Edisi 12-07-2019
Korupsi Kepala Daerah Sampai Kapan?


JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun dan tiga orang lainnya sebagai tersangka suap pengurusan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi di Provinsi Kepri.

Selain itu Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kepri juga ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi. Adapun tiga orang lain yang turut menjadi tersangka adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Budi Hartono, dan pengusaha Abu Bakar selaku pemberi suap. Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Nurdin menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Khusus untuk gubernur, sejak 2004-2019 ini tercatat total ada 107 kepala daerah baik wali kota dan bupati maupun wakilnya dan gubernur yang telah ditangani KPK hingga berkekuatan hukum tetap.

Dari jumlah tersebut, 13 di antaranya gubernur. Lantas sampai kapan kepala daerah berhenti melakukan korupsi? Terus berulangnya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di antaranya terjadi akibat rendahnya komitmen ke pala daerah untuk tidak me la ku - kan korupsi. Faktor lainnya terkait dengan belum trans pa rannya pemerintahan pemerintah daerah, mahalnya biaya politik, hukuman yang dianggap masih terlalu ringan sehingga tidak menghasilkan efek jera. Kepastian status Nurdin disampaikan Wakil Ketua KPK Ba saria Panjaitan. Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan pemeriksaan di Polres Tanjungpinang dan peme rik - saan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.

Berdasar hasil pemeriksaan, KPK memutuskan menaikkan penyelidikan dan penyidikan atas kasus pe ngu rusan pengajuan izin reklamasi di Tan - jung Piayu, Kota Batam, untuk pembangunan resor dan ka - wasan wisata seluas 10,2 hektare. “Dalam proses pe me rik sa - an, para pihak menyampaikan juga alasan investasi. Hal ini kami pandang lebih buruk lagi jika alasan investasi digunakan sebagai pembenar melakukan korupsi. Apalagi kita me ma - hami, investasi akan berarti positif bagi masyarakat dan ling kungan jika dilakukan de - ngan prinsip-prinsip keter bu - ka an dan good governance .

Inves tasi semestinya dilakukan tanpa korupsi dan merusak ling kungan,” ujar Basaria dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tadi malam. KPK memprihatinkan terus berulangnya kasus korupsi yang menyeret kepala daerah. Basaria menyebut ada beberapa faktor kenapa kepala daerah masih melakukan korupsi. Pertama, para kepala daerah tidak kon sisten dan tidak men ja lan - kan program dan kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah masingmasing. Padahal KPK sudah sering kali turun ke daerah dan melakukan pendampingan, ter - masuk Provinsi Kepri, pada 2018.

“Ini kembali kepada orangnya. Dia sudah punya komitmen (pencegahan korupsi), dia sudah sumpah sebelum men duduki jabatan itu, kembali ke mu - dian dia ingkari. Kita sudah melakukan pencegahan, tapi tidak diikuti,“ tegas Basaria. Dia juga menyebut kepala daerah dan pemda masingmas ing cenderung tidak men jalankan proses pelayanan publik secara transparan, termasuk di antaranya dalam proses pengajuan dan pengurusan perizinan. Padahal untuk meng anti si - pasi korupsi di aspek perizinan harusnya ada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan menggunakan sistem online (elektronik) guna menghindari tatap muka. “Dengan PTSP secara online tidak ada lagi yang mendatangi kepala daerah.

PTSP di hampir seluruh daerah sudah ada, tapi yang secara online dan kita pan - tau ternyata belum semuanya jalan. Kalau sudah online dan bisa KPK pantau, sangat kecil ke mungkinannya terjadi ko - rup si,” ujarnya. Faktor lainnya terkait de ngan ongkos politik yang tinggi saat seorang kepala daerah ma - ju dalam gelaran pilkada. Ba saria menjelaskan, dari sejumlah kasus (perkara) korupsi dengan para pelaku kepala daerah, ada yang memang bertujuan untuk mengembalikan uang-uang yang dikeluarkan saat pilkada. Selain itu selama ini vonis pi - dana penjara bagi kepala daerah pelaku korupsi masih terlalu rendah. “Penyebab korupsi ke - pa la daerah (adalah) karena vonis (terhadap) kepala daerah terlalu ringan, bisa juga karena memang cost politik yang sangat tinggi,” tandasnya.

