Edisi 27-05-2019
Menanti (Menjamurnya) Insurtech


Financial technology (fintech) membantu industri keuangan mencapai efisiensi dan memperluas ak ses pasar. Fintech juga dapat ber kon tribusi mengerek inklusi keuangan nasional yang di pa tok se besar 75% pada akhir tahun ini.

Fintech menjamur di Indone sia, khususnya yang berupa pinjam-meminjam dan pemba yar an. Meskipun tidak se - tenar ke dua fintech tersebut, per kem ba ngan fintech dalam du nia asuransi atau yang dikenal dengan insurtech (insurance tech nology) mulai unjuk gigi. Berbagaiinovasidatang, baik dari perusahaan asuransi mau - pun perusahaan rintisan yang mengembangkan teknologi untuk dipakai oleh industri asuransi. Tahun lalu, McKinsey melakukan riset pada sekitar 500 start-up insurtech, baik asu ransi umum maupun asu ran si ji wa. Dari jumlah tersebut, se ba nyak 37% bergerak di bi dang dis - tribusi/penjualan, sementara 23% lainnya berfokus pada area pricing (termasuk under writing).

Di Indonesia, perkembangan insurtech memang belum ba - nyak terlihat. Tren paling po pu - ler adalah penjualan produk asu - ran si oleh pialang asuransi se - cara digital dengan me man faat - kan plat form aplikasi mau pun web site (insurance digital broker). Fenomena lain adalah mun - culnya perusahaan-perusahaan rintisan market place yang usa - hanya hanya memberikan komparasi harga premi serta fitur produk asuransi (populer de ngan istilah web agregator). Namun, sayang, sebagian jus tru ikut memperdagangkan pro duk asuransi secara daring tan pa memiliki lisensi, baik se bagai agen ataupun pialang asu ransi. Padahal, di dalam Per atur an Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 70/POJK.05/ 2016 te - lah dibuka kesempatan kepada pialang asuransi yang ber izin untuk memasarkan produknya secara digital atau elektronik.

Inovasi vs Perlindungan Konsumen

OJK telah menyatakan komit men untuk menertibkan entitas yang melakukan ke giat an keperantaraan dan/atau pe ma saran produk asuransi yang beroperasi tanpa izin. Hal ini di karenakan banyak sekali plat form ataupun website yang men jual produk asuransi tanpa me miliki legalitas yang jelas. Tentu, regulator tidak ber - mak sud untuk membelenggu ber bagai inovasi yang telah di ja - lan kan, tetapi lebih kepada upa - ya untuk memberikan ke pas ti - an hukum, khususnya da lam rang ka perlindungan bagi kon - sumen. Regulator perlu me me - li hara kepercayaan ma syarakat pada industri per asuransian. Setidaknya ada tiga poin yang mendasari mengapa prak - tik kepialangan/pemasar an asuransi secara digital men jadi se - suatu yang perlu men dapat per - hatian lebih.

Pertama, secara konstruksi hu kum, Undang-Undang No - mor40Tahun2014tentangPer - asuransian sudah secara eks - plisit menjelaskan bahwa kon - sumen hanya dapat mem per - oleh produk-produk asu ran si dari dua pihak, yakni pialang asuransi dan agen asuransi. Lebih lanjut di dalam Pasal 27 UU tersebut disebutkan bah - wa keduanya diwajibkan untuk ter daftar di OJK. Jika dilihat dari aspek yuridis, pihak-pihak yang me lakukan penjualan pro - duk asu ransi sudah seharusnya me nun dukkan diri pada per - atur an perundang-undangan yang berlaku. Kedua, industri per asuransian, termasuk pialang asu ran - si, merupakan bisnis yang ha - rus dijalankan dengan prudent.

Se gala aspek operasionalnya ter ma suk tata kelola diatur sa - ngat ketat untuk meminimalkan ter jadinya fraud. Pun de mi - kian atur an teknis mengenai hal ter sebut diatur secara me - madai di dalam POJK. Inilah pentingnya mengapa entitas-entitas yang men jalan - kan kegiatan kepialangan se ca - radaringtersebutharusmen da - pat izin dari regulator. Bu kan aspek administratif se ma ta, te - tapi ba gaimana memastikan bah wa ope rasional mereka dapatter mo nitordenganbaikoleh otoritas. Ketiga, menyoal per lin du - ng an konsumen. Dalam UU No mor 8 Tahun 1999 menge - nai Per lindungan Konsumen di se but kan bahwa salah satu hak kon sumen adalah hak atas ke nyamanan, keamanan, dan ke se lamatan dalam mengonsum si barang dan/atau jasa.

Ketentuaninimem per tegas bahwa kepastian hukum sa - ngat lah penting. Jangan sam - pai di kemudian hari kon sumen baru tahu bahwa ia mem beli asu ransi melalui enti tas yang bo dong (tidak ter daftar/ber - izin di regulator). Pa dahal, se - cara sudah jelas bah wa tugas utama pialang asu ransi adalah me wakili kepentingan konsumen (ter tang gung), bukan per - usahaan asuransi.

Perlu Duduk Bersama

Berkaca pada beberapa regu lasi di negara lain, memang su dah seharusnya ada pemi - sahan usaha yang jelas antara web ag gregator dengan digital in su ran ce broker. Tujuannya un tuk mem pertegas batas wi - la yah pengawasan entitas terse but, menghilangkan kesan abu-abu di antara keduanya. Di India, web agregator tunduk pada The Companies Act serta disetujui oleh Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI). Sampai dengan saat ini sudah ada 27 entitas yang terdaftar sebagai web agregator di sana.

Di Indonesia, bagi platform yang ingin menjual produkpro duk asuransi (baik secara daring atau tidak) harus sudah berizin sebagai pialang asu ran si atau paling tidak sudah me mi - liki kerja sama dengan pia lang asu ransi. Ketentuan ter se but su dah diatur di dalam POJK. Jika pun bingung dengan mo del bisnis yang sedang di ja - lan kan, platform bisa ber kon - sultasi dengan OJK atau masuk ke regulatory sandbox. Hal ini dilakukan agar secara periodik dapatdipantaumengenaimo del bisnisnya, penerapan tata ke - lola, sertamanajemenrisikonya. Co-Founder Alibaba Jack Ma pernah bilang, ā€œIā€™m not a per - son who likes regulation first ā€œ.

Tentu, kita tidak ingin ada kalimat se macam itu di antara regulator dan para penggiat perusahaan rintisan. Sudah saatnya keduanya lebih sering duduk dan minum ko - pibersama. Komunikasi yang sudah terbangun selama ini harus terus dipupuk dalam rangka ko - laborasi membuat ekosistem regulasi yang kons truk tif. Toh, re - gulasi yang ideal ada lah yang saling meng untungkan semua pihak dan ma sya rakat tentunya.

FARID
Pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan







Berita Lainnya...