Edisi 12-06-2019
Ojek Online Dilarang Beri Diskon


JAKARTA –Rencana larangan penerapan diskon tarif transportasi online termasuk ojek online (ojol) harus tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen serta jaminan pendapatan bagi pengemudi .

Kebijakan soal tarif transportasi online juga semestinya mempertimbang kan dampak bagi moda transportasi umum lain yang lebih dulu eksis. Imbauan tersebut disampaikan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyikapi rencana pemerintah yang akan melarang pemberian diskon tarif transportasi online oleh operator.

YLKImenilai, jaminanperlindunganbagi konsumen dan jaminan pendapatan bagi driver sebagai yang utama untuk diperhatikan. “Dengan adanya konsep diskon kalau ada larangan untuk diskon hingga 100% memang lebih baik untuk angkutan umum lain.

Memang akan menguntungkan konsumen, tapi perlu kajian lebih dalam lagi,” kata Pengurus Harian YLKI Agus Suyatno di Jakarta kemarin. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membuat aturan mengenai larang an pemberian diskon tarif trans portasi online, termasukojek online.

Aturan tersebut rencananya diter bit kan bulan ini. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat ini terdapat dua jenis diskon transportasi online yakni diskon secara langsung dan tidak langsung. Diskon yang berlaku saat ini adalah diskon tidak langsung yakni melalui mitra dari penyedia layanan transportasi online.

“Diskonsepertisayasampaikanbahwa yang namanya tarif online itu harus equilibrium atau seimbang, harus equality (setara). Jadi dengan kesetaraan maka kita minta tidak ada diskon-diskonan,” ucap BudiKaryadiGedungKemenhub, Jakarta, Senin (10/6).

Dia menjelaskan, diskon tarif transportasi online hanya memberikan keuntungan sesaat, sedangkan untuk jangka panjang dapat membentuk persaingan yang tidak sehat.

“Karenanya, kita merancang satu permen (peraturan menteri) atau surat edaran yang melarang diskon-diskon ini memang memberikan suatu ke untung - an sesaat, tapi untuk jangka panjang saling membunuh itu yang kita ingin tidak terjadi,” ucapnya.

Budi Karya menegaskan akan segera menge luarkan surat edaran terkait pelarangan pemberlakuan diskon ojek online tersebut. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menam bahkan, pemerintah selaku regulator transportasi darat memiliki aturan main soal tarif ojek online.

Menurutnya, larangan diskon tarif ojek online untuk menghindari terjadi predatory pricing atau perang harga untuk menyingkirkan pesaing. Apa lagi, kata dia, kerap di temu kan promosi tarif hingga potong an mencapai 100%.

“Kita kan punya aturan soal tarif atas dan tarif bawah. Kami masih menganggap wajar kalau diskonnya itu masih di antara tarif batas atas dan tarif batas bawah. Tapi, kalau diskonnya hingga 100%, itu yang tidak boleh,” ungkap Budi di Jakarta kemarin.

Menurut Budi, Kemenhub telah berdiskusi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai diskon tarif yang berpotensi predatory pricing. Apa bila ada operator yang menawarkan diskon hingga 100% atau Rp0, hal itu bisa merusak sehingga harus dibatasi.

“Perlu ada batasan, maka nya Pak Menteri (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi) kemudian melanjutkan su paya ada pasal yang mengatur soal larangandiskonini,” ungkapnya.

Budi menjelaskan, penerapan tarif diskon bagi aplikator ojek online tidak dilarang, namun diskon tersebut hendak nya bisa diberikan dalam bentuk lain. Misalnya bisa berupa apresiasi kepada konsumen yang loyal atau konsumen unik dengan memberikan diskon berupa naik gratis sekali setelah konsumen tersebut menggunakan jasa untuk periode tertentu.

“Saat ini saya melihat diskon dalam aplikasi ojek online bukan lagi untuk tujuan pemasaran atau marketing, melainkan ke arah predatory pricing. Jadi, bukan lagi marketing,” katanya.

Dia mengakui diskon tarif transportasi online merupakan keterlibatan entitas berbeda seperti yang dilakukan Go-Jek melalui Go-Pay dan Grab melalui Ovo. Akan tetapi, kata dia, ketika masuk dalam bisnis transportasi hal tersebut menjadi satu kesatuan.

“Jadi merusak, padahal kita punya aturan batas atas dan batas bawah,” ujarnya. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga saat ini masih membahas revisi aturan terkait tarif ojek online.

Revisi dilakukan sebagai hasil evaluasi setelah Kemenhub melakukan survei penerapan tarif ojek online yang baru. Kemenhub menyebut, kemungkinan besar tarif transportasi online bakal turun. Penurunan tarif khususnya dilakukan untuk jarak pendek yakni untuk jarak 4 km pertama.

Sebagaimana diketahui, tarif 4 km di Jabodetabek sebesar Rp8.000-10.000. “Ini mungkin yang akan direvisi. Kita turunkan khususnya di Jabodetabek menjadi Rp7.000 sampai Rp10.000, bisa juga (jadi) Rp6.000-10.000,” katanya.

Tarif ojek online yang direvisi tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Nomor 12/2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, terutama terkait tarif minimum jarak pendek meskipun belum berlaku secara nasional.

Sementara itu, Ketua Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia Igun Wicaksono mengungkapkan, pihaknya menolak wacana penurunan tarif atau diskon tarif hingga 100%. Jika terjadi penurunan tarif, pihaknya siap menggelar aksi demonstrasi menolak rencana tersebut.

“Jangan lagi ada penurunan tarif, kami siap menggelar aksi. Yang penting adalah keadilan bagi semua, bukan hanya konsumen, tapi juga pengemudi,” katanya. Pada kesempatan terpisah, Wakil Pengemudi Grab - Car yang tergabung dalam Front Driver Online (FDO) Nur Adim mengata kan, tidak mem per masalah kan bila dis - kon tarif trans portasi online dihapus.

Ia men dukung langkah itu selama tak me rugikan driver. “Kalau dis konnya dibebankan ke kami, saya sangat setuju. Tapi jika dibebankan perusahaan, saya berpendapat me nolak,” ucapnya saat dihubungi tadi malam.

Nur Adim menilai, perang harga transportasi online memang terjadi di lapangan antara operator Go-Jek dan Grab. Menurutnya, perang harga ini kerap berdampak pada pengemudi seperti dirinya. “Apalagi jika diskon itu kerap kali dibebankan kepada driver.

Hal ini yang membuat kami merugi, pendapatan harian berkurang. Tetapi, kalau dis kon itu untuk pengguna lebih bagus,” ucapnya. Terlepas dari aturan diskon, kata Nur Adim, saat ini yang dibutuhkan driver online adalah kesejahteraan. Kondisi ini nyaris tak terlihat ketika perusahaan melakukan perang tarif atau diskon karena berdampak pada pendapatan pengemudi.

ichsan amin/yan yusuf/ant