Edisi 27-05-2019
Pelajaran atas Pemblokiran Media Sosial


Akhirnya masyarakat Indonesia, khu susnya warganet, kembali tersenyum lega setelah tiga hari lamanya di buat manyun dan gundah gulana akibat pemblokiran media sosial (medsos) oleh pemerintah.

Pemerintah dengan jurus maut nya, demi keamanan nasional, memblokir jejaring sosial Whats App, Facebook, dan Instagram, khususnya untuk mem-posting foto dan video. Praktis, akibat pemblokiran itu nyaris aktivitas warganet yang saat ini jum lah nya sekitar 172-jutaan lumpuh. Rupanya pemblokiran itu juga melumpuhkan aktivitas digital ekonomi masyarakat yang saat ini gandrung dengan belanja online atau daring. Secara awam pemblokiran itu bisa dikatakan melanggar hak-hak konsumen dan bahkan melanggar hak publik secara luas. Banyak yang mendalilkan bah wa pemblokiran itu me langgar konstitusi, khu susnya melanggar Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945.

Juga dianggap melanggar hak-hak konsumen yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, aksi pemblokiran media sosial oleh pemerintah bisa di pahami meng ingat kondisi aktual yang kala itu sudah merongrong keamanan nasional dan negara. Fenomena ini bukan hanya ter jadi di Indonesia, tetapi di ba nyak negara lainnya, khususnya fenomena Arab Spring di Timur Tengah. Aksi pem - blokiran itu bahkan bisa dibilang terlambat. Sebab, selama masa kam panye pe milihan presiden (pil pres) prak tis masyarakat Indonesia su dah kadung terbelah, ter frag mentasi dalam kelompokke lom pok yang menjurus pada “ra - di ka li sasi” terhadap calon pre siden pu jaannya. Namun, aksi pemerintah mem - blokir media sosial ini ha rus men - jadi pelajaran berharga, bukan hanya bagi pemerintah, te tapi juga masyarakat.

Ada bebe rapa hal krusial yang harus di cermati terkait hal ini. Pertama, bukti bahwa ketergantungan masyarakat ter ha dap in - ternet dan media sosial sudah sangat tinggi. Bahkan, masyarakat sudah pada level addict, kecanduan terhadap in ternet dan media sosial. Ak tivitas masyarakat nyaris tak bisa dipisahkan dengan media sosial dan instrumen over the top seperti WhatsApp. Jika dirujuk pa - da data, ini fenomena yang ra - sional. Sebab, masyarakat In - donesia memang menjadi peng - guna media sosial terbesar di dunia seperti Facebook, Twitter, Ins tagram, dll sehingga sedikit saja ada gangguan kualitas inter net dan media sosial, seolah du nia menjadi gelap.

Apalagi, sam pai diblokir oleh pe me rin tah seper ti pekan lalu, ah, rasanya seper ti kiamat saja. Kedua, bukti bah wa internet dan media so sial sudah menja di salah satu “pang lima” di sek tor eko no mi, yakni eko nomi yang berbasis digi tal. Salah satu gar da depan wujud digital eko nomi adalah e-commerce alias belanja daring (belanja on - line). Akibat pem blokiran itu, ak ti - vitas eko nomi yang berbasis ecommerce praktis lumpuh, ka rena pihak pe dagang atau mar ket placenya tidak bisa ber ko munikasi in - ter aktif de ngan konsumennya.

Padahal, se la ma ini dalam rangka menawarkan produknya, me re ka ber ko mu nikasi (berpromosi) dengan kon su men nya via gam - bar/foto dan video yang di-posting di laman media sosial nya atau dishare via WhatsApp. Maka, tidak aneh jika selama tiga hari masa pemblokiran itu asosiasi pe da gang online meng aku terpukul be rat, menderita kerugian se besar Rp628 miliar per hari! Bisa dibayangkan dam pak nya jika pemblokiran itu sam pai ber hari-hari, ber mingguminggu, atau bahkan diblokir se la manya se perti ka sus di Negeri Ti rai Bambu China.

