Edisi 12-06-2019
Mengelola Urbanisasi, Memeratakan Pembangunan


Pasca hari raya Idul Fitri, gelombang urbanisasi datang kembali. Para peran tau akan kembali ke kota-kota besar tempat mereka bekerja beserta sanak saudara.

Cerita sukses para perantau yang mudik saat Lebaran—meski itu tidak selalu be nar, bahkan di ba lut ma ni pu - lasi—telah meng go da saudara, te tangga, hingga te man di desa un tuk merantau, mengadu pe - run tungan di kota besar.

Cerita kejamnya Ibu Kota tidak sertamerta meng urung kan niat calon para perantau datang ke kota besar. Keinginan merantau itu mun cul karena bekerja di kota di - ang gap lebih memberikan ke pas - ti an penghasilan. Se men tara di desa/kota kecil asal pe rantau, la - pa ngan kerja terbatas, peng ha - silan tidak pasti, dan masa depan tidak jelas.

Kedatangan para perantau yang tidak dibekali kete ram pil - an dan keahlian yang memadai dan dibutuhkan kota besar te lah membawa dampak per soal an di kota besar. Permukiman kumuh akan tumbuh men ja mur, ting - kat angka kriminalitas naik, pe - nyandang masalah ke se jah te - raan sosial seperti pe ngemis, gelandangan, juga ber tambah.

Di lain pihak, jika jumlah penduduk yang bermigrasi ke kota terus meningkat, per eko - no mian desa akan terus ter - tinggal dan desa semakin sepi ditinggalkan warganya, ter - utama generasi mudanya. Un - tuk itu, perlu ada upaya serius dan konsisten bersama oleh se - luruh pihak terkait untuk ber - sama-sama dan bekerja sama mengerem laju urbanisasi.

Lalu, apa yang harus dilakukan?

Pertama, pemerintah kota, mulai dari aparat di tingkat kota, kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT/RW, bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Pusat Statistik harus turun kelapangan melakukan pendataan ulang secara akurat warga pe rantau baru, terutama di lokasi-lokasi tempat singgah awal para perantau.

Proses pendataan men ca kup tingkat perpindahan (berapa banyak) orang yang masuk dan keluar Jakarta, berapa tingkat pertumbuhan penduduk dari angka kelahiran warga dan jumlah pendatang, serta berapa tingkat pertum buhan rata-rata per tahun penduduk diban ding kan dengan provinsi dan kota lain (terutama penyum bang para pendatang).

Kedua, Pemprov DKI Jakarta harus menerapkan kebijakan yang ketat terhadap para perantau agar tidak terjadi urbanisasi yang berlebih.

Mereka disyaratkan memiliki keahlian atau keterampilan yang dibuk ti kan de - ngan ijazah maupun sertifikat, tabungan yang cukup untuk hidup beberapa bulan ke depan. Perantau harus memiliki tempat tinggal sementara yang jelas di rumah saudara, teman, atau tetangga sekampung, ser - ta sudah mendapatkan tujuan pasti hendak bekerja atau se ko - lah/kuliah di mana.

Ketiga, Pemprov DKI Jakarta didukung pemerintah pusat dan pemerintah daerah asal pendatang harus membekali keterampilan dan/atau keahlian warganya melalui program pelatihan keterampilan di kantong-kantong asal pendatang.

Melalui bantuan dana desa, pemerintah daerah dan pe me - rintah desa dapat mening kat - kan perekonomian di desa me - lalui kolaborasi antardesa. Pengembangan desa wisata yang menyajikan beragam krea - ti vitas semisal desa ekonomi kre - atif, desa pusaka, desa hijau, desa pertanian organik, desa di gital, desa kuliner, desa ke ra jinan, hing ga gelaran festival an tar desa diharapkan mampu me ning - katkan kesejahteraan wa rga desa dan mengerem laju ur banisasi.

Keempat, upaya lain adalah mengembangkan jejaring perekonomian antara desa dan kota. Aktivitas perekonomian di desa diarahkan untuk memenuhi kebutuhan m asyarakat perkotaan.

Misal, untuk pe me nuhan kebu - tuh an pangan, ma syarakat desa mengembangkan pertanian or - ganik berupa padi organik, sa - yur an, dan buah-buahan orga - nik untuk dikirim ke kota. Masyarakat desa dapat meng hasilkan produk kerajinan tangan yang khas untuk dikirim ke tempat-tempat tujuan wisata atau memasok ke hotelhotel di perkotaan, hingga diekspor keluar negeri.

Kelima, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten, dan Pemprov Jawa Barat bekerja sama me ngembangkan wilayah metropolitan (WM) Jabodeta bekpunjur yang mencakup wilayah DKI Jakarta, Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota/Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota/Ka bu paten Bekasi, dan Kabupaten Cianjur.

WM Jabodetabek punjur men jadi kawasan industri, properti, dan infrastruktur, didukung jaringan transportasi massal dan hunian vertikal. De ngan demikian, para perantau cukup berpindah ke kawasan Bodetabek untuk tinggal dan bekerja, tidak perlu lagi harus ke Jakarta. Di samping itu, Pem prov DKI Jakarta tetap harus menata permukiman kumuh, mengurai kemacetan lalu lintas, dan menuntaskan masalah banjir.

Keenam, pemerintah pusat melalui program mitra praja dapat memfasilitasi kolaborasi kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan provinsi-provinsi penyumbang terbesar asal perantau seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

WM Bandung Raya, WM Semarang (Kendal, Demak, Unga - ran, Salatiga, Semarang, Pur - wo dadi), dan WM Surabaya (Gres ik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Ketujuh, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa harus terus didorong.

Pengembangan WM Medan (Medan, Binjai, Deli, Serdang, Karo), WM Pa dang (Pa - dang, Padang Panjang, Buki t - tinggi, Solok), WM Pa lembang (Palembang, Betung, In dralaya, Kayuagung) di Su matera. WM Pontianak, WM Ba lik pa - pan, dan WM Banjarmasin (Ban - jarmasin, Banjarbaru, Ban jar, Barito, Kuala, Tanah Laut) di Ka li - mantan.

WM Manado, WM Kendari, dan WM Ma kassar (Ma kas - sar, Maros, Sung gu mi nasa, Ta ka - lar) di Sulawesi. WM Denpasar (Den pa sar, Badung, Gianyar, Ta - ban an), WM Ma ta ram (Ma ta - ram, Lombok Te ngah), dan WM Kupang bagian kepulauan Bali dan Nusa Teng gara.

Urbanisasi memang tidak bisa dihentikan maupun di hindari. Namun, arus urbanisasi dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Mengelola urbani sasi bukan merupakan pilihan, melainkan sebuah ke harusan.

NIRWONO JOGA

Peneliti Pusat Studi Perkotaan




Berita Lainnya...