Edisi 27-05-2019
Jangan Ragukan Independensi MK


JAKARTA - Pasangan calon (paslon) 01 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah resmi meng ajukan gugatan sengketa hasil pemilihan pre siden (pilpres) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma’ruf Amin meminta semua pihak untuk mempercayakan penanganan sengketa pemilu ke MK dan tidak membangun narasi yang mem pertanyakan independensi MK. Sekretaris TKN Jokowi- Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan, selama ini MK terbukti selalu independen dan merdeka dalam mengambil ke - putusan karena telah diisi oleh hakim-hakim yang memiliki sikap kenegarawanan tinggi. “Kita hormati MK dan apa pun yang diputuskan harus kita terima dengan baik, jangan buat sebuah skenario curang sebelum hal tersebut bisa di lak sa nakan dan dibuktikan,” tutur Hasto di sela Peringatan Nuzulul Quran 1440 H dan Diskusi Kebangsaan dengan tema Pesan Perdamaian dalam Al quran di Kantor DPP PDIP, Ja lan Raya Lenteng Agung No 99, Jakarta Selatan, kemarin.

Hasto mengatakan, TKN ju - ga telah melakukan persiapan secara matang terkait gugatan tersebut, di mana paslon 01 juga akan mengajukan ke MK se - bagai pihak terkait. Hari ini TKN berencana menggelar ra - pat konsolidasi untuk mem ba - has seluruh aspek terkait gu - gatan tersebut. Hasto mengatakan, bukti yang disajikan dalam sengketa pemilu harus memiliki dampak terhadap ha - sil perolehan suara. Dampak ter sebut harus me - lebihi dari selisih antara paslon 01 dan 02, melebihi 16 juta. Tan pa itu, maka bukti-bukti tidak memiliki kekuatan hukum. Apa lagi, hanya berdasarkan link berita.

“Nanti itu yang autentik berdasarkan dokumen C1, ke mudian juga berdasarkan per nyataan para saksi. Jangan ke depankan aspek politik, tapi melupakan bukti-bukti primer yang bisa di - per tang gung ja wab kan secara hukum,” katanya. Menurut Hasto yang juga sekjen PDIP, bukti materiil itu harus sesuai dengan pedoman beracara di MK. “Tidak bisa hu - kum didasarkan pada perasaan atau dugaan. Tapi, berdasarkan sebuah fakta-fakta yang di - sebut sebagai bukti material. Itu yang disampaikan oleh me re - ka,” tegasnya. Hasto juga me re spons po - sitif pertemuan Pra bowo de - ngan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai sebuah terobosan untuk mencairkan suasana.

“Pak JK selama ini memang sa - ngat piawai di dalam mem ba - ngun dialog, dan itu hal yang positif,” paparnya. Juru Bicara TKN Jokowi- Ma’ruf Amin, Irma Suryani Cha niago menyayangkan kubu Prabowo-Sandi yang sudah membangun narasi politik ter - hadap MK. “Lihat saja narasi BW (Bambang Wijojanto) yang membawa narasi politik untuk menggiring opini publik ten - tang MK. Sama persis yang di - lakukan pada KPU dan Ba was - lu,” ungkap Irma kemarin. Direktur Eksekutif Per lu - dem Titi Anggraini meng ung - kap kan bukan sesuatu yang m udah untuk membuktikan ke curangan terstruktur, sis te - ma tis, dan masif. Me nu - rutnya, Pil pres dan Pileg 2019 dilakukan melalui banyak tahapan. “Bah kan meskipun kuasa hukum dari 02 itu Pak Bambang Wi djo janto, pem - buktian TSM itu ru mit,” ujar Titi.

