Edisi 12-06-2019
BKN Keluarkan Parameter Penilaian Profesionalisme ASN


JAKARTA –Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan parameter untuk menilai indeks profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).

Indeks profesionalisme ASN itu akan digunakan sebagai dasar kebijakan manajemen ASN. Parameter tersebut diatur da lam Peraturan BKN No 8/ 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

“Peraturan ini bertujuan agar terdapat standar bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam melaksanakan pengukur an indeks profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan”. Demikian bunyi pasal 2 ayat 2 dalam peraturan yang di tandatangani Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Setidaknya, terdapat empat hal yang dinilai dalam indeks pro fesionalisme ini, yakni kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dalam hal kualifikasi, parameter yang di gunakan adalah jenjang pendidikan formal ASN.

Bahkan, bobot penilaian kualifikasi sebesar 25% dari keseluruhan penilaian indeks. Lalu untuk kompetensi, para meter yang dilihat antara lain diklat kepemimpinan, diklat fung sional, diklat teknis, dan seminar/lokakarya/magang/k ursus/sejenisnya.

Hal ini untuk melihat riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti ASN dan kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Ini diperhitungkan sebesar 40% keseluruhan pengukuran. Sementara itu, kategori kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja.

Dalam hal ini, berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. Hal yang diperhatikan adalah target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN.

Bobot penilaian sebesar 30% dari keseluruhan pe ni laian. Terakhir adalah kategori disiplin untuk mengukur data atau informasi kepegawaian terkait riwayat hukuman yang pernah diterima PNS. Kategori ini memiliki bobot penilaian sebesar 5%.

Kepala Biro (Karo) Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, sebenarnya pengukuran indeks profesionalitas selama ini belum pernah dilakukan. Menurutnya, jika menggunakan ukuran internasional pasti jeblok.

“Makanya BKN mengusulkan indeks profesionalitas. Dengan peraturan sekarang ini, kewajiban bagi instansi melakukan pengukuran,” ungkapnya. Dia mengatakan, dengan indeks ini ke depan akan lebih mu dah melakukan tindakan ma najemen.

Misalnya jika ditemukan di satu instansi yang indeksnya di bawah rata-rata maka dapat dilakukan per baikan. “Nanti PPK (pejabat pem bina kepegawaian) bisa menggunakan itu untuk men jus ti fi kasi, katakanlah pe nam bahan alokasi dana untuk kom petensi ASN di situ. Itu salah satu,” ka tanya.

dita angga