Edisi 12-07-2019
Perizinan dan Korupsi


Komisi Pemberan tasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) dan beberapa stafnya serta pihak swasta terkait pengurusan izin reklamasi.

Saat ini tidak dapat di mungkiri perizinan dan korupsi bagai dua sisi mata uang. Renca na Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan perizin an berusaha melalui program Online Single Submission (OSS) masih belum efektif dalam membendung korupsi di sektor perizinan berusaha. Celah korupsi di sektor perizinan masih terjadi, lantaran izin teknis belum dapat di jang kau melalui OSS, misalnya anali sis mengenai dampak lingkungan (amdal), perizinan terkait tata ruang dan tata guna lahan. Contoh, izin reklamasi, inves tor masih harus ber ha dap an dengan panjangnya bir o krasi dalam pengurusan perizinan teknis. Persoalan perizinan ma sih menjadi keprihatinan ter sendiri sebagaimana di sam paikan Presiden Jokowi pada sidang kabinet paripurna 8 Juli 2019.

Pertanyaan berikutnya, me ngapa perizinan teknis didesain dengan birokrasi yang panjang melalui pertimbangan teknis dan rekomendasi ber bagai instansi? Jawabannya adalah menyangkut wewenang ma sing-masing instansi. Se cara politis, untuk men da patkan wewenang tersebut perlu biaya, seperti yang sering ter visualisasikan dalam OTT KPK terkait penerimaan gratifikasi guna kepentingan promosi dan mutasi antar-satuan kerja pe - rangkat daerah (SKPD). JP Coen (1997) me nga takan tipologi pemerintahan di negara berkembang memang sarat akan korupsi terkait jabat an. Semakin strategis peran dan wewenang yang akan di - peroleh, biaya politiknya juga se makin tinggi.

Pengurusan perizinan teknis yang panjang dan birokratis menyebabkan investor kerap menempuh jalan pintas me la - lui pemberian suap dan gra ti fi - kasi. Logikanya, jika peng urus - an perizinan mudah dan tidak birokratis maka investor tentu tidak akan melakukan suap gu - na mempercepat peng urusan perizinan teknis. Apalagi biaya suap dan gratifikasi sesung - guh nya juga merupakan cost bagi investor. Di satu sisi, tentu investor menginginkan profil investasi yang sehat yakni me - ne kan cost (biaya) dan me nambah profit (keuntungan).

“By Design”

Bergeens (1956), dalam His tory of Briberrys in Indonesia menjelaskan bahwa suap ter - hadap pejabat merupakan budaya yang dibentuk oleh Kolonial Belanda. Umumnya target para pejabat tersebut adalah tuan-tuan tanah dan pemilik pabrik dan industri. Suap di berikan agar para tuan tanah dan pemilik industri memiliki hubungan yang baik dengan penguasa. Setelah Indonesia mer - deka budaya suap dan gra ti fikasi tersebut tetap berlanjut. Perizinan teknis memang didesain untuk sulit dida pat kan dan untuk mendapatkan per lu me lewati birokrasi pa n jang.

Aki batnya, dalam meng urusnya perlu “kedekatan” dengan penguasa yang me mi liki wewenang. Perlu pula wak tu ber tahun-tahun antara di per olehnya izin usaha pertama kali hingga investor dapat me mulai operasi usahanya. Bah kan perundangundangan juga tidak pernah memberi batas waktu pe ngurusan sebuah per izinan teknis, bahkan per sya rat annya cen de - rung di per pan jang dengan kewajiban men da pat per tim ba ngan teknis, re ko mendasi, mau - pun me lak sa na kan rapat koordinasi dengan instansi lain.

Di sisi lain, ongkos politik yang tinggi di Indonesia menyebabkan para oknum pe tahana harus mengumpulkan bia - ya, bahkan tak jarang me re ka memberi “target” kepada para kepala dinas yang ber we nang menerbitkan perizinan. Perizin an teknis merupakan area yang paling “basah” untuk memenuhi target tersebut, khususnya setelah era otonomi daerah di mana peraturan per undangan memberi ke we na ngan kepada pejabat daerah, na mun tidak memberi batasan secara detail mengenai pener bit an per izinan teknis. Aki bat nya, dengan diskresinya para pejabat dapat menambah pan jang syarat dan memperumit birokrasi. Sudut pandang zaman ko - lonial masih banyak dipakai para pejabat korup.

