Edisi 12-06-2019
Negara G-20 Kejar Pajak Google dan Facebook


JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memiliki harapan terhadap kerangka baru (framework ) perpajakan digital ekonomi secara internasional yang direncanakan negara-negara G-20.

Saat ini menkeu negaranegara G-20 sepakat mendorong penyusunan peraturan umum untuk menutup celah yang digunakan raksasa tek nologi global, seperti Facebook maupun Google, untuk mengurangi beban pajak perusahaan mereka.

“Kalau hal itu dilakukan, maka Indonesia sangat diuntungkan karena kita punya banyak sekali apa yang disebut tax right atau hak pajak, kita selama ini mudah tererosi sebab model bisnis yang sangat berubah,” ujar Menkeu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, dalam pertemuan G-20 menghasilkan kerangka baru perpajakan yang akan disepakati adalah mengenai base erosion public shifting (BEPS) dan digital ekonomi.

Sejauh ini beberapa negara telah melakukan kerangka baru tersebut, seperti Inggris dan Prancis yang sudah lebih maju mengelola digital ekonomi, khususnya perusahaan tempat barang atau jasanya dijual, meskipun tidak memiliki kehadiran fisik di negara itu.

“Bahkan Prancis, mereka sudah melakukan pemanjatan untuk penggunaan data konsumen,” kata Sri Mulyani. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, kerangka baru perpajakan internasional ini akan disepakati pada pertemuan G-20 di Arab Saudi yang berlangsung pada akhir Juni tahun ini.

“Kerja sama perpajakan internasional merupakan suatu kemajuan luar biasa. Mereka targetnya tahun depan, yaitu pada saat pertemuan G-20 di Saudi sudah akan disepakati framework yang sama, seperti automatic exchange of information akan dilakukan oleh semuanya yang disepakati kerangka prinsipnya dan kemudian bisa dilakukan bersama,” katanya.

oktiani endarwati/ Sindonews