Edisi 12-06-2019
Mudik dan Ekonomi Pascalebaran


Ramadan dan Idul Fitri 1440 H telah berlalu. Pekan pertama pasca-Lebaran, mayoritas masyarakat hanyut menikmati suasana mudik Lebaran.

Momentum musiman ini erat terkait dengan perayaan Idul Fitri. Kerinduan pulang kampung halaman menetralisasi kerepotan, macetma cetan, desak-desakan, bahkan melambungnya biaya trans -portasi yang dikeluarkan.

Hal tersebut seakan jadi bumbu kemenangan. Mudik Lebaran seolah menjadi ritus budaya, yang begitu kental dalam tra - disi masyarakat Indonesia. Dari segi ritus budaya, mudik di tandai dua komponen.

Per tama, mudik menjadi kebutuhan primer tahunan masyarakat urban.

Kedua, meskipun memiliki korelasi waktu dengan Idul Fitri sebagai ritual Islam, mudik juga melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga nonmuslim.

Secara sosioekonomi, mu - dik sebuah momentum di ma na terjadi pergerakan jutaan orang dari pusat kota menuju daerah perdesaan dan kota-kota kecil da lam tempo relatif bersamaan ka rena perayaan religi. Mo bi li - sasi manusia ter se but akan di - iku ti dengan per gerakan uang.

Hingga terjadi transfer pen da - patan dari satu daerah ke dae rah lain atau dari satu individu ke individu lain. Tingkat per pu - taran uang yang besar dan cepat (velocity of mo ney) akan men do - rong laju pro duksi dan kon sum - si barang/ja sa, terutama sektor riil.

Demikian, aliran uang yang di bawa para pe mu dik ke ber ba - gai dae rah akan ber dampak pa - da sti mulus per tumbuhan eko - no mi di daerah. Karena itu, mo - men tum mudik Lebaran men ja - di krusial dalam perekonomian Indonesia.

Fenomena tersebut sejalan dengan teori Kotler (1995) yang mengatakan faktor-fak - tor sosial, budaya, pribadi, dan psikologis memengaruhi pe ri - laku konsumen. Antusiasme masyarakat selama Ramadan dan aktivitas mudik Lebaran mencakup empat faktor yang dimaksud dalam teori Kotler.

Animo pemudik meningkat tiap tahun. Hal tersebut di do - rong tingkat pertumbuhan pen - duduk. Di samping per baik an tingkat pendapatan. Ke men te - rian Pariwisata mem perkirakan total pemudik 2019 sekitar 20 juta orang. Jumlah uang di - bawa sebesar Rp200 triliun.

Sementara, menurut pe ne - litian Badan Litbang Ke men te - rian Perhubungan (2019), dana yang mengalir ke lokasi mu dik tahun lalu diprediksi Rp10,3 triliun. Dari jumlah tersebut, paling banyak dige lon torkan di Jawa Tengah.

Jumlahnya mencapai Rp3,8 tri liun. Jawa Barat Rp2,05 tri liun, Jawa Timur Rp1,3 triliun, dan daerah lain - nya. Pada mu dik 2019 ini di - per kirakan se ki tar 20,9% pemudik akan meng ha - bis kan dana di lokasi mu dik sebanyak Rp500.000-1,5 juta dan 20,1% meng ha - biskan dana sekitar Rp1,5 juta- Rp2,5 juta. Sisi lain, hasil kajian Indo nesia De ve lopment dan Islamic Studies (IDEAS) menghasilkan angka lebih besar di kisaran 33 juta pemudik pada 2018.

Data IDEAS juga menyebut, pada kurun waktu sama diper - ki ra kan jumlah perputaran uang mu dik mencapai sekitar Rp197 triliun yang berasal dari pe ngeluaran selama mudik se - besar Rp138 triliun serta re mi - tansi Rp59 triliun.

Angka ini sangat fantastis, mengingat waktu relatif singkat. Jumlah tersebut sebanding 1,3% PDB Indonesia atau 9% APBN 2018. Kementerian Perhubungan mem perkirakan pemudik pada 2019 sejumlah 23 juta orang.

Geliat Ekonomi Daerah

Perputaran uang pemudik akan mendorong geliat ekonomi daerah. Setidaknya ada beberapa indikator pendukung:

Pertama, laju ekonomi bisa tum buh di kampung, desa, kelurahan, kecamatan, dan kota yang disinggahi pemudik.

Demikian, terjadi pemerataan eko nomi. Melalui mudik Le - bar an, ekonomi terdistribusi di tempat pemudik pulang. Pe - me rataan ekonomi terjadi ka - rena pemudik membawa se - jum lah uang untuk zakat, in - fak, dan sedakah.

Selain itu, peningkatan konsumsi belanja ke perluan makan, minum se la - ma mudik, dan perjalanan. Pen - jual makanan/minuman “ka - getan” pinggir jalan mera sa kan manisnya dampak mo mentum mudik.

Kedua, pemesanan hotel/ penginapan di kampung halaman pemudik ramai karena banyak yang memilih hotel/penginapan untuk tempat istirahat. Hal demikian memberi efek ekonomi positif bagi daerah.

Ketiga, sektor pariwisata menggeliat saat mudik Lebaran. Pemudik mencari wahana hiburan selama mudik Lebaran.

