Edisi 11-07-2019
KPK Akan Berkantor di Inspektorat Sulsel


MAKASSAR–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan merencanakan keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan jalannya pemerintahan kedepan.

KPK bahkan direncanakan bakal berkantor di Kantor Inspektorat Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Sulsel, Salim AR, belum lama ini. Dia mengatakan, KPK akan menempati satu posisi jabatan khusus sebagai inspektur pembantun (irban).

“Ini KPK akan berkantor di inspektorat nanti. Kita kanpunya inspektorat provinsi tipe A. Jadi, ada kemungkinan akan ditambah inspektur pem bantu khusus,” kata Salim. Dia menegaskan, penempatan KPK di unit perangkat dae rah berkategori tipe A Pemprov Sulsel itu guna memperkuat kinerja inspektorat da lam pengawasan.

Dalam Peraturan Pemerin tah (PP) Republik Indonesia No mor 18/2016 tentang Pe rangkat Daerah disebutkan ins pek torat provinsi merupakan unsur pengawas penyeleng garaan pemerintahan daerah. Inspek torat mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu an oleh perangkat daerah.

Pasal 12 dalam PP tersebut juga dinyatakan, inspektorat daerah provinsi tipe A berfungsi untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan beban kerja yang besar.

Diantaranya, perumusan kebijakan teknis bi dang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; serta pelak sanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.

Selain itu, inspektorat juga berfungsi sebagai pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur; penyusunan laporan hasil pengawasan; pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi; dan pe laksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Dengan tugas dan beban kerja sebesar itu, KPK yang tengah didorong sebagai inspektur pembantun (irban) di tu buh Inspektorat Sulsel diha rapkan bisa lebih mak si mal. Utamanya, kata Salim, da lam penanganan pemerik saan kasus tertentu.

”Jadi, semua pemeriksaan tertentu akan dikerjakan di sini. Nah, di sinilah ditempatkan KPK nanti. Di situlah KPK du duk sebagai irban dan membantu kami mengawal pemeriksaan-pemeriksaan tertentu,” kata Salim yang juga Plt Asis ten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Sulsel ini.

Koordinator Wilayah VIII Korsupgah Deputi Pencegahan KPK Adlinsyah Malik Nasution tak menampik ada rencana tersebut. Dia menyebutkan bah wa tugas KPK di daerah itu untuk menginvestigasi kasus-kasus tertentu.

“Jadi, irban atau inspektur pembantu itu yang memeriksa kasus-kasus ter tentu. Investigasilah,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengaku difitnah mantan Kepala Biro Pembangunan Sulsel Jum ras ter kait pernyataannya saat diun dang sebagai terperiksa dalam sidang hak angket di DPRD Sulsel.

Nurdin mengatakan, pengakuan Jumras dalam sidang tersebut merupakan kebohongan besar. Geram akan hal itu, Nurdin pun berencana melaporkan Jumras ke polisi atas du gaan pencemaran nama baik. “Itu bohong besar.

Jumras se dang mem buat kebohongan yang besar dan kalau dia tidak hentikan bicara itu, akan saya lapor kepolisi. Itu adalah pencemar an nama baik,” tandas Nurdin seusai meng hadiri peringatan HUT Ke- 73 Bhayangkara di Lapangan Karebosi Makassar, kemarin.

Sebelumnya, saat memberikan k eterangan dalam sidang hak angket yang digelar DPRD Sul sel, Jumras mengaku per nah ditemui oleh pengusaha yang meng aku rekanan Nurdin Abdullah. Pengusaha tersebut meminta dimenangkan dalam tender proyek dengan dalih per nah ikut andil dalam memenangkan Nurdin Abdullah hingga terpilih sebagai gubernur Sulsel.

Nurdin menyatakan tidak pernah menerina sumbangan dari pengusaha dengan maksud memenangkannya saat masih berkompetisi dalam pemilihan gubernur tahun lalu.

“Saya ingin sampaikan, lillahi ta’ala kalau ada sumbangan pengusaha kepada saya. Apalagi namanya rekanan,” tandasnya. Mantan Bupati Bantaeng dua periode inipun meminta Jumras segera meminta maaf secara terbuka.

“Bohong besar. Dan saya akan penjarakan dia kalau tidak hentikan itu. Saya minta 1×24 jam, dia tidak minta maaf kepada saya, saya akan laporkan,” ujarnya. Mantan Kabiro Pem bngunan Jumras belum bisa dikonfirmasi untuk dimintai komentarnya.

Dihubungi melalui telepon selulernya, nomor kontak Jumras tak aktif. Dalam sidang hak angket di DPRD Sulsel, selain Jumras, pan sus hak angket turut mengundang Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani.

Saat diminta keterangannya oleh pansus hak angket, Gani menanggapi isu terkait kere takan hubungan kepemimpinan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Andi Sudirman Sulaiman menepis isu negatif adanya dualisme dalam kepemimpinan di Pemprov Sulsel. “Itu juga. Ingat, se orang sekda yang baru masuk sebenarnya relevansinya adalah dia tidak boleh men-jud ge ha tinya orang,” kata Sudirman.

syachrul arsyad/ faisal Mustafa