Edisi 27-05-2019
Flyover RE Martadinata Terancam Molor


BOGOR –Proyek pembangunan jalan layang atau flyover untuk mengurai kemacetan di perlintasan sebidang Jalan RE Martadinata, Bogor Tengah, Kota Bogor, terancam molor.

Pasalnya, proyek yang dimulai sejak Oktober tahun lalu hingga saat ini pembangunan infrastruktur baru mencapai 35%. Padahal, pemerintah menargetkan bulan ini sudah harus mencapai 42% dan selesai akhir tahun ini. Guna mempercepat dan mengantisipasi sejumlah kendala yang dihadapi, khususnya berkaitan dengan perizinan pemindahan Kabel Listrik Aliran Atas (KLAA), Pemkot Bogor menggelar pertemuan dengan seluruh stakeholder terkait. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, secara umum pertemuan antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan pelaksana proyek PT Brantas Abipraya itu membahas sejumlah permasalahan teknis dan administrasi, terutama tentang persiapan pergeseran kabel listrik aliran atas milik PT KAI.

“Iya, kemarin kita membahas banyak hal, salah satunya persiapan pemindahan kabel listrik aliran atas milik PT KAI,” katanya. Menurut dia, izin pergeseran kabel listrik aliran atas milik PT KAI tersebut harus segera diselesaikan. Sebab, persoalan inilah yang menentukan progres hingga suksesi proyek flyover RE Martadinata selesai tepat waktu. “Kalau izin dari PT KAI belum keluar, kita takut proses pembangunan ini jadi molor,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, pihaknya juga sempat membahas wacana pembangunan perlintasan tidak sebidang sementara agar proyek flyover sepanjang 458 meter itu lebih lancar dan tidak mengganggu arus lalu lintas jalan raya.

“Ya, kita juga merencanakan perlintasan tidak sebidang sementara. Tadi juga sempat kita singgung soal izinnya sehingga paling lambat awal Januari 2020 mendatang proyek pembangunan tersebut sudah bisa digunakan para pengguna jalan,” katanya. Sementara itu, Deputi General Superintendent Proyek Jalan flyover RE Martadinata Rufika Trianto S mengakui ada be - berapa kendala di antaranya perizinan yang dihadapi pihak pengembang untuk melanjutkan pekerjaan. Tak hanya itu, masalah utilitas juga sebetulnya ditarget Maret harus sudah selesai, tapi diperkirakan baru akan rampung Mei ini.

Selain itu, PT Brantas Abipraya selaku pelaksana atau pengembang masih terkendala izin dari PT KAI terkait penurunan listrik aliran atas. “Pertengahan Juli ini izin untuk KLAA harus sudah beres. Jika tidak beres, sudah dipastikan target pembangunan kita akan terlambat,” ujarnya. Sekadar diketahui, pembangunan flyover RE Martadinata ini perlu mengantongi izin dari PT KAI lantaran melintasi perlintasan rel kereta komuter. Pembangunan jalan layang proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang nantinya dihibahkan untuk Pemerintah Kota Bogor ini diprediksi akan mengenai LAA milik PT KAI.

Oleh karena itu, LAA perlu sedikit diturunkan. “Semoga pertengahan Juli KLAA bisa diturunkan. Kalau meleset, konsekuensinya kami harus mem - bayar penalti,” tuturnya. Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor Laniasari menegaskan pembangunan flyover di beberapa titik perlintasan sebidang KRL di Kota Bogor memang sudah sangat mendesak. “Kita ketahui intensitas jadwal KRL commuter line saat ini cukup padat sehingga sering menyebabkan antrean panjang bagi kendaraan,” ujarnya. Terlebih hingga kini kondisi jalan tak ada peningkatan ataupun pelebaran sehingga semakin memperparah kemacetan saat badan jalan menyempit.

“Setidaknya kalau ada flyover , pengendara tidak perlu lagi menunggu kereta untuk lewat sehingga lalu lalang kereta setiap tiga sampai lima menit sekali tak berdampak lagi terhadap arus lalu lintas,” sebutnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor Chusnul Rozaqi mengatakan, selain di Jalan RE Martadinata, pihaknya juga mengusulkan pembangunan flyover di dua titik, yakni di Jalan MA Salmun, Bogor Tengah dan Kebon Pedes, Ta-nah Sareal, Kota Bogor. Sebab, di dua lokasi itu pun berada di perlintasan sebidang Kereta Rel Listrik (KRL).

Untuk itu, pembangunan flyover di kedua lokasi tersebut sangat diperlukan mengingat tingginya volume arus lalu lintas terutama pada saat jam sibuk. Keduanya juga merupakan dua dari puluhan titik kemacetan di pusat Kota Bogor. “Ya, dengan adanya flyover , setidaknya bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di kawasan tersebut,” ucapnya. Dia mengaku tengah mengusulkan anggaran sekitar Rp140 miliar ke Pemprov Jawa Barat untuk pembangunan flyover di dua lokasi tersebut. Rinciannya, Rp80 miliar untuk pembangunan flyover MA Salmun dan Rp60 miliar untuk Kebon Pedes.

“Tahun ini kita telah mengajukan dana pembangunan flyover di perlintasan Jalan MA Salmun dan Jalan Kebon Pedes dengan tujuan sama seperti di Jalan RE Martadinata, yaitu mengurai kemacetan,” katanya, kemarin. Pihaknya berharap pada 2020, pembangunan kedua flyover dapat segera direalisasikan. Dalam proyek ini pihaknya hanya terlibat dalam pembiayaan pembebasan lahan, khususnya yang di Kebon Pedes. “Memang, tak sepenuhnya provinsi dalam proyek ini. Untuk kegiatan pembebasan lahannya tanggung jawab pem - kot juga,” tandasnya.

Namun demikian, lanjut dia, hingga saat ini pihaknya belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau pengguna jalan karena masih dalam tahap usulan.

Haryudi