Edisi 17-06-2019
270 Daerah Selenggarakan Pilkada di 2020


JAKARTA - Perhelatan Pemilu Serentak 2019 baru saja selesai. Namun tahun 2020, pesta demokrasi bakal kembali digelar di 270 daerah.

“Kira-kira 270 daerah akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tahun 2020, termasuk Makassar. Se harusnya cuma 269, tapi kan ditambah Kota Makkasar yang sebelumnya ditunda, jadi ada 270 daerah,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Ot da) Kemendagri Ak mal Malik di Jakarta ke - marin. Dia menjelaskan pilkada tersebut akan dilaksanakan baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Menurutnya di tingkat provinsi ada 9 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, tingkat kabupaten 224 wilayah, dan 37 kota. Malik mengatakan pelak sanaan Pilkada 2020 akan disiapkan sejak tahun ini. Me nurutnya persiapan itu baik ter - kait anggaran maupun pe rsiapan yang lain seperti data pemilih. Dengan demikian pilkada tahun depan bisa terlak - sana dengan lancar.

“Peme rin - tah fungsinya memberikan dukungan terhadap data ke - pendudukan dan juga pem bia - yaan. Daerah sudah kita surati untuk mempersiapkan ang gar - an dalam bentuk NPHD (nas - kah perjanjian hibah daerah) untuk pilkada. Dan semua sudah dialokasikan di 2020,” jelasnya. Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah (Keuda) Ke - menterian Dalam Negeri (Ke - mendagri) Syarifuddin mene - gas kan anggaran penye leng ga - raan pilkada dipastikan ter alo - kasi di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ta - hun 2020. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33/2019 tentang Pedo - man Penyusunan APBD 2020. “Itu salah satu juga yang ada di dalam permendagri pedoman penyusunan APBD 2020. Jadi untuk daerah yang akan me - nyelenggarakan pilkada diha - rus kan menganggarkan,” kat a - nya kemarin.

Dia mengatakan sebe nar - nya alokasi anggaran pilkada sudah ada dalam APBD tahun ini. Pasalnya tahapan pilkada kemungkinan akan dimulai pada akhir tahun 2019. “Saat penyusunan APBD 2019 ta - hun lalu kami juga sudah min - ta daerah alokasikan karena ta hap an pilkada mulainya peng hu jung tahun. Nah 2020 juga anggarkan lagi karena tahapan kan berlanjut,” ung - kapnya Dengan ketentuan ini di - harapkan tak ada daerah yang berasalan tidak meng ang gar - kan. Hal itu dapat berdampak pada lambatnya penetapan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). “Kita meminta daerah agar dialokasikan anggaran di 2020. Supaya daerah tak ada alasan lagi anggarannya tidak ada,” tuturnya.

Ditanyakan apakah ada per - be daan penganggaran pilkada tahun ini dengan sebelumnya, dia menjawab secara umum tidak ada perbedaan signifikan. Hanya disesuaikan dengan struktur organisasi penye leng - gara pemilu yang baru. Dalam hal ini adalah perubahan status panwas di kabupaten/kota yang sebelumnya ad hoc menjadi permanen. “Sebagai implikasi yang tadinya panwas kabu paten/ - kota itu lembaga ad hoc se karang sudah lembaga tetap sehingga ada implikasinya di aturan,” katanya.

Dita angga