Edisi 17-06-2019
Tukin-Insentif PNS Tak Boleh Bersamaan


JAKARTA–Mulai tahun depan pemerintah daerah (pemda) dilarang memberikan tunjangan kinerja (tukin) dan insentif secara bersamaan. Setiap aparat pemda hanya akan menerima salah satu.

Pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah menerima insentif tidak diperbolehkan menerima tukin, begitu pula sebaliknya. “Kita atur mulai 2020, daerah yang sudah memberikan tukin dan insentif harus memilih salah satu. Kalau (mau) terima insentif, silakan, tapi tidak bo - leh lagi mendapatkan tukin. Jadi harus salah satu,” kata Di - rektur Jenderal Keuangan Dae - rah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin di Jakarta kemarin. Ketentuan ini dibuat karena banyaknya temuan pe me rik sa - an yang menganggap adanya dup likasi antara tukin dan in - sentif. Di sisi lain, penerimaan insentif dan tukin secara ber - samaan terkesan diskriminatif. Pasalnya, hanya di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ter - tentu yang bisa mendapatkan insentif.

“Sebenarnya pem be rian ini tidak salah karena ada atur - annya. Tapi, kami lihat ter kesan ada . La gi pula, insentif ataupun tukin ini berkaitan dengan kinerja. Jadi, cukup salah satu saja. Sama-sama dasarnya ki - nerja,” tu turnya. Syarifuddin menuturkan, hal ini tidak berlaku bagi kepala daerah. Alasannya, kepala dae - rah tidak memiliki tunjangan penghasilan. Artinya aturan (me milih salah satu) ini hanya berlaku bagi aparatur sipil ne ga - ra (ASN) di daerah. “Ini untuk beberapa jabatan seperti sekda (sekretaris daerah) dan kepala dinas, pendapatan itu boleh me - milih salah satu,” ungkapnya. Dia menegaskan bahwa ke - ten tuan ini tidak berarti mem - ba talkan keberadaan tukin ataupun insentif. Bisa jadi suatu daerah memberlakukan insen - tif dan tukin. Selama tidak ada PNS yang menerima secara rang kap, tidak masalah.

“Misal - nya pejabatnya memilih men - da patkan tukin, bukan berarti insentif dihapuskan. Kan mi - nimal kepala daerah masih akan terima insentif karena kan tidak rangkap dengan tukin,” ujar - nya. Lebih lanjut dia mengakui belum semua daerah mene rap - kan tukin. Setidaknya ma sih ada kurang dari 30 daerah yang belum memberikan tukin. Si sa - nya sudah menerapkan tukin daerah. “(Adanya ketentuan ini) saya kira tidak akan mem - buat daerah dilematis. Biasanya kalau sudah disuruh memilih pasti pilih angkanya yang besar. Kecenderungannya memilih insentif karena bisa 10 kali gaji,” katanya. Direktur Eksekutif komite Pemantau Pelaksanaan Oto no - mi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai sudah se - harusnya ketentuan itu dilak - sanakan sejak awal.

Pasalnya, in sentif dan tukin sebenarnya pendapatan yang didasarkan atas kinerja. “Kan sebenarnya sama saja. Saya kira ini harus jadi langkah awal menuju sis - tem penggajian tunggal karena selama ini terlalu banyak varian gaji PNS kita. Kami sudah lama usulkan itu,” ujarnya. Robert mengatakan, selama ini yang menerima insentif dan tukin secara bersamaan adalah pejabat-pejabat di SKPD yang mengurus perizinan dan pen - dapatan daerah. Bahkan, dia menyebut aparat keamanan dan kejaksaan juga menerima insentif karena membantu meng genjot pemasukan pajak. “Jadi, memang ini diskrimi na - tif. Hanya di instansi tertentu. Padahal, di SKPD lain juga be - kerja, tapi tidak mendapatkan insentif dan hanya tukin. Ini (berpotensi membuat) kecem - bu ruan terjadi,” ungkapnya.

Endi berharap adanya ke ten - tuan ini dapat mengubah par a - dig ma bahwa semua instansi sama-sama bekerja. Tidak ada lagi instansi yang dinilai paling berjasa bagi jalannya peme rin - tahan. “Jadi semua SKPD harus di perlakukan sama. Jangan ada lagi yang sebutan SKPD basah dan tidak basah. SKPD air mata dan SKPD mata air. Ini harus dihilangkan,” desaknya. Meski begitu, dia menilai masih banyak aspek yang masih perlu diperbaiki dalam sistem penggajian ASN. Salah satunya dalam pemberian tukin se ha - rus nya setelah hasil kinerja pegawai terlihat.

“Lalu juga perlu ditentukan siapa yang paling tepat dalam mengukur kinerja secara berkala. Lalu alat ukurnya harus objektif. Hasil penilaian kinerja ini dapat dijadikan basis perbaikan dan penghitungan tukin ke depan,” katanya.

Dita angga