Edisi 12-07-2019
Konsep Wisata Halal Harus Dimatangkan


JAKARTA–Konsep Pariwisata Halal (halal tourism) di Tanah Air harus terus dimatangkan demi mengejar keberhasilan, seperti yang telah dicapai negara lain.

Di Jepang misalnya, hotel berkonsepMoslem friendly sukses menarik tamu dari Eropa. “Bahkan keluarga dari Eropa percaya untuk menitipkan anaknya selama berlibur di Jepang,” ujar Vice Chairwoman of Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) Jetti Rosila Hadi dalam diskusi bersama perwakilan stakeholder wisata halal di Jakarta, Rabu (10/7). Jetti mengatakan, konsep wisata halal banyak menggunakan beragam istilah. Salah satunya hotel berkonsep Moslem friendly di Jepang tersebut. Konsep ini justru diminati karena lebih tepercaya dengan informasi yang jelas buat wisatawan.

“Kita harus terus matangkan konsep wisata halal supaya prinsip- prinsipnya jelas oleh seluruh stakeholder, khususnya pemerintah pusat dan daerah. Kita harus bisa menjadi benchmarking wisata halal dunia. Namun, sekarang kita harus berlari, kejar ketinggalan,” ujar Jetti. Dia menjelaskan, saat ini ada perbedaan pandangan mengenai wisata halal di masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah belum bisa memisahkan wisata halal dan syariah Islam. Dalam wisata halal terdapat layanan yang diberikan untuk semua orang dari berbagai agama atau inklusif. “Wisata halal harus dipisahkan dengan islamisasi. Kita harus memberikan rasa nyaman untuk turis mana pun. Justru kita ingin turis kembali lagi dan melakukan belanja,” ujarnya.

Intinya, menurut dia, berikan pengalaman yang baik kepada turis dengan informasi yang jelas untuk makanan halal atau tidak. Ini harus dijelaskan, bukan dipasang sekat-sekat yang tidak nyaman. “Nanti kalau nyaman, para turis bisa setahun tiga kali datang dan belanja yang banyak,” katanya. Chairman of IHLC Sapta Nirwandar juga mengatakan, konsep halal baik untuk muslim maupun nonmuslim. Begitu pula servis pariwisata halal yang baik untuk semua orang. Karena itu, apa yang dimaksud pariwisata halal harus disampaikan kepada publik dengan benar agar tidak keliru memaknainya. “Karena halal boleh untuk semuanya. Dalam konteks halal ini untuk semua manusia, halal baik untuk orang Islam, baik juga buat nonmuslim,” ujar Sapta.

Dia menjelaskan, pariwisata halal harus terus disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak salah persepsi dan ini adalah pekerjaan bersama semua pihak. Pariwisata halal bukan bagian dari proses islamisasi. “Ini juga bergantung kebijakan pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Masduki Baidlowi mengatakan, banyak orang yang memahami pariwisata halal sebagai bagian dari proses islamisasi. Sejatinya ini adalah strategi mencari pasar wisatawan dunia. Karena banyak terjadi pertumbuhan kelas menengah masyarakat muslim di dunia. “Kelas menengah butuh pariwisata halal. Artinya, ada ceruk pasar yang besar di situ. Indonesia harus menangkap itu dengan baik,” kata Masduki.

Tapi selama ini, menurut dia, banyak cara yang keliru dalam menangkap peluang tersebut. Sebagai contoh pengembangan pariwisata halal direspons pemerintah daerah dengan membuat peraturan daerah (perda) syariah. “Kemudian sebuah pantai dibuat label sebagai objek wisata syariah. Akhirnya menimbulkan persoalan karena banyak menimbulkan kontroversi,” katanya. Masduki mencontohkan, orang yang ingin mendaki Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat (NTB) harus dipisah antara pria dan wanita. Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan islamisasi. Dia menjelaskan, islamisasi memang tidak dilarang, tapi pengembangan pariwisata halal dan proses islamisasi itu berbeda.

“Proses islamisasi beda lagi babnya, bukan berarti itu dilarang, tapi beda babnya karena pariwisata halal sebenarnya tidak persis sama dengan proses islamisasi,” ujarnya.

Hafid fuad