Edisi 13-08-2019
Tegakkan Prinsip Energi Berkeadilan


JAKARTA – Sejumlah kalangan menilai prinsip energi berkeadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta perusahaan BUMN dan perusahaan swasta Hal itu guna menunjang peningkatan akses energi bagi masyarakat, pengoptimalisasian potensi sumber energi, pengembangan energi, peningkatan investasi dan iklim usaha, hingga pertumbuhan ekonomi serta terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik.

Berdasarkan data hasil penelusuran KORAN SINDO, pemerintah melalui Kemen teri an Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mene - tap kan beberapa prinsip pembangunan energi berkeadilan. Pertama, meningkatkan rasio elektrifikasi untuk menerangi seluruh wilayah di Indo - nesia. Kedua, program pemerata an dan keterjangkauan untuk mengurangi kesenjangan terhadap harga dan aksessibilitas energi. Ketiga, menjaga keberlanjutan pasokan energi. Keempat, menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta kelima, melaksanakan kebijakan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menyatakan, pelaksanaan dan penegakan prinsip energi berkeadilan ha rus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan oleh peme - rintahhinggaper usaha anBUMN dan perusahaan swasta. Pelak - sanaan dan pene gakan prinsip energi ber keadilan di wujudkan dengan ketersediaan energi nasionalyangmeratadanadildari Sabang sampai Merauke. “Jangan energi di Jawa surplus, tapi di luar Jawa tidak cukup. Prinsip keadil - an itu sama perlakuannya,” tegas Syarif kemarin.

Menurut dia, keberlanjutan pasokan dan pengembangan energi nasional pun harus ber - tumpu pada pengembangan dan pemanfaatan energi ter - barukan. Untuk itu, KPK mendorong semua pemangku kepentingan melakukan pe ngem - bangan energi nasional melalui kombinasi energi ter barukan, yaknihidro, panasbumi, bayu, dan surya. “Pengembangan energi nasional luar Jawa se baiknya di - arahkan kepada energi ter baru - kan dan tidak mengulang model pem bangun an energi di Jawa yang didominasi batu bara, minyak, dan gas,” ungkapnya. Syarif melanjutkan, bagi KPK, aspek yang harus diper - hatikan juga oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta perusahaan BUMN dan perusahaan swasta adalah pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola sek tor energi.

Langkah tepat dan harus dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan dan men - jalankan pencegahan korupsi secara sistematis. “Pembangunan energi nasional harus bebas dari prak tik korupsi, kolusi, dan nepo tisme, seperti yang ber laku selama ini,” ucapnya. Wakil Ketua Komisi VII DPR M Ridwan Hisjam me nyatakan, sumberdayaenergisecaraprinsip harus digunakan untuk kemak - muran rakyat Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Apalagi, dari se kitar17.000pulauyangdimiliki Indonesia, ada sekitar 12% atau 2.300 pulau berpenghuni.

“Di sini ada tanggung jawab negara untuk memberikan fasilitas ke - hidup an bagi rakyat yang me - nem pati pulau-pulau tersebut, termasuk kebutuhan akan sumber energi lisrik dan BBM (bahan bakar minyak),” tegas Ridwan. Ketua DPP Partai Golkar ini menuturkan, sejak awal 2014 sudah ada niatan dari peme - rintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi sehingga masyarakat dapat merasakan ketersediaan energi bagi ke - hidupan masyarakat. Namun, Komisi VII DPR berpandangan ketersediaan yang diharapkan sebenarnya bukan tersedia be - gitu saja, tapi juga dari jumlah, keberlanjutan, dan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

“Kesan selama ini kalau yang belum teraliri lisrik hanya terdapat di pulau terdepan, terluar, dan terpencil. Hal itu tidak sepenuhnya benar. Patut diingat juga, persoalan energi berkeadilan juga perlu untuk semua lapisan masyarakat. Di daerah Jawa Timur, masih ter - dapat beberapa daerah yang be - lum teraliri listrik. Hal ini di - karenakan infrastruktur yang belum memadai,” bebernya. Ridwan menggariskan, pe - ngembangan energi terbarukan pun semestinya dikem bang kan untuk memenuhi kebutuhan dan pasokan energi nasional. Indonesia telah telah memiliki payung hukum dalam pengem - bangan energi terbarukan, yakni Peraturan Pemerin tah Nomor 79 Tahun 2014 ten tang Ke - bijakan Energi Nasional (KEN).

PPiniprodukdaripeme rintahdan DPR karena merupa kan amanah UU Nomor 30/2007 tentang Energi. Dalam PP tersebut, Ridwan mengungkapkan bahwa Indo - nesia menargetkan sedikitnya 23% pada 2025 bauran energi bersumber dari energi ter baru - kan. Dalam mengimplemen tasi - kan target ini, kemudian disu - sun lah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) untuk tingkat nasional. Berikutnya diturun - kan ke tingkat daerah yakni provinsi, kabupaten, dan kota dengan penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

“Apabila perencanaan tersebut dapat dilaksanakan, tentu target yang dicanangkan dimungkinkan dapat dicapai, tentu ini harus disertai dengan komitmen bersama semua, baik dari pemerintah, pelaku usaha, BUMN, BUMD, serta semua pihak yang berperan pada sektor energi,” ungkapnya.

Sabir laluhu