BPN Perkuat Gugatan ke MK

BPN bersama dengan Tim Pengacara Prabowo-Sandi te - rus memperkuat gugatan Per - selisihan Hasil Pemilu Presiden (PHPU) setelah resmi me la - yangkan gugatan mereka pada Jumat (24/5) malam kemarin. Koordinator Tim Pengacara Pra bowo-Sandi, Hashim Djo jo - hadikusumo berujar bahwa pihaknya terus melakukan ra - pat untuk memantapkan gu - gatan ke MK. Bukti yang akan di masukkan ke MK pun terus diinventarisasi dan masih sedang dirapikan. “Alat bukti sudah siap semua dan sekarang masih dirapikan,” kata Hashim seusai rapat di kediaman Pra bowo di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta, ke marin.

Terkait saksi yang akan didatangkan di MK, adik kan - dung Prabowo itu mem per si la - kan media untuk melihat sen - diri saat persidangan nanti. Yang sudah bisa dipastikan, Pra - bowo dan Sandi akan hadir pada sidang perdana. “Oh iya, Pak Prabowo dan Sandi akan hadir tanggal 14 Juni,” imbuhnya. Direktur Advokasi dan Hu - kum BPN Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya terus membahas soal pengaduan yang sedang berjalan di MK ka - rena gugatan itu adalah jalur konstitusional yang telah di - ambil oleh Prabowo-Sandi se - hingga perlu persiapan yang ma tang.

“Ini harus diper siap - kan dengan matang dan tadi sedikit-banyak membahas persiapan- persiapan itu,” kata Dasco di kesempatan sama. Soal potensi gugatan ditolak oleh MK berkaca pada pe nga - laman gugatan sejak Pemilu 2004, Dasco menegaskan bah - wa pihaknya optimistis, per ca - ya, dan yakin bahwa hakimhakim di MK masih objektif sehingga bukti-bukti yang telah pihaknya sampaikan ke MK akan memenuhi syarat untuk dikabulkannya gugatan. Cawa pres Sandiaga Uno menuturkan bahwa terkait buk - ti-bukti kecurangan pilpres itu semua diurus oleh tim hu kum. Yang jelas, semua bukti yang dibawa ke MK didapat dari mas - yarakat di berbagai pro vinsi. “50% tiap-tiap TPS di pro vinsi ada anomali, ada pe nyim pangan, ada ketidakadilan,” kata Sandi di Jakarta kemarin.

Sandi kembali menegaskan bah wa keputusan Prabowo-San di untuk menggugat ke MK karena ada tuntutan masya ra kat bahwa agenda pemilu ini te lah menuntut biaya yang cukup besar, namun belum mampu menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Bahkan, banyak korban yang jatuh, yakni petugas pe milu. Hal itu terbukti dengan ba nyaknya sengketa PHPU Pe milu Legis la - tif (Pileg) yang jumlahnya sudah ratusan di MK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempelajari po - kok-pokok permohonan yang diajukan penggugat terhadap gugatan sengketa hasil pemilu yang telah dilayangkan ke MK. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi Ubaid menga takan, pihaknya selaku pe nye lenggara pemilu menerima 316 gugatan untuk sengketa pemilu DPR, provinsi, kabupaten, dan kota.

Kemudian, terdapat sem bilan gu gat an berasal dari pe serta pemilu DPD dan satu gugatan pemilu presiden. “KPU akan mem pe lajari pokokpo kok permohonan pemohon un tuk memastikan di mana locus persoalan dan apa subs tansi yang dimohonkan,” ucapnya. Menurutnya, selain mem - pelajari pokok-pokok per mo - hon an, KPU juga akan ber koo r - dinasi dengan KPU provinsi maupun KPU kabupaten dan kota guna menyusun jawaban atas pokok-pokok per mo hon - an. Dalam PHPU di MK, sam - bung nya, KPU berkedudukan sebagai termohon sehingga mau tidak mau harus siap menghadapi gu gatan yang di - ajukan.

Sekaligus momen KPU memper tang gung jawabkan apa yang telah di kerjakan se - lama ini. “Forum persidangan di MK akan kami maksimalkan untuk membantah dalil-dalil yang diajukan pemohon, serta me matahkan tuduhan bahwa KPU telah melakukan berbagai kecurangan selama proses ta hapan pemilu,” tegasnya.

Mula akmal/ kiswondari/ abdul rochim/sindonews






Berita Lainnya...