Aktivitas bepergian (tra velling ) ter - sebut menjadi daya gedor sektor jasa/transportasi. Mereka akan membelanjakan uang untuk menikmati pesona alam di tem - pat liburan selama di kampung halaman. Pemudik ingin me - mak simalkan libur dan cuti Le - baran sekitar 10 hari tahun ini.

Keempat, bisnis kuliner (restoran/tempat makan) makin semarak karena pemudik rindu aneka makanan daerahnya.

Mengajak hangout makan sa - nak keluarga atau reuni teman sekolah sekadar nostalgia, res - toran biasanya menjadi tempat favorit. Aktivitas-aktivitas ter - se but penting dalam men do - rong sektor leisure economy kita, yang telah berkontribusi sebesar 32,91% agregat PDB (triwulan I/2019).

Problem Pemerataan

Pemerataan ekonomi ma - sih menyisakan masalah. Me - nu rut data, sekitar 60% jumlah pe mudik berasal dari Ja bo - detabek. Aktivitas ekonomi hanya terpusat di sekitar Ibu Kota. Perputaran uang ter pu - sat juga. Ada 80% uang di Jawa, 70%-nya beredar di Jakarta.

Ini permasalahan pembangunan yang perlu serius dicarikan so - lusinya. Bahkan, isu pe min - dah an ibu kota santer digu lir - kan belakangan ini, diharap - kan ketimpangan ekonomi di Indonesia bisa teratasi. Pro - blem pemerataan belum ba - nyak mengalami perubahan sig nifikan kurun 20 tahun terakhir. Pasalnya, 59% per - eko nomian Indonesia masih didominasi oleh Pulau Jawa.

Secara teori, pemerataan hasil pembangunan dan per - tumbuhan ekonomi yang ting - gi merupakan tujuan pem ba - ngunan yang hendak dicapai. Tingkat pertumbuhan yang ting gi jika tanpa dibarengi pemerataan hasil pem - bangunan juga bukan berita menye nang kan.

Justru akan meng ha - silkan struktur per - eko no mian yang lemah, polutif, eks plo i ta tif, dan ekstratif sumber daya semata yang jauh dari ke se jah - teraan yang didam bak - an. Ekonomi modern (kapitalis) memahami pertumbuhan (growth) harus lebih diper ha - tikan ketimbang pemerataan. Mereka berang gap an bahwa pe merataan akan terjadi se te - lah ada pertum buh an ekonomi.

Merujuk pendapat Kuznets (1963) yang menyatakan, sejalan berjalannya waktu ketidak - me rataan (inequality) akan me - ningkat dan kemudian akan me nurun karena ada pene tes - an ke bawah (trickledown effect ) sehingga kurva akan ber ben - tuk seperti huruf U terbalik (Inverted U).

Akan tetapi, faktanya penetesan ke bawah di - maksud tidak terjadi sehingga jurang kesenjangan kaya dan miskin semakin lebar. Ketimpangan ekonomi men - jadi masalah bersama. Data Bank Dunia menyebut Indeks Gini Indonesia meningkat dari 0,30 pada dekade 1990-an men - jadi 0,39 pada 2017.

Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat gini ratio pada Sep - tember 2018 sebesar 0,384, tu - run dari September 2017 yang sebesar 0,391. Itu me nu run di - banding Maret 2018 yang se be - sar 0,389 atau turun tipis 0,005 poin.

Semakin kecil indeks gini ratio, maka jurang ketimpangan ekonomi se ma kin menyempit. Membaca la poran Oxfarm dan INFID (2017) membuat kita terce ngang. Empat orang ter - kaya di Indonesia memiliki ke - kayaan lebih besar dibanding dengan kekayaan 100 juta orang mis kin Indonesia.

Demikian di per lukan instrumen ke - bijakan yang tepat dalam upaya pe me rataan. Berbeda dengan ke bi jakan pengentasan ke mis - kin an, kebijakan pemerataan akan ada kontroversi, bahkan pe nolakan masyarakat ke lom - pok “berkantong tebal”.

Karena itu, orientasi kebijakan pe me - ra taan harus dibuat seinovatif mun gkin, kreatif, dan kom pre - hensif sehingga diterima luas oleh masyarakat.

Secara konseptual, setidaknya upaya pemerataan dapat ditempuh melalui cara:

Pertama, melakukan redistribusi kekayaan dari kelompok kaya kekelompok miskin.

Kedua, mendorong perkembangan kelas menengah (kelompok 50%- 80%) untuk naik kelas. Indeks Gini sangat sensitif terhadap perubahan di kelas menengah.

Ketiga , pertumbuhan inklusif kelompok masyarakat miskin harus didorong tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan per cepatan kelompok kaya.

Stimulus ekonomi mudik dan pasca-Lebaran diharapkan berdampak positif bila di du - kung semua pihak. Tujuannya agar masyarakat di daerah bisa merasakan pemerataan kue pem bangunan. Angka urba ni - sasi juga relatif akan menurun.

Syaratnya, percepatan inklusif pembangunan di daerah, penyediaan lapangan kerja perdesaan, dan pertumbuhan ekonomi harus tinggi. Dengan demikian, pemerataan bisa dirasakan semua lapisan masyarakat. Itu semua perlu dukungan stabilitas yang kondusif. Memang tidak mudah. Perlu keseriusan kita semua, terutama pemangku kebijakan.

JOJO

Mahasiswa Doktoral Ilmu Ekonomi Pertanian IPB

Berita Lainnya...