Edisi 12-07-2019
Vonis DKPP Tak Selesaikan Problem KPU


JAKARTA –Vonis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mencopot jabatan dua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak sertamerta mampu menyelesaikan persoalan di tubuh lembaga pelaksana pemilu tersebut.

Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salah - ud din mengatakan, putusan DKPP memang sudah cukup keras. Menurut dia, putusan DKPP sudah terjadi sehingga ti - dak perlu dikritisi. Yang ter penting adalah bagaimana KPU berbenah diri dari putusan ini. “Kasus Ilham dan Evi ini bukan soal sanksi, tapi bagaimana upaya perbaikan KPU pasca-pu - tusan DKPP. Karena kalau kasusnya sendiri misalnya kasus Ilham itu boleh jadi bentuk ke - hati-hatian.

Setelah putusan, siapa pun di KPU yang men duduki posisi Ilham tidak boleh hanya berpikir tentang prinsip kehati-hatian bagi lembaga KPU juga, tapi harus berpikir hak dari peserta pemilu atau par pol yang tidak boleh ter hambat karena komisioner terlalu berhati-hati. Ini yang harus diperbaiki ke depan yang tidak bisa hanya disalahkan satu orang karena diputuskan ber - sama di pleno KPU,” tandas Said saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta kemarin. Dalam kasus seleksi KPUD, ungkap Said, dirinya berpengala man menjadi tim seleksi sejak 2012 dan sejak dulu sudah banyak mendengar soal kebocoran soal, baik tes secara manual maupun CAT. Itu mungkin terjadi karena sistem pengamanan soal belum terorganisasi dengan baik oleh KPU yang memungkinkan orang yang tidak berwenang melakukan itu.

“Itu yang harus diperbaiki sis tem pengamanan ke depan. Pembawa soal CAT kalau ke dae - rah menugaskan staf yang disumpah, ternyata ini membukti kan bahwa sumpah saja tidak cukup, harus ada metode lain yang diformulasikan KPU agar tidak terjadi lagi. Ini kan yang terungkap boleh jadi ada yang tidak terungkap sehingga yang begini tidak bisa lagi main-main ke depan,” ujarnya. Karena itu, lanjut Said, persoalan ini tidak selesai pada pen copotan kedua komisioner dari jabatannya saja. Sebab ma - sih terbuka pelu ang ini terjadi lagi di masa mendatang di mana kondisi serupa dimanfaatkan oknum-oknum selevel staf yang ingin memanfaatkan posisinya.

Pakar hukum tata negara Mar garito Kamis mengatakan bah wa dalam vonis yang dikeluar kan DKPP terhadap dua komi sioner KPU, Indra Saputra dan Evi Novida Ginting Manik, harus dilihat bahwa sifat ke pemimpinan di dalam KPU adalah kepemimpinan yang kolektif. Karena itu keputusan hukum yang dibuat KPU dalam kasus yang dihadapi keduanya harus juga dilihat apakah murni ke putusan personal sebagai ko misio ner atau keputusan KPU sebagai lembaga. “Itu yang mesti dibikin jelas. Kalaupun mereka bertanggung jawab di dalam bidang masingmasing, mengepalai divisi yang mereka kepalai, apakah keputusa n atas nama KPU hanya bisa dilakukan oleh dua orang tersebut? Pertanyaan ini mesti di kemukakan untuk memastikan bahwa keputusan DKPP ini adil,” ujarnya.

Menurut dia, seharusnya tang gung jawab kepe mim pin - an di dalam KPU adalah ke pe - mimpinan kolektif. Artinya ke - putusan KPU hanya bisa di ambil kalau kolektif, tidak komi sio - ner masing-masing komisioner berjalan sendiri-sendiri. “Bahwa masing-masing komisioner lebih mengerti pada teknis di bidang yang ditunjuk untuk di kelola sendiri, iya, tetapi apakah dia memikul sendiri tanggung jawab KPU? Bagi saya tidak,” katanya. Karena itu, menurut Margarito, tanggung jawab dari ke putusan KPU adalah tanggung jawab semua komisioner. “Dan pa da titik itu, putusan DKPP ber masalah karena tidak kompa tibel, tidak selaras dengan sifat tanggung jawab kepe mimpin an KPU, yaitu kolektif. Kolektif itu bermakna bahwa satu bertanggung jawab kepada yang lain. Semua bertanggung jawab pada apa pun keputusan yang dikeluarkan KPU,” papar nya.

Karena itu, menurut dia, dalam melihat vonis yang di keluar kan DKPP, yang harus dicek se cara teliti adalah apakah kedua komisioner mengambil keputusan dengan cara yang sa - lah, yakni tidak melalui prosedur dan dibawa ke rapat pleno KPU atau tidak. “Mereka sendiri yang meng - ambil keputusan, ini yang mesti dibikin beres. Kalau ini jelas, dengan segala hormat kami me - ngatakan bahwa DKPP salah. Lain soal kalau misalnya ke dua orang ini bertindak sen diri-sen - diri, membuat kepu tus an sendiri tanpa dibawa ke da lam pleno. Nah itu saya dengan segala hormat mesti setuju de ngan keputusan DKPP. Kalau pleno, maka sanksi harus dibe ri kan ke pada semua komisio ner,” tan dasnya.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengaku menghor mati putusan DKPP terhadap dirinya. “Ini kan putusan se buah lembaga penyelenggara pe - milu. Kalau bukan sesama pe - nyelenggara pemilu yang menghormati, siapa lagi? Kita saling menghormati keputusan ma - sing-masing yang diputuskan oleh lembaga penyelenggara pemilu,” ungkapnya. Menurut dia, putusan DKPP diambil dari perspektif yang ber beda de ngan cara pandang KPU terkait perkara pelang - garan etik selek si komisioner KPUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, periode 2019-2024.

“Pandangan kita itu tidak bisa diterima DKPP dan mereka punya pandangan yang berbeda terkait dengan pelanggaran kode etik. Itu kan merupakan kewenangan DKPP. Saya tidak mempersoalkan soal-soal itu. Saya tidak dalam konteks meng kaji putusan DKPP karena ini kan sudah ada proses per sidangan,” ujarnya.

Kiswondari/ abdul rochim/ mula akmal