Edisi 20-06-2019
PPDB Zonasi: Menjalankan Amanat Nawacita


Pro-kontra Penerimaan Peserta Di dik Baru (PPDB) Zonasi merata hampir di tiap daerah. Penye bab nya kurangnya sosialisasi kebijakan baru ini sehingga banyak dari peserta, dalam hal ini orang tua wali murid yang merasa di rugikan.

Padahal, kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Ta hun 2018 tentang PPDB untuk ta hun ajaran 2019/ 2020 ber tu juan memeratakan kualitas sekolah. Melalui sistem zonasi ini, masyarakat diharapkan tidak lagi mengenal istilah sekolah fa vorit. Sekat-sekat yang me m - bedakan sekolah satu dengan lainnya, yang menyebabkan munculnya favorit dan non - favorit, hilang karena calon pe - serta didik terdistribusi secara merata. Sayangnya, kebijakan ini dimaknai berbeda oleh ma - syarakat sehingga pro-kontra pun terjadi. Kiranya upaya un - tuk mengubah pola pikir dan paradigma baru dalam PPDB zo nasi masih butuh sosialisasi dan penjelasan.

Dalam istilah lain, PPDB Zonasi sesungguhnya adalah upaya pemerintah dalam me - ngurangi kesenjangan yang ter - jadi di masyarakat, dan me ru - pakan amanat dari Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wa - kil Presiden Jusuf Kalla dalam hal menghadirkan pemerataan akses pada layanan pen didikan. Diakui selama ini setiap me - masuki awal tahun pelajaran baru, keresahan selalu me landa para orang tua yang pu tra-pu - tri nya akan memasuki jenjang pendidikan be ri kut nya. Pe nye - babnya, ke kh a wa tir an jika sang putra tidak men dapatkan se ko - lah sesuai yang diharapkan. Biasanya orang tua kemudian mengeluarkan berbagai jurus agar sang anak bisa diterima pada sekolah yang diinginkan.

Dari jurus wa jar hingga me ng - arah pada ke tidakwajaran dan cenderung koruptif. Sekolah favorit menjadi in - caran banyak orang tua. M e - reka beranggapan dengan bisa masuk pada sekolah favorit, ke depan akan juga bisa melan jut - kan pada jenjang lebih tinggi dan favorit pula. Jadilah pe la - belan sekolah favorit dan non - favorit berkembang. Ujung - nya, sekolah favorit jadi re but - an, sebaliknya nonfavorit ke - sulitan mendapatkan peserta didik. Cara ini tentu tidak se hat dan juga tidak me mun culkan kompetisi yang se hat, baik bagi pe ser ta didik, orang tua, le bihlebih bagi institusi sekolah dan para pendidik atau guru.

Pe - man da ngan se perti ini rutin ter jadi, se hingga kerap kali me - nyita waktu para orang tua yang mes ti nya pu nya akti vi tas yang le bih produktif. Fakta-fak ta itu men jadikan PPDB telah ber kem bang se ma - cam kom pe tisi ke ras yang meng gu gup kan ba nyak pi - hak. PPDB men ja di se ma - cam per ta ru h an yang meng ge li sah kan se mua calon wali murid. Agar rutinitas tahunan se - perti itu tak terjadi, Ke men te ri - an Pendidikan dan Ke bu da yaan (Kemendikbud) sejak ta hun pelajaran 2017 diikuti ta hun pe - lajaran 2018, melalui Per mendikbud Nomor 14/2018,me ng - inisiasi model PPDB berbasis zonasi.

Uji coba pun sudah dilakukan di be be rapa daerah se - perti Bali dan Yogyakarta, se - belum diberlakukan me nye luruh seperti pada tahun pe la jar - an ini melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Ini meru pakan penyempurnaan atur - an sebelumnya dan hasil eva - luasi PPDB tahun lalu.

Nilai UN Bukan Penentu

Seperti diketahui, dalam Per mendikbud tersebut me - muat banyak ketentuan me - nge nai tata cara penerimaan peserta didik baru. Poin pen - ting dari regulasi ini adalah ada - nya perubahan acuan yang di la - kukan untuk menentukan di - terima tidaknya seorang calon siswa ke sekolah negeri yang berangkutan. Bila sebelumnya yang dijadikan kriteria pe nen - tu adalah nilai ujian nasional (UN) atau surat hasil ujian na - sional (SHUN) yang diperoleh di jenjang pendidikan se be lum - nya, maka mulai PPDB Zonasi patokan yang dipakai adalah zonasi atau jarak antara rumah peserta didik dengan sekolah.

Dalam Permen tersebut di - se butkan bahwa syarat untuk diterima masuk SMP maupun SMA adalah radius jarak rumah ca lon peserta di dik dengan se - ko lah, syarat berikutnya baru UN/SHUN dan prestasi. Se - dang kan untuk siswa SD, syarat utama mendaftar ada lah fak - tor usia, baru disusul ja rak ru - mah dengan s - ekolah. Da - lam hal ada dua atau lebih calon pe - serta didik SD berusia sama dan jarak rumah mereka sama, ma - ka yang akan diterima ada lah calon peserta didik yang men - daftar lebih dahulu. Ka re na pendaftar lebih dahulu yang diutamakan, wajarlah jika di beberapa daerah banyak orang tua rela untuk bermalam di de - pan sekolah yang diinginkan.

