Edisi 11-07-2019
PLN Genjot Energi Terbarukan


JAKARTA–PT PLN (Persero) terus meningkatkan perannya dalam menekan defisit minyak dan gas bumi (migas).

Hal itu diwujudkan dengan membangun pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). “Kami terus membangun in frastruktur pembangkit non migas.

Bahkan sumbersumber pembangkit non migas itu yang dioperasikan,” ujar Direktur Peng adaan Strategis 1 PLN Sripeni Inten Cahyani di sela focus group discussion (FGD) bertajuk “Battery Storage Systema Trademark of Modern and Flexible Grids” di Convenient Tower, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, PLN telah mengakhiri pembangunan pem bangkit listrik berbasis bahan bakar minyak (pem bang kit listrik tenaga diesel/PLTD). Kalaupun ada pembangunan PLTD, imbuhnya, itu dilakukan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang memang susah dijangkau.

“Keberadaan PLTD juga hanya sebagai back up jika terjadi masalah pada pembangkit utama sehingga sama sekali tidak dioperasikan. Jadi pembangkit berbasis bahan bakar mi nyak memang porsinya sudah sedikit sekali,” terang dia.

Berdasarkan RUPTL PLN 2018-2027 target bauran energi hingga akhir tahun 2025 an tara lain, penggunaan batu bara 54,4% , EBT 23,0%, gas 22,2% dan BBM 0,4%. Bahkan dalam aturan RUPTL tersebut, imbuhnya, penggunaan batu bara khususnya di Jawa merupa kan yang terakhir kecuali yang sudah terjadi perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement /PPA).

Untuk pembangunan PLTU batu bara di Sumatera dan Kalimantan harus dilakukan di mulut tambang. Adapun tam bahan PLTG/PLTGU di Jawa harus melalui pipa/wellhead kecuali yang sudah PPA atau dilelang.

“Jadi urutannya itu PLTU, PLTA, PLTP kemudian PLTGU. Namun, begitu minyak itu menjadi opsi terakhir dan kalau pun dimungkinkan, biarkan padam hanya sebagai cadangan,” katanya. Dia menandaskan, PLN akan terus menekan pengguna an BBM untuk pembangkit listrik.

Adapun saat ini kirakira porsi pembangkit berbasis BBM masih sekitar 5,4% sedang kan EBT harus ditingkatkan mencapai 22,6%. “Ke depan kita upayakan sampai 1%. Sesuai RUPTL sam-pai 2025 itu harus diupayakan tinggal 0,4% dan itu sudah kami lakukan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menekankan, pentingnya mendorong baur an energi berbasis EBT untuk mempersempit defisit migas.

Sebab itu, pihaknya mendorong PLN terus meningkatkan porsi EBT dalam membangun infrastruktur pembangkit listrik. “Kalau kita mau mempersempit defisit migas menjadi surplus, saya rasa pengembangan EBT menjadi salah satu solusi.

Itu sesuai keinginan presiden bahwa EBT harus menjadi prio ritas,” kata dia. Namun, pihaknya tidak memungkiri jika untuk saat ini pengembangan EBT masih banyak kendala. Salah satunya, kata dia, terkait tarif listriknya tidak mampu bersaing dengan fosil sehingga sulit menyediakan harga listrik terjangkau kepada masyarakat sehingga masih diberikan kompensasi dari pemerintah.

Meski begitu, ke depan EBT akan menjadi prime mover po wer karena energi fosil semakin lama semakin mahal sehingga harganya menjadi mahal. Ada pun yang harus diperhatikan ialah terkait economic of scale.

“Kalau EBT ke depan menjadi prime mover power bukan lagi fosil, maka economic of scale itu menjadi besar sehingga berpengaruh terhadap tarif. Sementara energi fosil lama-kelamaan akan habis sehingga menjadi mahal dan sebaliknya.

Untuk itu, perlu adanya skema finansial yang mendukung pengembangan EBT di dalam negeri,” kata dia. Sementara itu, pada FGD yang di se lenggarakan oleh PLN, Masyarakat Ketenaga listrikan In do nesia (MKI), Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI), dan Indonesia Power itu diikuti oleh sejumlah vendor seperti Siemens, PJB, FluidicEnergy, Syntex dan Omexom.

Chairman PJCI Eddie Widiono mengatakan, sejak dulu baterai merupakan teknologi yang masih kontroversial dalam ke tenagalistrikan ken dati selama periode 2009-2016 terjadi peningkatan. Hal ini karena penggunaannya cocok untuk sejumlah kebutuhan.

Namun, ujar dia, peng gunaan baterai masih terbentur peraturan dan regulasi pe merintah. “Kesiapan kita untuk bisa menerapkan dan pelatihan harus paralel. Untuk itulah, FGD ini dilaksanakan guna menyambut seminar nasional di bulan Oktober nanti,” ujar Eddie.

nanangwijayanto