Edisi 12-07-2019
China Didesak Hentikan Penahanan Uighur


JENEWA – Sebanyak 22 negara mendesak China menghentikan penahanan massal ter hadap etnik Uighur di Xinjiang. Langkah gabungan bersama ini diluncurkan di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Para pakar dan aktivis PBB menyatakan sebanyak 1 juta warga Uighur dan muslim lainnya ditahan di pusat-pusat penahan an di wilayah barat ter pencil. China menyebut lokasi itu sebagai pusat pelatihan untuk membantu mengatasi eks tremisme dan memberikan ke te - ram pilan baru kepada warga. Surat berisi desakan kepada China itu bertanggal 8 Juli dan ditandatangani para duta besar (dubes) dari 22 negara. Aus - tralia, Kanada, dan Jepang serta negara-negara Eropa, yakni Inggris, Prancis, Jerman, dan Swiss, turut menandatangani surat tersebut. Amerika Se ri - kat (AS) tidak ikut me nan datangani surat itu karena telah keluar dari forum Dewan HAM PBB setahun lalu.

Meski demikian tak ada per nyataan resmi dari 22 ne - gara itu yang dibacakan di forum Dewan HAM. Selain itu tak ada resolusi yang diajukan un tuk voting di forum itu se perti yang diinginkan para akti vis. Menurut para diplomat, se jumlah negara masih kha watir ada balasan politik dan ekonomi dari China jika mereka mengambil langkah tersebut. “Ini respons kolektif per tama tentang Xinjiang. Ide resolusi tak pernah ada dalam kartu,” ungkap seorang di plo - mat Barat kepada Reuters. Diplomat lain menjelaskan, “Ini langkah resmi karena ini akan dirilis sebagai dokumen resmi Dewan HAM. Ini satu sinyal.” Dalam pernyataannya, Human Rights Watch (HRW) me - nyambut langkah tersebut.

“Surat itu penting tidak hanya bagi populasi Xinjiang, tapi juga bagi rakyat di berbagai pen juru du - nia yang ter gan tung pada Badan HAM PBB un tuk memaksa negara-negara paling kuat agar ber tanggung jawab,” papar pernyataan HRW. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China tak senang de - ngan surat tersebut. “Surat ini mengabaikan fakta-fakta,” ung kap Kemlu China seraya menambahkan bahwa surat itu sebagai fitnah terhadap China serta intervensi masalah da - lam negeri dan politisasi HAM. “China sangat kecewa dan menentang tegas ini. Kami telah menyatakan sikap ke pada negara-negara terkait,” pa - par juru bicara Kemlu China Geng Shuang saat konferensi pers di Beijing.

Menurut dia, China telah mengambil langkah-langkah suk ses melawan teror dan eks - tremisme di Xinjiang yang didukung rakyat wilayah itu. Surat dari berbagai negara itu menyuarakan kekha wa - tiran tentang berbagai laporan penahanan yang tak sesuai de - ngan hukum dalam skala besar serta meluasnya pengintaian dan pembatasan, terutama ke - pada etnik Uighur dan mi no - ritas lain di Xinjiang. Menurut surat itu, China se - bagai anggota Dewan HAM PBB bertanggung jawab me ne rap - kan standar tertinggi da lam perlindungan HAM. “Ka mi menyeru China menjaga hukum nasional dan kewa jib an interna sional serta meng hor mati HAM dan kebebasan fundamen tal, termasuk ke be basan re ligius atau keyakinan di Xin - jiang dan seganap pen juru China,” ungkap surat ter sebut.

“Kami juga menyeru China un tuk menahan diri dari penahanan sewenang-wenang dan membatasi kebebasan bergerak Uighur dan muslim lain serta komunitas minoritas di Xinjiang,” papar surat itu.

Muh shamil