Permedikbud itu juga meng amanatkan bahwa semua se kolah yang diselenggarakan pemerintah daerah (kecuali SMK), wajib menerima peserta didik baru yang tinggal di zona terdekat dengan sekolah, mi - nimal 90% dari total jumlah pe - serta didik yang diterima. Si - sanya 10% dari total jumlah pe - serta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu 5% untuk jalur prestasi di luar zona terdekat dari sekolah, dan 5% lagi untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili atau ter - jadi bencana. Harus diakui, PPDB Zonasi menjadi kompleks karena me - la kukan perubahan fun da - men tal dan mengubah tat a n - an dan perspektif para calon wali murid. Pemahaman ten - tang kon sep sekolah favorit atau se kolah biasa beserta ke - bang ga an yang menyertainya menjadi goyah. Nilai UN tidak lagi menjadi “sakti”.

Sekolah yang sudah telanjur berlabel favorit harus bersiap “berbagi” de ngan sekolah lain, dan mung - kin para orang tua akan ber pi - kir se di kit lebih keras un tuk me - milih wi layah tem pat tinggal yang pros pektif un tuk pen di - dikan anak nya. Permendikbud tersebut juga m en g atur tentang pem be ba s an biaya pen di dik an bagi peserta didik baru yang berasal dari ke - luarga tidak mampu yang ber - domisili da lam satu zonasi, de - ngan kuota 20% dari to tal pe ser ta didik. Keb i ja kan afir matif de ngan tujuan mu lia un tuk membantu ke luar ga mis kin ini ter - nyata di salah gu na kan oleh sebagian ok num ca lon wali murid. Me re ka ramai-ra - mai meng urus su rat kete ra - ngan tidak mampu (SKTM) ke ke lu rah an/desa ma singma sing, meskipun se be nar - nya me reka adalah orang kaya, yang tidak sela yak nya meng geng gam SKTM.

Sedikitnya ada tiga hal yang ingin dicapai pemerintah (Baca: Kemendikbud) dalam mem be - ri kan pelayanan pari pur na di bidang pendidikan ke pada ma - syarakat. Ketiganya me nyang - kut ketersediaan, ke ter jang - kau an, dan kualitas. Ka rena itu - lah berbagai kebijakan yang di - keluarkan selalu ber pi jak pada tiga hal tersebut, tak ter keculi dengan kebijakan PPDB Zonasi. Kebijakan ini tidak lain ada - lah sebuah langkah strategis untuk mewujudkan pen di dik - an yang merata dan ber kua li - tas, maka sudah selayaknya ke - bijakan zonasi diapresiasi, di - terima dengan prasangka baik, dan bahkan perlu didukung oleh semua pihak.

Yang jelas, gam baran akan terciptanya pendidikan yang terencana de - ngan baik akan dapat diperoleh sebagai dampak dari kebijakan zonasi ini. Seperti informasi mengenai jumlah lulusan yang akan dihasilkan oleh jenjang SD dapat membantu jenjang SMP mempersiapkan diri un - tuk menerima lulusan SD ter - se but. Jika kemudian terjadi kekurangan infra struktur ma - ka dapat dengan segera mem - peroleh solusi yang tepat. Usa - ha-usaha tersebut akan men - dekatkan harapan untuk me - wujudkan semua sekolah men - jadi berkualitas dan merata di seluruh penjuru Indonesia, tentu saja dengan dukungan kerja sama dan partisipasi se - mua pihak. Pada akhirnya, ke - percayaan dan perubahan pola pikir masyarakat akan ber tum - buh dan terbentuk dari ke ber - hasilan kebijakan zonasi yang mampu membuat semua se - kolah berkualitas.

Ke depan, kebijakan yang se - gera harus dilakukan oleh Ke - mendikbud setelah PPDB Zo na - si ini adalah redistribusi guru, baik secara jumlah mau pun kua - litas dan penerapan kebijakan terkait penataan sekolah, ter - masuk infrastruk tur sekolah. Kiranya penerapan ke bi ja - kan zonasi memerlukan du ku - ngan semua pihak demi tujuan besar jangka panjang, yang da - lam pernyataan mendikbud agar dapat menghadirkan po pu - lasi kelas heterogen, se hing ga mendorong kreativitas pen di - dik dalam pembelajaran di ke las.

Karena salah satu arah ke bi jakan zonasi ini adalah me ning katkan keragaman pe serta di dik di se - kolah, sehingga nan ti nya akan menumbuhkan mi nia tur-minia tur ke bi ne ka an di sekolah kita. Kiranya su dah saat nya dilakukan pe nguat an tri pusat pen - di dikan (sekolah, masyarakat, dan ke luarga). Semoga!

SUKEMI
Tim Penulis Buku Kebijakan Zonasi: Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan (2018)







Berita Lainnya...