus ditindaklanjuti Pemprov Ban ten. Sesuai dengan UU No 15 Tahun 2004 tentang pe me - rik saan pengelolaan dan tang - gung jawab keuangan negara, setiap pejabat terkait harus menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK se - lambat-lambatnya 60 hari ke de pan. Pejabat yang tidak me - nindaklanjuti dapat dikenai sank si,” tegas Hari. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, enam temuan BPK atas LKPD Pem - prov Banten tahun anggaran 2018 terbagi dalam dua jenis temuan. Pertama, temuan atas sistem pengendalian intern dua te muan, yaitu tentang penge lo - la an dan pelaporan pada belanja persediaan dan beban per se dia - an tidak memadai yang di da - lamnya pengurus barang or ga - ni sasi perangkat daerah (OPD) tidak tertib dalam pelaporan ba - rang persediaan.

Berikutnya soal pelaporan pertanggungjawaban kegiatan pemeliharaan jalan yang tidak memadai dan tidak akurat serta peng adaan bahan material pe - me liharaan tidak sesuai dengan ruas jalan menurut surat ke - putusan (SK) gubernur. Kedua, empat temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berupa pengelolaan belanja dana biaya operasional sekolah (BOS) yang tidak sesuai ketentuan dan petunjuk teknis serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menghitung sisa dana BOS dalam penganggaran tahun 2018. Berikutnya temuan belanja hibah dan bantuan sosial di Di nas Perumahan Rakyat dan Ka wasan Permukiman (DPRKP) yang ti - dak sesuai dengan ke ten tuan.

Selain itu BPK me ne mu kan ke tidak patuhan pada rea li sasi be lanja modal barang dan jasa sehingga merugikan ke uang an dae rah. Sayangnya BPK tidak me merinci berapa total ke rugian yang dialami atas catatan ini. “Terakhir adanya temuan perihal transfer bagi hasil pajak ke pemkab dan pemkot yang ti - dak sesuai ketentuan sehingga menerima bagi hasil pajak yang lebih kecil daripada yang se ha - rus nya,” katanya. Dia menambahkan, Pem - prov Banten selama tiga tahun terakhir berhasil meraih opini WTP. Dimulai LHP BPK tahun anggaran 2016, 2017 hingga 2018.

Meskipun meraih opini WTP, kata dia, LHP BPK selalu me nemukan sejumlah masa lah, terutama soal belanja hibah. Menanggapi opini WTP dari BPK untuk ketiga kalinya, Gu - ber nur Banten Wahidin Halim mengaku bersyukur bisa mem - per tahankan opini WTP. “Ya ber - syukur kepada Allah. Bahwa ta ta kelola keuangan semakin baik, ki nerja OPD semakin baik de - ngan opini WTP,” kata Wa hi din seusai rapat paripurna kemarin. Mengenai enam temuan BPK yang harus segera ditin dak lan - juti Pemprov Banten, Wahidin menanggapinya dengan santai. Menurutnya, enam catatan itu merupakan hal biasa dalam LHP BPK. “Catatan itu bersifat ad mi - nis tratif dan bisa dilakukan per - baik an. Saya minta ke Pak Sekda un tuk segera menindak lan ju ti - nya,” ujarnya .

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permu - kim an Pemprov Banten M Ya - nuar mengakui pelak sa naan belanja hibah bidang pe - rumahan dan kawasan per mu - kiman menjadi temuan BPK. Na mun bukan terkait pem ba - ngunan fisiknya, melainkan kebijakannya. “Itu yang tidak sesuai terkait dengan permukiman kumuh di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Kawasan kumuh yang men jadi tanggung jawab pro - vin si luasnya 10-15 ha. Namun di Sajira luasnya hanya 3 hek tar - an. Lalu kenapa Sajira disentuh oleh provinsi, sebab Sajira ma - suk kawasan strategis provinsi sesuai Perda No 5 Tahun 2017. Tapi kita akan tindaklanjuti te - muan BPK ini karena kita punya dasarnya,” ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Banten Hadi Soeryadi mengakui bila salah satu temuan BPK terkait belanja barang dan jasa di dinas yang dipimpinnya. “Memang ada beberapa temuan di DPUPR, tapi kami sudah menindaklanjutinya se bagi an. Terkait kelebihan pem bayar an sudah kami kembalikan se be sar Rp200 juta terkait pemeliharaan jalan,” katanya.

Teguh mahardika