Edisi 12-07-2019
Menteri PPPA Dukung Amnesti Baiq Nuril


JAKARTA – Menteri Pem - berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mendukung proses pengampunan atau amnesti dari Presiden Joko Widodo untuk Baiq Nuril.

Pernyataan itu disampaikan untuk menyikapi putusan Mahka - mah Agung (MA) yang menolak permohonan penin jauan kem - bali (PK) kasus pe langgaran informasi transaksi elektronik yang diajukan Nuril. “Kami menghormati lang - kah Baiq Nuril dan tim hukum yang akan mengajukan amnesti kepada Presiden Joko Widodo. Ini sudah sesuai Pasal 14Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2), yang menyata kan bahwa amnesti dan abolisi me ru - pa kan kewenangan presi den selaku kepala negara,” ungkap Menteri Yohana dalam kete - rang an tertulis kemarin.

Namun, Yohana mene gaskan, dalam memberikan amnesti Presiden tetap harus melewati prosedur dengan meminta per tim - bangan dan persetujuan DPR. Itu artinya Presiden tidak boleh memu tus kan secara sepihak. Saat ini pun Kementerian Hu - kum dan Hak Asasi Manusia (Kemen - kum ham) tengah mengkaji pem - berian amnesti bagi Baiq Nuril dengan mengum - pulkan para pakar hukum. Kementerian PPPA, kata Yohana, akan terus men dorong Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kek e - ras an Sek sual (RUU PKS) se - gera disah kan agar dapat men - dukung proses penegakan hu - kum ter kait kasus ini maupun kasus pe lecehan seksual lain ke depan.

“Dengan adanya UU PKS, kasus pelecehan yang dialami Nuril dapat diproses dengan hukum acara peradilan keke - ras an seksual untuk mem beri - kan efek jera kepada pelaku,” kata Yohana. Saat ini Kemen PPPA telah membentuk tim kecil yang me - libatkan aparat penegak hu - kum. Tim ini akan duduk ber - sama guna menyu sun, meng - harmonisasikan, dan mem - bulatkan substansi daftar inventarisasi masalah (DIM) pemerintah dengan justifikasi keterangan t e r k a i t materi muatan lex specialis atas RUU PKS. Dari perubahan re dak sional tentang judul, definisi, je nis, atau bentuk kekeras an sek sual, pencegahan, pena ngan an, pemulihan, hing ga hukum acara pidana.

Hal ini sesuai dengan Ke - putusan Menteri PPPA Nomor 171/2019 tentang Pem ben - tuk an Tim Kecil Pembahasan RUU PKS. Selain itu, Kemen PPPA juga akan melakukan komunikasi dengan tim dari Panitia Kerja DPR (Panja DPR) untuk mengagendakan pem - ba hasan RUU PKS sesegera mungkin. “Kami juga telah ber koor - dinasi dengan Dinas Pem - berdayaan Perempuan, Perlin - dungan Anak, Pengendalian Pen duduk, dan Keluarga Bere n - canaProvinsiNTB, P2TP2AKota Mataram, dan LBH Uni versitas Mataram untuk melakukan pendampingan hukum dan peman tauan bagi Nuril. Dinas Pen didikan Kota Mata ram juga telah me mutasi mantan ke pala sekolah di SMA tempat Nuril be kerja ke Dinas Pen didikan sebagai ben t uk sanksi atas per - buatannya,” tambah Yohana.

Apabila dapat dibuktikan bahwa mantan kepala sekolah itu, Muslim, telah melakukan tin dak pidana perbuat an cabul kepada Baiq Nuril, Kemen PPPA dengan tegas akan men dorong pihak kepolisian se gera menindaklanjuti lapor an tersebut.

Binti mufarida