Edisi 11-07-2019
Indonesia Butuh Dirjen Zakat dan Haji


JAKARTA – Pemerintah harus mempertimbangkan keberadaan lembaga khusus untuk urusan zakat.

Hal itu menjadi penting mengingat potensi keuangan tersebut kurang tergarap maksimal. “Pemerintah sudah saat nya mempertimbangkan keberadaan lembaga khusus un tuk mengelola dana zakat,” ujar Ketua Umum PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa dalam diskusi yang dilak sa nakan Master C 19 di Jakarta kemarin.

Seperti pengelolaan dana haji yang saat ini ditangani Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), lembaga zakat itu nanti bisa diarahkan untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi umat. “Bahkan, jika perlu dibentuk men jadi satu kementerian tersendiri,” tegasnya.

Urgensi perlunya dibentuk lembaga yang akan mengelola dana umat tersebut karena bisa menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan oleh pemerintah. Selain itu, jika dikelola oleh pemerintah, potensi keuangan yang bisa digali juga akan jauh lebih besar daripada yang terkumpul saat ini, yakni mencapai Rp6 triliun per tahun.

Sementara potensinya tidak kurang dari Rp217 triliun. Dari total tersebut, semestinya bisa menjadi mo dal untuk menggerakkan ekonomi syariah.

Berbicara dalam diskusi bertema Blueprint Ekonomi Syariah dalam Negara Kesejahteraan Pancasila di kawas an Menteng itu, mantan Ketua Umum PMII tersebut menyebutkan ada sejumlah kendala dalam pemanfaatan zakat sebagai motor penggerak ekonomi syariah di Indonesia antara lain ekonomi syariah masih dianggap kurang seksi un tuk menjadi daya tarik model kegiatan bisnis di Indonesia. Selain itu, diversifikasi jenis usaha syariah di Tanah Air pun belum terlalu bera gam.

binti mufarida