Edisi 17-06-2019
KPK Tagih Komitmen Dirjen PAS Reformasi Lapas


JAKARTA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta dan menagih komitmen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) dalam menjalankan reformasi dan rencana aksi perbaikan pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan KPK menyikapi dugaan pelanggaran penyalahgunaan izin berobat ke luar Lapas Su ka - miskin, Bandung, yang dila kukan terpidana 15 tahun penjara proyek e-KTP, mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). KPK menurut dia menghargai pemindahan narapidana atau warga binaan atas nama Setnov ke Lapas Gunung Sindur, Bogor, setelah dipastikan adanya du - gaan penyalahgunaan izin ber - obat dengan berada bersama istrinya di sebuah toko ba ngun - an, Padalarang, Kota Bandung pada Jumat (14/6) sore.

Di sisi lain keberadaan narapidana ko - rupsi di luar lapas yang terus berulang sangat berimplikasi pada kepercayaan publik. “Dengan berulangnya pu - blik melihat ada narapidana yang berada di luar lapas, hal tersebut tentu akan berisiko bagi kredibilitas Kemen hum - ham, khususnya Ditjen PAS yang memiliki kewenangan se - kaligus tanggung jawab agar lapas dikelola dengan baik,” te - gas Febri kemarin. Maret lalu KPK bersama Dirjen PAS Sri Puguh Budi Uta mi bersama jajarannya telah mem - bahas hasil kajian KPK atas sistem tata kelola lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Ada se - jumlah hal yang dibahas, ke mu - dian KPK memberikan re ko - men dasi perbaikan mulai dari overcapacity, pemberian hak-hak narapidana atau warga bi naan, hingga penempatan na ra pidana korupsi di lapas khusus dengan pengawasan yang ketat.

Dari rekomendasi tersebut, KPK ber - sama Dirjen PAS ke mudian me - nyusun rencana aksi. Diketahui, Setnov terciduk plesiran di sebuah toko ba - ngunan di Kabupaten Bandung Barat bersama istrinya, Deisty Astriani Tagor. Setnov plesiran setelah berhasil mengelabui petugas pengawal Lapas Su ka - miskin saat berobat di Rumah Sakit Santosa, Bandung. Setnov sendiri sedang menjalani masa hukuman 15 tahun pidana pen - jara terkait perkara korupsi pro - yek e-KTP di Lapas Sukamiskin. Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Liberti Sitinjak bertindak tegas dengan memindahkan Set nov ke Lapas Gunung Sindur.

Keputusan ini diambil lan - taran Lapas Gunung Sindur ada - lah rutan dengan peng aman an maksimum, one man one cell untuk teroris. Penem pat an ini bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran tata tertib yang dilakukan Setnov. Pakar hukum pidana Uni - versitas Muhammadiyah Ja - karta Chairul Huda me nya - yangkan terjadinya kasus ter - sebut. Menurut dia, ini me - rupakan yang sekian kalinya, tidak hanya Setnov, tapi napi korupsi lainnya. Tentunya kami lihat bahwa ini kewenangan Kemenkumham dan bukan dari kewenangan KPK karena “Ini adalah penyimpangan peng - awasan di Lapas Sukamiskin. Ke lalaian yang menyebabkan seorang narapidana dengan be - bas melakukan pelesiran. Maka sudah seharusnya diberikan sanksi tegas,” ujar Chairul.

Dia pun tak menampik bah wa ada indikasi suap yang di la kukan Setnov kepada petugas la pas se - hingga bisa bebas me lakukan pelesiran. Karena itu, menurut dia, KPK berhak untuk me la ku - kan penyelidikan dan penyi dik - an atas adanya indikasi suap di da lam Lapas Suk a mis kin. “Iya, bisa jadi ada in di ka si nya. Tapi ka - lau ini hanya ke lalaian saja, sanksi administrasi bisa dikenakan ke - pada petu gas,” jelasnya. Pakar hukum pidana Uni - versitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, dari hasil informasi yang didapat, izin pe - lesiran keluar lapas sudah men - jadi komoditas. “Jadi sangat mungkin kesempatan untuk keluar dari lapas bagi napi men - jadi komoditas. Dan ini sudah terbukti dalam kasus Lapas Sukamiskin,” terangnya.

Peneliti Indonesian Cor rup - tion Watch Kurnia Ramadhana menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Dir - jen PAS Sri Puguh Budi Utami bertanggung jawab atas peris - tiwa ini. Ia mengatakan se ha rus - nya Kemenkumham serius da - lam pengelolaan dan peng awas - an lapas. “Kejadian Setnov yang diketahui pelesiran se ma kin me - negaskan bahwa ada per soalan serius dalam penge lo laan serta pengawasan lembaga pemasya - ra katan di Indonesia,” jelasnya.

Sabir laluhu/ binti mufa