Edisi 12-06-2019
MK Resmi Meregistrasi Permohonan Gugatan Prabowo-Sandiaga


JAKARTA –Mahkamah Konstitusi (MK) resmi meregistrasi permohonan sengketa hasil perolehan suara dalam pemilihan umum presiden (pilpres) 2019 yang dilakukan tim pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno.

Berkas permohonan itu dinilai telah lengkap dan siap dibawa ke tahap sidang panel yang akan digelar pada 14 Juni 2019. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, pencatatan permohonan pemohon Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) untuk pilpres yang dilaksanakan pada Selasa (11/6) ini, menjadi tanda bahwa proses penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2019 di MK sudah memasuki tahap keempat.

“Hari ini (kemarin), permohonan sengketa hasil perolehan suara dalam Pilpres 2019 diregistrasi,” ucap Fajar di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Fajar menambahkan, tidak ada jadwal perbaikan sengketa hasil pilpres sesuai Peraturan MK 4/2018 dan PMK 1/2019 juncto PMK 2/2019.

Namun, pe mohon atau tim kuasa hukum 02 dapat melakukan perbaikan itu saat sidang pemeriksaan pendahuluan, Jumat (14/6) mendatang. Sebelum itu, tim pengacara pasangan Prabowo-Sandi terus memperkuat bukti-bukti atas gugatan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden (PHPU) yang telah disampaikan ke kantor MK pada Senin (10/6) dan Selasa (11/6).

“Kami melengkapi berkas sesuai hak konstitusional pemohon yang diatur negara dalam Undang-Undang MK dan Undang-Undang Pemilu,” kata Wakil Ketua Tim Pengacara Prabowo-Sandi, Denny Indrayana, seusai melengkapi berkas di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Denny memaparkan, berkas yang dilengkapi adalah buktibukti yang terus ditambah. Soal apa bukti yang disampaikan dan apa dalil hukumnya, dia meminta awak media menunggu MK memublikasinya di laman resmi MK.

Pada Senin (10/6) sore, ketua tim pengacara Prabowo- Sandi, Bambang Widjojanto dan Wakil Ketua Denny Indrayana, juga melakukan per baikan berkas. Bambang menjelaskan bahwa kehadirannya ke kan tor MK mengacu pada peraturan MK, terutama peraturan MK nomor 4/2019, dengan menggunakan hak konstitusional untuk melakukan perbaik - an berkas.

Bambang juga menjelaskan bah wa dalam perbaikan berkas itu pihaknya membawa bukti yang menghebohkan, yakni paslon capres dan cawapres nomor urut 01, yakni Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dapat didiskualifikasi lantaran telah melanggar peraturan yang ada.

“Salah satu yang menarik, kami memasukkan salah satu argumen yang menurut kami harus dipertimbangkan baikbaik. Karena ini bisa me nyebabkan pasangan 01 didis kualifikasi,” tutur Bambang. Dari awal pendaftaran ca pres dan cawapres hingga saat ini, cawapres nomor urut 01 yak ni Ma’ruf Amin masih ter da f tar sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah pada dua bank milik pemerintah, yakni PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Man diri.

“Pasal 227 huruf p UU No mor 7 Tahun 2017 menyatakan, seorang calon atau bakal calon dia harus menan datangani satu informasi atau keterangan, di mana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan.

Nah, menurut in formasi yang kami miliki, pak calon wakil presiden (Ma’ruf Amin), dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya ma sih ada, dan itu berarti me lang gar pasal 227 huruf p,” ungkapnya.

Mar’uf Penuhi Syarat Formal

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari memastikan sejak awal proses pencalonan syarat presiden dan wakil presiden, tidak ada pihak yang mempermasalahkan jabatan Ma’ruf.

Hal itu diungkapkan untuk menjawab upaya gugatan BPN terkait jabatan calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua perbankan syariah, BNI Syar iah dan Bank Mandiri Syariah.

“Dalam rekapitulasi ditingkat pusat tidak pernah ada yang keberatan (dari kubu 01 dan 02) terkait selisih hasil atau indikasi manipulasi suara yang berkaitan dengan pilpres, termasuk itu (jabatan Ma’ruf).

Sejak awal, pasti orang kan menelusuri (sepak terjang) lawan tandingannya dalam pilpres. Kalau baru sekarang sampaikan keberatan, kan jadi pertanyaan,” ucapnya di Gedung KPU Jakarta.

mula akmal/ Kiswondari