Ketiga, akhir-akhir ini, yang tak bisa dilepaskan dari pilpres dan pemilihan anggota l e gis latif (pileg) adalah maraknya berita bo - hong (hoaks), berita fitnah yang men jurus pada aksi provokatif. Ini memang sangat marak dan sangat me resahkan. Setiap detik ber - seliweran berita bohong seputar politik, agama, bah kan kesehatan. Kuatnya dis tribusi hoaks tak bisa di le pas kan oleh masih rendahnya li te ra si digital masyarakat. Ini se - ja ti nya hal yang ironis di tengah de rasnya gempuran era di gital, tetapi literasi di gi tal ma sya ra kat In do ne sia ma sih jauh dari me madai. Aki bat ma sih ren dah nya li terasi di g i tal ini, ma syarakat su lit (dan ju ga malas) mem be da kan mana be rita fak tual dan mana be - ri ta palsu, bo hong alias hoaks.

Dan, le bih ce la ka la gi, ren dah nya li te rasi di gital tak bisa dipi sah kan dengan kenyataan masih sa - ngat ren dah nya literasi ma - sya rakat In do nesia dalam mem baca buku. Terbukti, menurut da - ta PBB, literasi memb a ca buku ma sya rakat In do ne sia terendah kedua di du nia dengan skor 1:1.000. Artinya, dari seribu orang Ind o nesia yang aktif membaca buku, hanya satu orang! Maka, pan tas lah jika mayoritas masya ra kat begitu me mercayai sebuah berita di - gital. Rata-rata hanya membaca judulnya, tanpa men cerna sub s - tan sinya, atau men cari sumber berita yang lainnya, dan kemudian langsung men-share ke pihak lainnya.

He boh lah berita ter se - but dan menjadi viral. Seperti du gaan adanya polisi asing (dari China) yang terbukti hoaks. Sebab, polisi yang bersangkutan ternyata ber kewarganegaraan Indo ne sia, asli dari Manado. Lalu, langkah apa yang harus diperbaiki dan diantisipasi un tuk ke depannya agar aksi pem blokiran tidak terulang? Kita berharap bahwa aksi pem - blokiran oleh pemerintah ter ha - dap media sosial adalah pertama kali dan terakhir (tak perlu ter - ulang). Sebab, bagai ma na pun, ak - si pem blokiran itu ter bukti sangat kontra pro duk tif dan menjadi preseden buruk. Oleh karena itu, pemerintah harus secara jelas dan terukur membuat parameter tentang kondisi darurat plus me - lakukan mitigasinya.

Sebab, pas - ca pem blo kiran, masyarakat lang - sung ber manuver menggunakan ak ses lainnya untuk tetap meng - hidupkan medsosnya, yakni de - ngan menggunakan akses VPN (virtual private number), khu sus - nya VPN gratisan. Peng gu na an VPN, selain membuat aksi pem - blokiran kurang efektif, juga terbukti membahayakan kon su - mennya, terutama ter kait pen - jebolan data pribadi bah kan akun bank miliknya. Se ha rus nya, saat melakukan pem bl o kir an, pe me - rintah juga mem be ri kan public war ning perihal sisi ba haya jika masyarakat bermigrasi ke akses VPN.

Dan, terbukti be be ra pa hari setelah meng gu na kan VPN ba - nyak konsumen meng eluh bahwa akun banknya dijebol. Isi reke - ningnya menjadi nol, kosong me - lompong. Dan, bagaimanapun, ben teng terakhir untuk melawan feno - mena berita bohong, berita palsu, fitnah, dan sejenisnya adalah me - ningkatkan literasi digital ma - syarakat. Tanpa ada upaya serius dan sistematis un tuk me ning kat - kan literasi di gital ini maka fe no - mena hoaks akan terus marak dan menjadi da gangan yang amat meng giur kan bagi oknum-oknum ter ten tu.

Akibatnya, masyarakat akan semakin bodoh dan gampang dibodohi oleh berita hoaks itu. Pemerintah dan masyarakat pu - nya andil besar untuk me wu judkan ruang cyber yang sehat dan mencerdaskan tanpa kon ta mi nasi berita hoaks, palsu, fitnah, dan sejenisnya. Sebersih dan sesegar udara pegunungan yang nyaris tanpa polusi.

TULUS ABADI
Ketua Pengurus Harian YLKI











Berita Lainnya...