Edisi 12-06-2019
Evaluasi Mudik Harus Jadi Acuan di 2020


JAKARTA - Persiapan mudik 2020 sudah harus dilakukan sekarang dengan didasarkan pada hasil evaluasi mudik tahun ini.

Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas transportasi publik massal. Saran tersebut disampaikan DPR didasarkan pada banyak hal yang menjadi catatan mudik dan arus balik 2019.

Seperti terbatasnya kapasitas trans por tasi publik massal, harga tiket pesa wat yang melonjak yang berakibat pada beralihnya peng guna pesawat kekendaraan pribadi sehingga peng guna tol membeludak.

“Sebenarnya pemerintah yang dikatakan berhasil adalah mu dik dengan menggunakan ken daraan pribadi. Seharusnya pemerintah mendorong untuk kendaraan publik atau trans portasi publik massal.

Namun, masya rakat kesulitan saat akan menggunakan transportasi mudik massal,” kata anggota Ko misi V DPR Bam bang Haryo Soe kartono di Kom pleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Bambang memaparkan, kapasitas angkut transportasi umum sangat terbatas karena memang tidak mengalami penambahan selama empat tahun ini. Misalnya kereta api hanya meng alami kenaikan sekitar 10%.

Pesawat terbang tahun ini bahkan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan mudik Lebaran tahun lalu. “Ini adalah pelayanan yang harus dilakukan pemerintah secara maksimal untuk transportasi publik massal,” usulnya.

Selain itu, lanjut dia, tarif trans portasi publik massal untuk ang kutan udara juga sangat mahal karena mengalami kenaikan yang luar biasa. Pada mudik 2019 ini tarif kereta api juga ikut naik. Kondisi ini yang membuat masyarakat atau para pemudik akhir nya menggunakan kendara an pribadi.

Para pengguna kendaraan pribadi juga tidak diarahkan menggunakan jalur alternatif misalnya jalur alternatif tengah dan selatan Jawa. “Inilah yang menggunakan di jalur utara atau yang sejajar dengan jalur tol itu mengalami kepadatan, dan kepadatan yang membuat traffic jam ada yang sam pai lima jam, lebih dari 10 jam.

Ini akhirnya jalan-jalan tol menjadi overload dan penggunaan jalan tol diberlakukan sistem satu arah (one way) sertacontraflow. Ini sebenarnya enggak boleh terjadi, berarti infrastruktur kita masih belum memenuhi kebutuhan,” paparnya.

Karena itu, Bambang menyarankan agar mulai sekarang pemerintah sudah mulai mengatur, mengoordinasi, dan menambah kapasitas trans portasi publik massal untuk mudik 2020.

Maksimalkan anggaran untuk penambahan kapasitas trans portasi pub lik massal yang banyak digunakan oleh masyarakat sehingga tidak ada alasan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.

“Jadi, mulai dari sekarang persiapan mudik Lebaran itu tidak harus satu, dua, tiga, empat, lima, enam, atau tujuh bulan, tapi evaluasi sekarang ini digunakan untuk persiapan mudik tahun yang akan datang,” tegasnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong agar terus dilakukan evaluasi penyelenggaraan mudik Lebaran 2019 oleh pemerintah, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara.

“Kami mendukung rencana evaluasi dan menyampaikan apre siasi kepada pemerintah yang telah berhasil meningkatkan pelayanan dan fasilitas sehingga mudik Lebaran 2019 lebih lancar dan mampu mengu rangi angka kecelakaan lalu lintas dibandingkan tahun sebelum nya,” ucap Bamsoet kemarin.

DPR juga mendukung rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) yang berencana mengubah desain tempat peristirahatan di jalan tol (rest area). Selain itu, men do rong Ke menterian PUPR untuk membuat aturan yang jelas mengenai pengaturan tempat istirahat.

“Hal ini mengingat tempat peristirahatan di jalan tol menjadi salah satu titik uta ma kemacetan di jalan tol,” katanya. Kementerian PUPR bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BUJT) juga diminta untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana serta kebersihan di rest area, manaejmen pelayanan gerbang tol, serta fa silitas jalan tol di seluruh Indonesia sebagai upaya mening katkan rasa nyaman dan aman bagi pengguna jalan tol.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perhubungan Laut juga didorong untuk meminta PT Pelni agar mem perbaiki manajemen pelayanan seperti sistem pembayaran tiket dan masuk kapal guna mencegah terjadi penumpukan antrean penumpang kapal serta meningkatkan fasilitas pelabuhan dan kapal feri.

Sedangkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara diminta un tuk tetap mencari solusi efek tif dari tingginya harga tiket pesawat. Kemenhub bersama Direk tur Jenderal Perhubungan Darat ju ga diminta untuk mencari so lusi atas meningkatnya jumlah pe mu dik yang menggunakan ken da raan pribadi dan menurunnya jumlah penumpang moda transportasi umum hingga 17,18% dibandingkan 2018.

Sementara anggota Komisi V DPR Syarif Abdullah Alkadrie menambahkan, berdasar pantauan dan laporan yang diterimanya, jumlah pemudik lewat jalur darat meningkat dibanding sebelumnya.

Menurut Syarif, mahalnya harga tiket pesawat terbang menyebabkan banyak pemudik yang memilih jalur darat ke tim bang udara. “Selain itu, warga me mi lih jalur darat karena tertarik dengan jalan tol dari Jakarta sampai Jawa Timur yang sudah tersambung,” katanya.

kiswondari/abdul rochim