Edisi 11-07-2019
Vonis Baiq Nuril: Hilangnya Legitimasi Berhukum?


Fase nestapa yang dialami oleh Baiq Nuril terus berlanjut setelah ia menjadi korban pelecehan seksual, kini divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) pascaupaya hukum peninjauan kembali ditolak.

Sebagai - mana diketahui, Baiq Nuril diputus ber salah oleh MA karena dianggap ter bukti melanggar UU Nomor 11 Ta hun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elek tronik (UU ITE). Apa yang di alami Baiq Nuril menjadi rentetan ka sus ironis yang mengesankan hukum tak lagi berpihak pada rakyat kecil.

Lini Persoalan

Secara normatif, kehadiran UU ITE memiliki spirit mulia dalam rang ka mengantisipasi kejahatan di bi dang perkembangan informasi teknologi yang kian masif. Namun, secara konsep pembentukan seolah di bentuk tanpa ada pertimbangan solutif jangka panjang, melainkan di peruntukkan hanya pada penyelesaian permasalahan temporer.

Hal itu di buktikan ada beberapa pasal karet yang dapat di sa lahgunakan demi ke pen tingan pragmatis. Hasil analisis Institute for Criminal Justice Reform dan LBH Pers, setidaknya terdapat em pat materi muatan yang multi inter pretasi;

1) larangan mendistri busikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik;

2) perubahan hukum acara pidana terkait UU ITE yang memberikan kewenangan diskresi aparat penegak hukum terlalu luas tanpa melalui pengadilan;

3) pidana cyber bullying yang tidak jelas kriterianya;

dan 4) penapisan konten dan blocking konten muatan yang dilarang tanpa prosedur akses dan indikator yang memadai oleh pemerintah.

Adanya kelemahan tersebut patut di duga dalam pembentukannya minim pertimbangan secara holistik dan hanya bertumpu yang penting aturannya jadi. Aspek filosofis dan sosiologis yang merupakan legitimasi da lam pembentukan sangat mungkin diabaikan sekalipun itu merupakan hal yang niscaya.

Akibatnya, produk hukum yang hadir kehilangan legiti masi ketika diimplementasi. Hal itu sekaligus menegaskan bahwa betul secara yuridis aturan itu menjadikan penegak hukum memiliki kepas tian dalam bertindak. Namun, pada saat yang sama sejatinya regulasi itu telah kehilangan legitimasi karena justru merontok kan hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan secara hakiki yang dijamin oleh konstitusi.

Kelemahan regulasi dunia maya di atas semakin lengkap jika pola penegakannya menggunakan kacamata po sitivistik. Penegak hukum tak ja rang menggunakan kaca mata kuda yang cenderung positivistik dalam bertindak. Dengan dalil bahwa segala persoalan harus diproses hukum menjadi spirit dalam menaikkan angka kredit reputasi profesi.

Padahal, dalam perkara tertentu tidak semua kasus harus diproses melalui jalur hu kum, melainkan cukup dilakukan mediasi dan klarifikasi. Idealnya, ketika terdapat substansi aturan yang ku rang memadai, maka di pundak penegak hukum diberikan beban untuk mem perbaiki me lalui kerja cerdas penegakan.

Idealnya, penegak hukum harus mam pu memberikan pencerahan pemikiran melalui tafsir terhadap hukum itu. Penegak hukum jangan malah menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, namun harus menjadikan hukum sebagai suatu institusi yang bermo ral/ber kemanusiaan.

Model penegakan hu kum demikian menjadikan hukum tidak sekadar memiliki kepastian, namun lebih pada kepastian hukum yang logis dalam suatu kerangka rasional sehingga mewujud dimensi ke adilan.

Membangun Legitimasi Berhukum

Dalam berhukum tidak cukup ha nya bersandar pada kepastian, me lain kan penting hadirnya keadilan guna memperoleh legitimasi dari rak yat. Kepastian memang aspek penting dalam berhukum, namun keberadaan keadilan dalam implementasi men jadi dimensi yang amat sangat pen ting.

Dengan kehadiran keadilan, maka akan mendapat legitimasi dari rakyat sehingga hukum yang dibuat mendapatkan legitimasi. Semboyan Indonesia sebagai negara hukum sejatinya menghendaki bukan sekadar hukum yang harus ditegakkan, melainkan hukum yang memiliki nurani yang pantas untuk ditegakkan.

Untuk itu, tidak memaksakan aturan buruk sebagai penjerat personal layak untuk dikedepankan. Melihat ada kelemahan dalam UU ITE di atas, maka menggelorakan usulan untuk dilakukan perubahan menjadi penting untuk diserukan.

Mes ki demikian, dalam proses perubahan, maka aspek substansinya harus dibentuk dan diarahkan pada pembentukan hukum yang memberikan kenyamanan, keamanan, kesejahteraan, serta sesuai dengan nilainilai yang ada di dalam masyarakat.

Hal itu penting karena dalam rangka un tuk mencapai keadilan substantif ke timbang keadilan formil. Selan jutnya, penguatan wawasan kepada penegak hukum. Dalam hal ini, penegak hukum harus diberikan pemahaman se cara radikal akan pentingnya penegakan hukum dengan hati nurani, yaitu penegakan hukum yang bersumber dari basic need setiap manusia untuk diperlakukan adil dan fair.

Dalam konteks itu, penegak hukum harus mulai membangun kultur baru berupa penegakan hukum yang bersifat kolektif. Kolektif yang di mak sud ialah dalam menegakkan hukum harus mampu terlebih dahulu mem buat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk dapat di laksanakan, bukan sekadar menjalankan bunyi pasal-pasal dalam aturan.

Apabila semua itu dilakukan, niscaya dalam berhukum di Indonesia akan mendapatkan legitimasi dari pemegang kedaulatan, yaitu rakyat. Semoga.

ALI RIDO

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti


Berita Lainnya...