Edisi 11-07-2019
Badan Penyelenggara Produk Halal Diminta Setingkat Menteri


JAKARTA - Kewajiban penerapan jaminan produk halal sudah di depan mata namun masih banyak kelemahan.

Indonesia Halal Watch mendorong agar badan penyelenggaranya selevel menteri sehingga proses kebijakannya bisa lebih cepat dan efektif. Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengatakan, level Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus setingkat men teri langsung di bawah presiden.

Ini demi memacu pertumbuhan industri halal dan keuangan syariah di Indonesia. “Jabatan setingkat menteri dibutuhkan karena harus lintas kementerian dan antarnegara. Kewajiban produk halal sangat luas dam paknya dan harus bisa di eksekusi dengan baik.

Terutama pelaku dari UMKM harus bisa di jamin tetap berkembang, jangan sampai bangkrut karena terbebani,” ujar Ikhsan di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan, keberadaan BPJPH saat ini selevel eselon 1 atau Dirjen di bawah Kementerian Agama.

Posisi ini di bawah satu level dalam Senior Official Meeting ini di khawatirkan lemah untuk melakukan eksekusi kebijakan. Keadaan ini sangat tidak mendukung implementasi kebijakan tepat sasaran. Sedangkan Joko Widodo sebagai Presiden sekaligus Ketua Komite Nasional Ke uangan Syariah (KNKS) dan Wapres KH Ma’ruf Amin sebagai pemikir industri halal di Indonesia.

“Waktunya sudah dekat, kami khawatir ini tidak terwujud dalam waktu dekat. Nanti setelah resmi dilantik, kami ingin mendorong BPJPH agar lang sung di bawah Presiden,” katanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 31/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal telah terbit sebagai komitmen pemerintah dalam meng implementasikan Undang-Undang Nomor 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Mandatori sertifikasi halal sesuai Pasal 67 ayat (1) akan dimulai pada 17 Oktober 2019, masyarakat dan dunia usaha serta pegiat halal me nunggu bagaimana kewajiban sertifikasi halal dijalankan sesuai undang-undang.

“Sampai hari ini (kemarin) ma sih banyak kelemahan, seperti belum ada satu pun auditor halal yang dihasilkan BPJPH. Saat ini baru ada sekitar 1.000 auditor halal di LPPOM MUI. Kami perkirakan kebutuh an nan ti sebanyak 26.000 auditor di seluruh Indonesia.

Ini sangat krusial,” kata Ikhsan. Masalah lainnya, kata Ikh san, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan melakukan pemeriksaan terhadap produk yang disertifikasi juga belum jelas.

Selain itu, bentuk entitasnya belum jelas, yakni bentuk badan hukum atau bentuk kerjasama dengan lembaga keagamaan. “Eksistensi LPH harus mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan MUI. Sejauh ini belum ada satu pun LPH yang terakreditasi,” ujarnya.

hafid fuad