Edisi 12-06-2019
KPK Telusuri Aset Sjamsul


JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat bukti-bukti dan melakukan penelusuran lanjutan atas aset tersangka Sjamsul Nursalim (SN) sebagai hasil memperkaya diri dalam kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likui ditas Bank Indonesia (BLBI).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, ada beberapa hal yang dilakukan KPK selepas penetapan SN selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) dan istrinya, Itjih S Nursalim, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan dan pem - berian Surat Keterangan Lunas (SKL) ke SN pada 2004, terkait kewajiban penyerahan aset obligor BLBI ke BPPN.

Pertama, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain setelah sebelumnya ada pemeriksaan tiga saksi dari unsur swasta.

Kedua, penyidik akan melayangkan surat panggilan pemeriksaan SN dan Itjih sebagai tersangka dengan melihat perkembangan dari pemeriksaan saksi-saksi.

Ketiga, penyidik bersama Tim Asset Tracking melakukan penelusuran aset-aset milik SN yang diduga hasil dari keuntungan Rp4,58 triliun yang masuk dalam kerugian negara dalam kasus SKL BLBI.

“Kami ber harap Rp4,58 triliun ini bisa di rampas untuk ne - gara dan ke mudian dikem ba li kan ke ma syarakat. Penguatan dan pen carian bukti-bukti ter kait aset-aset tentu akan kami la ku - kan dalam proses pe nyi dikan,” tegas Febri di Gedung Me rah Putih KPK, Ja karta, kemarin.

Di lain pihak, kuasa hukum SN dan Itjih, Maqdir Ismail, menyebut bahwa penetapan tersangka SN dan istrinya dalam kasus dugaan korupsi BLBI tidak masuk akal.

Dia kembali mengingatkan bahwa pada 1998 pemerintah dan SN telah menandatangani perjanjian Master Settlement and Acqui si tion Agreement (MSAA atau Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham-PKPS) atas seluruh kewajiban BLBI yang diterima BDNI.

SN ketika itu adalah pe me gang saham pengendali BDNI. Kemudian pada 1999, perjanjian MSAA itu telah ter pe nuhi (closing) yang disahkan dengan penerbitan Surat Re lease and Discharge (R & D, pem bebasan dan pelepasan) serta dikukuhkan dengan Akta No ta ris Letter of Statement.

R&D dan Akta Letter of Statement itu menyatakan bahwa seluruh kewajiban SN telah ter selesaikan, serta mem be bas kan dan melepaskan dirinya dan afiliasinya dari segala tin da kan hukum yang mungkin ada sehubungan dengan BLBI dan hal terkait lainnya.

Pemenuhan kewajiban SN juga sudah di konfirmasi oleh Badan Pe me rik sa Keuangan (BPK) dalam aud itnya pada 2002. “Dengan demikian, sejak ta hun 1998-1999 seluruh aset termasuk hutang petambak Dipasena telah sepenuhnya milik dan di bawah kendali pe merintah.

Sekarang, mengapa urusan ha pus atau tidak menghapus utang petambak Dipasena kembali dikait-kaitkan dengan SN?,” ujar Maqdir di Jakarta kemarin. Menurut Maqdir, penetapan tersangka itu bersumber dari SKL yang merupakan tindakan administratif dari pimpinan BPPN.

“Selain itu, kalau terjadi kerugian negara akibat penjualan aset Dipasena, dapat dipastikan hal itu terjadi bukan atas persetujuan Bapak dan Ibu SN,” tan dasnya.

sabir laluhu/ binti mufarida