Senada, Direktur Program Magister Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakar - ta JM Muslimin menuturkan, partai-partai politik selama ini mencari orang atau calon, ter - masuk kepala da erah, bukan ha - nya orang yang punya kapa si - tas, kredibel, dan dipercaya pu - blik. Partai politik juga ternyata mencari orang atau calon yang memiliki “gizi”. “Nah sistem itu sampai seka rang belum ber ku - rang, bahkan terus terjadi,” ungkapnya. Faktor kedua , saat menjabat kemudian kepala daerah ber - upa ya mengembalikan biaya po - litik yang sebelumnya dike luar - kan saat turun gelanggang pil kada. Di antaranya adalah me lalui sejumlah proyek peng adaan maupun pengurusan perizinan di daerahnya.

“Jadi ketika menjabat, itulah menjadi kesem pat - an untuk mendulang ulang apa yang dulu telah mereka ke luarkan itu,” pa parnya. Dia memaparkan, mata ran - tai ini sebenarnya bisa diputus oleh partai politik. Partai politik harus benar-benar membenahi sistem tersebut dan berbenah diri. Sistem rekrutmen kader hingga calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah tidak ada lagi dengan berdasar berapa modal atau uang yang dimiliki dan disodorkan se - orang calon. “Partai politik me - mang harus introspeksi dan membenahi diri. Kalau tidak, akan selamanya seperti ini ber - ulang-ulang begitu terus,” papar nya.

Faktor terakhir, Muslimin menggariskan, korupsi para kepala daerah terus berulang hingga terakhir Nurdin Basirun karena hukuman pidana yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa kepala daerah pelaku korupsi masih terlalu ringan. Mestinya menurut dia, hukuman terhadap kepala da - erah pelaku daerah harus di perberat dengan tetap dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik.”Hukuman (pidana penjara) yang diperbuat dan pencabutan hak politik (untuk kepala daerah) itu harus konsisten,” ucapnya.

Proyek Reklamasi

OTT Nurdin berawal dari laporan masyarakat tentang adanya indikasi transaksional atas izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepri be berapa waktu sebelumnya. Se te lah melakukan proses pe nye li dikan secara tertutup, ke mu di an tim KPK diturunkan ke lapangan. Tim KPK juga telah me nerima informasi akan terjadi serah-terima uang di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tan jung pinang, Provinsi Kepri pada Rabu (10/7). Tim kemudian ber gerak cepat menangkap tu juh orang.

Mereka adalah Gu ber nur Kepri periode 2016-2021 Nurdin Basirun, Edy Sof yan, Budi Hartono, Abu Bakar, Kepala Dinas Lingkungan Hi dup Pemprov Kepri berinisial NWN, dan dua staf Dinas Ke lautan dan Perikanan Pemprov Kepri. Saat OTT tim KPK menyita uang 6.000 dolar Singapura dari tangan Budi Hartono saat Hartono keluar Pelabuhan Sri Bintan Pura sekitar pukul 13.30 WIB. Berikutnya, tim menyita uang dalam bentuk enam mata uang saat menangkap Nurdin di Rumah Dinas Gubernur pukul 19.30 WIB. Uang dalam bentuk mata uang berada dalam sebuah tas. Masing-masing 43.942 dolar Singapura, USD5.303, 5 euro, 407 ringgit Malaysia, 500 riyal Arab Saudi, dan Rp132.610.000.

“NBA (Nurdin Basirun) di - du ga menerima uang dari ABK (Abu Bakar) baik secara langsung maupun melalui EDS (Edy Sofyan) dalam beberapa kali kesempatan. Perinciannya tang gal 30 Mei 2019 sebesar 5.000 dolar Singapura dan Rp45 juta, kemudian tanggal 10 Juli 2019 tambahan uang sebesar 6.000 dolar Singapura kepada NBA melalui BUH (Budi Hartono),” jelas Basaria. Setelah penerimaan suap termin pertama terjadi, ke mudian pada 31 Mei 2019 Pemprov Kepri menerbitkan izin reklamasi untuk Abu Bakar seluas 10,2 hektare. Basaria melan jutkan, dalam proses pemeriksaan juga ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) lain yang dilakukan Nurdin, yakni dalam delik penerimaan gratifikasi.

“Uang-uang dalam tas yang kami sita dari rumah dinas gubernur saat tim mengamankan NBA (Nurdin) itu merupakan uang gratifikasi yang diterimanya. Karena tidak hanya ABK yang mengajukan izin reklamasi,” tegas Basaria.

Sabir laluhu