Edisi 17-06-2019
LPSK Siap Lindungi Saksi dan Hakim Mahkamah Konstitusi


JAKARTA - Lembaga Perlin - dung an Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan kesiapannya melindungi saksi dan saksi ahli baik itu dari pemohon, termohon maupun pihak terkait, Hakim Konstitusi dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Presiden (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

“LPSK sebagai lembaga ne - gara yang mandiri siap mem - berikan perlindungan kepada saksi maupun ahli kepada se - mua pihak baik dari pemohon, termohon, dan pihak terkait maupun Hakim MK sendiri dalam Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK sesuai mandat LPSK dan mekanisme yang berlaku,” kata Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution da lam siaran pers yang diterima Koran SINDO di Jakarta kemarin. Namun, lanjut Maneger, ada mekanisme yang perlu di - tempuh sebelum LPSK mem - berikan perlindungan kepada saksi maupun ahli dalam seng - keta Pilpres 2019. Maneger me maparkan, permohonan dapat diajukan oleh yang ber - sangkutan, oleh kuasa hu kum - nya atau oleh aparat penegak hukum.

Dan dalam konteks ini, MK sebagai lembaga per - adilan memutuskan terlebih dahulu untuk memberikan perlindungan kepada saksi maupun ahli. Nanti pelak sa - naan perlindungan tersebut bek erja sama dengan LPSK. “LP - SK akan bergerak setelah MK memerintahkan melin dungi saksi maupun ahli. Se telah itu LPSK punya entry point untuk memberikan per lin dungan ke - pada saksi mau pun ahli dalam kasus semacam ini,” paparnya. Menurut dia, langkah ter - se but merupakan ketentuan yang telah tercantum dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh LPSK dan MK pada 6 Maret 2018, yang secara spesifik diatur pada Pasal 3 huruf A. Untuk itu LP - SK akan segera berkoordinasi dengan MK, khususnya untuk membangun sistem witness protection bagi para saksi maupun ahli yang akan hadir di MK.

“Kehadiran negara me - lalui LPSK sangat diperlukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada saksi dan ahli maupun Hakim MK dalam proses persidangan di MK tersebut,” ucap Maneger. Maneger menegaskan, sia - pa pun tidak semestinya me - lakukan hal-hal yang bisa dimaknai sebagai bentuk intervensi kepada para Hakim MK. Sehingga, Hakim harus diberi kesempatan, ke aman - an, dan kenyamanan dalam me mutuskan perkara yang sangat penting ini, tidak hanya bagi masa depan demokrasi Indonesia, tetapi juga bagi ke - pentingan keguyuban NKRI. “Publik juga perlu mem be ri - kan dukungan kepada Hakim MK dengan cara banyak-ba - nyak berdo’a sesuai dengan agama masing-masing agar para Hakim MK itu diberikan ke kua t - an dan keberanian lebih oleh- Nya untuk melihat kebenaran dan memutuskan perkara deng - an kebenaran itu,” imbaunya.

Mantan Komisioner Kom - nas HAM itu juga meminta agar semua pihak menahan di - ri untuk tidak mengintervensi para Hakim MK. Publik juga sejatinya ikut menjaga kon du - sivitas sosial dan tidak mudah terprovokasi. “Dengan demi - kian kita boleh menghadirkan keyakinan bahwa MK sebagai the guardian of constitution dan the protector of democracy akan memutuskan perkara yang sangat penting ini secara in - dependen, profesional dan ber keadilan guna me wu jud - kan keadilan sejati,” harapnya. Maneger menambahkan bahwa rilis ini terkait dengan kunjungan Tim Kuasa Hukum Pemohon PHPU MK, Pra - bowo-Sandi, di Kantor LPSK, Sabtu (15/6) kemarin. Kun - jungan itu berkaitan dengan permohonan perlindungan sak - si dan ahli. “LPSK secara resmi telah menerima ke da tang an kuasa hukum BPN Pro bowo- Sandi berkaitan dengan per mo - honan agar LPSK mem berikan perlindungan saksi maupun ahli dalam per si dangan sengketa Pilpres 2019 di MK,” ujarnya.

Sementara itu tim kuasa hukum Prabowo-Sandi men do - rong LPSK untuk turut me lin - dungi dan menjamin ke amanan seluruh hakim Mah ka mah Konstitusi agar ter lepas dari bentuk intervensi dan ancaman dalam memu tus kan sengketa Pilpres 2019. “Tim hukum Pra - bowo-Sandi mendorong LPSK melindungi seluruh hakim MK dalam me mutuskan sengketa pemilu,” kata Juru bicara Badan Peme nangan Nasional (BPN) Pra bowo-Sandi, Andre Rosiade, di Jakarta kemarin. Selain itu, lanjut politikus Partai Gerindra itu, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi juga akan menyurati MK untuk me - minta izin keterlibatan LPSK. Karena keterlibatan LPSK ini diperlukan untuk menjamin rasa aman bagi saksi dan ahli yang dihadirkan pasangan capres dan cawapres 02 untuk ke pentingan pembuktian pa - da persidangan sengketa Pe - milu 2019 di MK.

Andre mengaku, hingga saat ini sudah ada sekitar 30 sak si yang bersedia mem bong kar bukti kecurangan Pilpres 2019. Namun mereka yang berasal dari berbagai daerah di Tanah Air ini meminta jaminan ke se lamatan sebelum, sesaat, dan se - sudah datang ke persidangan MK di Jakarta untuk bersaksi.

Kiswondari