Edisi 17-06-2019
RI Tegaskan Larang Impor Sampah Plastik


JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap melarang praktik importasi sampah plastik.

”Kasus di Surabaya dan Batam baru-baru ini menunjukkan bahwa Indonesia bertindak tegas atas isu perdagangan sampah ilegal,” kata Menteri Siti pada acara G20 Ministerial Meeting on Energy Transition and Global Environment for Sustainable Growth di Kota Karuizawa, Prefektur Nagano, Jepang, kemarin. Selaku ketua Delegasi Indonesia untuk Bidang Lingkungan Hidup, Menteri Siti menegaskan bahwa penanganan sampah terkait dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang sehat. ”Selain legal basis yang telah disiapkan, keterlibatan komunitas dan para pihak, seperti kaum perempuan dan remaja, merupakan kendaraan utama dalam penanganan sampah,” tegas Menteri Siti dalam rilisnya.

Peran masyarakat, pemerintah daerah, dan LSM di antaranya telah mampu menghasilkan 7.000 unit bank sampah dan menjangkau lebih dari 1 juta rumah tangga. Menteri Siti juga menyatakan bahwa sudah ada inisiatif masyarakat untuk mengolah sampah di tempat dan telah ada peran aktif perusahaanperusahaan swasta besar untuk mendukung gerakan bebas sampah laut. Inisiatif di 19 kabupaten/ kota lain di Indonesia dalam upaya mengatasi plastik sekali pakai, juga terus berkembang dan diharapkan akan terus meluas, mengingat Indonesia sebagai negara besar dan span of control yang jauh dan tidak mudah.

Menyinggung kerja sama penanganan sampah antara Indonesia dan Jepang, Menteri Siti menjelaskan bahwa selama ini telah terjalin kerja sama teknis dengan pemerintah Jepang dalam pengembangan basis data dan teknologi pengelolaan sampah padat, terutama sampah rumah tangga.

Sudarsono














Berita Lainnya...