Edisi 21-07-2019
Munas Jadi Penentu Arah Partai Politik


JAKARTA –Sejumlah partai politik (parpol) ramai-ramai menggelar percepatan musyawarah nasional (munas) pascapemilihan umum. Mereka mencari pemimpin partai yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka.

Direktur Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengungkap - kan, selain menjadi evaluasi ketua umum partai politik (ketum parpol), munas juga dianggap sebagai penentuan arah politik lima tahun ke depan. “Posisi ketua umum itu sangat strategis. Semua distribusi tawar-menawar dari partai politik dan presiden ada di tangan ketua umum. Jadi, ini bukan persoalan kabinet saja, tapi persoalannya ada di DPR dan MPR,” ungkap Dedi dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk “Ngebut Munas Parpol Jelang Kabinet Baru” di d’Consulte Resto&Lounge, Jakarta, kemarin. Dedi mengatakan, ketum parpol terpilih harus mampu mengakomodasi kepen - tingan kader parpol.

“Partai Golkar misalnya, karena sudah tidak bisa melihat hilal kepemimpinan di DPR, targetnya adalah di luar DPR. Jadi, ketua umum yang dipilih melalui munas ini akhirnya yang bisa meng - akomodasi kepentingan mereka,” katanya. Di sisi lain, politisi Partai Golkar Lawrence Siburian mengungkapkan bahwa Munas Parpol menjadi ajang evaluasi bagi partainya pascapemilu. Sebagian besar kader Golkar menginginkan munas dilakukan sebelum Oktober agar dapat dilakukan evaluasi pascapileg dan Pilpres 2019.

“Kenapa bisa turun suaranya, kenapa tidak bisa meningkat suaranya, apakah salah memilih pemimpin atau salah me-manage ata ada persoalan-persoalan lain. Persoalan keuangan yang menyangkut internal misalnya. Kita bisa evaluasi itu dan dengan evaluasi kita bisa perbaiki, terutama menghadapi Pileg 2024,” jelas Lawrence. Sementara itu, politikus PDIP Effendi Simbolon memastikan tidak ada hiruk-pikuk kepemimpinan di internal PDIP. Kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri masih dianggap sangat kuat bagi PDIP. “Di kami sangat kondusif ya. Tidak ada gejolak di kepemimpinan Ibu Megawati sampai sekarang. Saya pikir dalam 5 sampai 10 tahun yang akan datang masih stabil,” ungkap Effendi.

Hal senada disampaikan Wakil Sekjen PKB Maman Imanul Haq. Dia mengatakan, di partainya pun tidak akan ada rebutan kursi pimpinan pada muktamar yang akan digelar Agustus mendatang. Sebab, PKB sudah memiliki pimpinan, yakni Muhaimim Iskandar atau Cak Imin. “Jadi, pada muktamar pada Agustus di Bali, kita tidak rebutan soal pimpinan. Kita sudah punya pimpinan. Kita akan memilih Cak Imin kembali di Muktamar 2019,” jelasnya. Sementara itu, Wakil Sekjen PPP Ahmad Baidowi mengatakan, konsolidasi dan soliditas internal partai itu memang utama. Dia juga tidak memungkiri bahwa komposisi internal partai akan memenga - ruhi pengajuan nama menteri.

“Yang jelas, siapa yang mengusulkan tentulah kepengurusan DPP PPP yang sekarang ini. Apalagi, DPP dan beberapa DPW sudah beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo,” ujarnya.
Binti mufarida