Ketika me - lihat investor mereka mem persepsikannya sebagai pihak yang banyak uang dan harus diperas melalui sulitnya dan pa n jangnya birokrasi peng urus an izin teknis. Bagir Man an (2008) men definisikan izin sebagai suatu persetujuan dari peme - rin tah selaku penguasa ber da - sarkan peraturan per un dangundangan untuk mem per boleh kan suatu tindakan atau per - buatan tertentu yang dilarang. Para pejabat korup ter sebut tahu pasti bahwa in vestor secara komersial perlu wak tu yang cepat dan kepas tian untuk mem ulai usaha se hingga de - ngan demikian di mungkinkan barter kewe na ngan yang di miliki oleh pejabat dan uang yang dimiliki oleh investor.

Solusi

Banyak pihak berpendapat, jika para investor tidak masuk dalam siklus korupsi perizinan, praktik tersebut akan punah dengan sendirinya. Pen dapat ini tidak sepenuhnya benar, meskipun tidak se pe nuh nya salah. Tidak sepenuhnya benar karena dalam sistem pemerintahan di Indonesia pe jabat selain memiliki fungsi menerbitkan perizinan juga memiliki fungsi pengawasan. Persoal annya, instansi penerbit izin teknis dan pengawas adalah instansi yang sama. Si tuasinya adalah investor sering diposisikan dalam situasi “mau tidak mau” karena dengan terbit nya izin usaha maka investor telah mengeluarkan mo - dal dan biaya dengan harapan dapat segera melakukan kegiatan usaha.

Di lain sisi, jika izin teknis tidak didapatkan maka pe merintah menjalankan fungsi pengawasannya dan men jatuh kan sanksi baik pencabutan izin usaha maupun menjatuh - kan sanksi lain. Hal yang paling dihindari dalam investasi adalah business interruption (ter - hen tinya kegiatan bisnis). Nah, dalam situasi inilah perizinan dan korupsi menjadi dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Situasi ini jauh dari amanat konstitusi khususnya Pasal 33 UUD 1945. Dengan fakta ma sih ru mitnya pengurusan per izin an teknis di Indonesia ten tu akan berpengaruh pada mi nat investor untuk ber in vest a si sehingga pada akhirnya ten tu akan berpengaruh terhadap per tumbuhan perekonomian.

Per ekonomian Indonesia membutuhkan investasi besar un tuk dapat menunjang pe ma suk an negara dan GDP. Rumit serta korupnya pengurusan per izin - an teknis akan menjadi faktor penghambat serius bagi in ves tasi dan pertumbuhan eko nomi. Tindakan menerima mau - pun memberi suap dengan alasan apa pun memang tidak da pat dibenarkan sehingga per sepsi yang harus dibangun adalah perizinan diberikan guna menunjang semangat pe merataan dan pertumbuhan eko nomi demi kepentingan se luruh bangsa. Mengubah si tua si ini harus dari pemerintah dan korporasi. Korporasi harus menerapkan GCG dalam men jalankan praktik bisnisnya dan sebelum pemerintah mem be ri kan izin usaha maka investor wajib me ne rap - kan ISO 37001 terkait management anti brib berys.

Alhasil, ada nya kewa jib an menerapkan ISO 37001 maka praktik suap dapat di hin darkan. Terkait pemerintah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan debirokrasi atur an teknis sehingga mudah dan murah diakses serta membuat sistem yang transparan, me mi liki standar dan batas waktu pengurusan, serta memperluas jangkauan OSS pada perizinan teknis. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat sistem pe ngawasan yang mampu meng awasi penaatan per izinan dari investor sekaligus mengawasi penerbit izin. Road map tim nasional pencegahan korupsi yang dibentuk pre siden harus dapat mengakomodasi upaya tersebut sehingga dapat di im plementasikan secara nyata.

RIO CHRISTIAWAN
Kriminolog dan Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya














Berita Lainnya...