Edisi 11-07-2019
Dua Komisioner KPU Dicopot dari Jabatan


JAKARTA–Dewan Kehormatan Penye lenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada dua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting Manik berupa peringatan keras dan pemberhentian dari jabatannya.

Keduanya dilaporkan ke DKPP atas kasus pelanggaran kode etik yang berbeda. Ilham Saputra diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik KPU. Sementara Evi Novida Ginting diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, dan Litbang KPU.

Ilham Saputra yang juga staf Sekretariat KPU dan Ka subbag PAW dan Pengisian DPR, DPD, dan DPRD Wilayah 2 Sekretariat KPU dilaporkan oleh politikus Partai Hanura Tulus Sukariyanto terkait rekomendasi pergantian an tar wak tu (PAW) di DPR.

“Teradu III terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf c, huruf d, ayat (3) huruf a dan huruf f juncto Pasal 10, juncto Pasal 11, juncto Pasal 15 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h Per aturan DKPP Nomor 2 Ta hun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Terkait tin da kan Teradu I dan Teradu II yang merupakan staf sekretariat KPU, DKPP menilai Teradu I dan Teradu II hanya staf yang membantu dan melaksanakan tugas sesuai yang diperintah kan Teradu III (Ilham) selaku anggota KPU,” kata Alfitra Salam saat membacakan pertim bangan putusan DKPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, kemarin.

Dalam keterangan Tulus, Partai Hanura telah menerbitkan SK PAW anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII di mana Dossy Iskandar Prasetyo yang telah pindah partai digantikan olehnya.

Namun, KPU bersikeras bahwa PAW Dossy adalah Sisca Dewi Hermawati yang mendapatkan urutan dua terbanyak setelah Dossy. Padahal, Sisca telah di berhentikan oleh Hanura karena kasus pencemaran nama baik. Sayangnya, KPU masih menunggu surat resmi Partai Ha nura dan klarifikasi Sisca.

Hingga kini Tulus tak kunjung di lan tik sebagai anggota DPR. Sementara itu, Evi Novida Gin ting dan enam komisioner KPU lain digugat oleh Adly Yusuf Saepi, seorang PNS/mantan anggota KPU Ka-bupaten Kolaka Timur, Provinsi Su la wesi Tenggara (Sultra).

Periode sisa masa jabatan 2014-2019. DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan terhadap Arief Budiman selaku ketua KPU, Ilham Saputra, Viryan, Pramono Ubaid Tantow i, dan Hasyim Asyíari. Se men tara Wahyu Setiawan mendapatkan sanksi peringatan keras.

“Menjatuhkan sanksi be ru pa peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Or ga nisasi, Diklat dan Litbang kepada Teradu VI Evi Novida Ginting Manik selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Re pu blik Indonesia sejak diba ca kannya putusan ini,” kata Ketua Majelis Harjono saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang DKPP.

Dalam persidangan terbukti bahwa terdapat perlakuan berbeda dan ketidak konsistenan yang dilakukan oleh komisioner KPU dalam menyikapi persyaratan administrasi rekomendasi PPK terhadap Adly dalam seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur.

Serta ada kebocoran soal com puter assisted test (CAT) dalam proses seleksi calon anggota KPU Ka bu paten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur. Iwan Kurniawan selaku staf sekretariat KPU Sultra terbukti menyebarluaskan soal seleksi dan DKPP memerintahkan kepada Iwan Kurniawan untuk dilakukan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan karena terbukti te lah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pe mi lu.

Perlu diketahui bahwa san ksi pem berhentian dari jabatan sebagai ketua divisi tidak meng hilangkan statusnya sebagai anggota atau komisioner KPU. Hak dan kewajibannya sebagai anggota/ komisioner tetap melekat kepada yang bersangkutan.

kiswondari/ mula akmal