Edisi 12-06-2019
Ahmad Dhani Ajukan Banding


SURABAYA–Musisi Ahmad Dhani menyatakan banding atas vonis satu tahun penjara, yang dibacakan majelis hakim dalam kasus pencemaran nama baik dengan ujaran idiot, di PN Surabaya kemarin.

Pasalnya, majelis hakim dinilai telah mengabaikan faktafakta persidangan. Misalnya keterangan ahli ITE yang merupakan pembuat dari UU ITE sendiri menyebutkan dalam persidangan bahwa harus ada subjek hukum yang jadi korban, orang-perorangan, bukan lembaga hukum atau apa pun.

Di samping itu, juga ada saksi-saksi yang mencabut BAP tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim. “Ini tentu masyarakat yang bisa menilai sendiri bagaimana proses hukum kita berjalan, bagaimana fakta-fakta persidangan diabaikan, bagaimana keterangan- keterangan diamputasi.

Upaya selanjutnya secara normatif, kita banding atas putusan hakim,” ucap pengacara Ahmad Dhani, Aldwin, seusai sidang di PN Surabaya. Ahmad Dhani divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim PN Surabaya karena terbukti secara sah mendistribusikan atau mentransmisi video yang memiliki unsur pencemaran nama baik sehingga bisa diakses oleh khalayak.

Vonis tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut 1 tahun 6 bulan dalam sidang sebelumnya. “Menjatuhkan pidana kepada Ahmad Dhani Prasetyo selama satu tahun,” ujar Ketua Majelis Hakim R Anton W dalam persidangan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Ahmad Dhani di ruang Cakra PN Surabaya.

Politikus Gerindra ini melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.

Ahmad Dhani juga menyayangkan majelis hakim yang mengabaikan fakta persidangan.

Pertama, majelis hakim mengabaikan saksi ahli dari pembuat UU ITE sendiri, yang menyatakan harus ada subjek hukum yang jadi korban, orang-perorangan, bukan lembaga hukum atau apa pun.

“Jadi, ini adalah saksi ahli yang membuat hukum undang-undang ITE. Ini sebenarnya saksi ahli mengetahui isyaratnya apa. Kemarin sudah bersaksi di depan majelis hakim, harus ada subjek hukumnya.

Kenapa harus ada subjek hukum, supaya tidak mereka-reka ini kayaknya yang dihina ini,” ungkapnya. Maka itu, sambung Dhani, harus ada subjek hukum yang jelas menurut saksi ahli. Fakta inilah yang diabaikan dan disembunyikan.

Kedua , adalah saksi ahli pidana dari JPU, yang menyatakan ini pasal 315 bahwa penghinaan ringan, berbeda dengan menuduhkan sesuatu.

“Yang ketiga , ada satu fakta disembunyikan bahwa yang melaporkan saya pelaku persekusi.

Menurut saya, tiga hal ini yang disembunyikan dalam fakta hukum,” ucap suami Wulan Jameela ini. Sebelumnya, JPU menuntut Ahmad Dhani dengan penjara 1 tahun 6 bulan karena terbukti secara sah melakukan pencemaran nama baik.

“Hal yang memberatkan terdakwa karena tidak mengakui dan menyesali perbuatannya, sedangkan yang meringankan terdakwa adalah bersikap sopan di persidangan,” terang JPU Rahmat Hari Basuki saat itu.

Ahmad Dhani sebelumnya dilaporkan Koalisi Bela NKRI ke Polda Jatim lantaran diduga mengucapkan ujaran kebencian dengan menyebut kelompok penolak deklarasi #2019 Ganti Presiden di Surabaya dengan kata-kata Idiot.

Kata idiot diduga diucapkan Ahmad Dhani saat nge-vlog di lobi Hotel Majapahit Surabaya pada Minggu (26/8/2018) lalu. Oleh Polda Jatim, Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka.

lukman hakim