Edisi 13-08-2019
Demokrat Putuskan Gabung Pemerintah


JAKARTA–Partai Demokrat telah memutuskan secara resmi untuk bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski demikian, sikap tersebut masih bergantung kepada Jokowi sebagai yang memiliki hak prerogatif.

Demokrat pun tidak akan me maksakan diri jika tidak diterima dalam koalisi pemerintah. “Kondisi sikap politik Partai Demokrat saat ini yang terdepan, opsinya adalah untuk bisa memberikan kontribusi ak tif membantu pemerintahan ke depan menghadapi tantang - an ke depan dan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi secara kebangsaan. Jadi, kalau ditanya ke mana arah politik Partai Demokrat, ya arah - nya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan,” tandas Ketua Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Huta hae an di Jakarta kemarin.

Karena itu, lanjutnya, jika Jokowi berkenan mengajak Demokrat masuk pemerintah maka Demokrat siap mendukung pemerintahan Jokowi. Bahkan, saat ini Demokrat masih terus melakukan komunikasi dengan se mua parpol koalisi pemerintah dan Presiden Jokowi. “Maka kalau Pak Jokowi akan mengajak Partai Demo krat, kita akan siap mendukung beliau, bahkan saat ini kita terus men jalani komunikasi dengan semua pihak yang kita anggap perlu dilakukan untuk bisa me wujud - kan kontribusi itu secara nyata nanti ke depan di pe merintahan Pak Jokowi,” pa par nya. Ferdinand membenarkan bah wa itu merupakan sikap resmi Partai Demokrat dan opsi ter depan yang sudah diputus kan, tepat 40 setelah kepergian almarhumah Ani Yudhoyono.

Na mun sekali lagi, semuanya dikembalikan pada keputusan akhir Jokowi. “Sikap itu sudah res mi dipu - tuskan setelah 40 hari berka - bung Demokrat, meski tak di - umumkan secara resmi karena menunggu disampaikan secara formal pada saat yang tepat,” ungkapnya. Mantan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pra bowo-Sandi ini menambah - kan, keputusan resmi Partai De - mokrat tersebut akan diumum - kan langsung oleh ketum atau se - kretaris jenderal (sekjen) De mo - krat. “Namun akan di sam pai kan secara resmi pada saat yang tepat nanti baik oleh ketum langsung atau oleh sek jen,” ujarnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambut gembira langkah Partai Demokrat yang memutuskan menjadi pendukung Joko Widodo- Ma’ruf Amin. “Ini menggembirakan, karena keinginan gabung itu tumbuh dari internal Partai Demokrat itu sendiri,” tandas politikus PDIP Eva Kusuma Sundari. Eva menghormati keputusan Partai Demokrat. Mengenai respons pemerintah, Eva menyatakan hal itu bergantung kepada Jokowi selaku presiden ter pilih. Namun, dia meyakini jika Jokowi akan memberikan si kap setelah berkonsultasi dengan partai politik anggota koalisi. Yang jelas, inisiatif Demo krat untuk bergabung sebagai sesuatu yang positif.

“Karena persatuan akan semakin kuat dan tentu akan semakin menambah penguatan strong go - vern ment di kemudian hari,” tan dasnya. Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Jakarta Emrus Sihombing me - ngatakan, dari sudut kepenting an nasional, masuknya De - mokrat ke Koalisi Indonesia Ker ja (KIK) sangat baik karena kekuatan bangsa akan menyatu untuk membangun bangsa di bawah nahkoda Jokowi.

“Semakin banyak partai yang bergabung dengan koalisi pemerintah, saya kira semakin baik se - hingga tidak kita ha bis kan wak - tu untuk berdialektika, ber dis - kusi, berdebat di ruang publik. Sekalipun berdebat itu bagus, tapi bisa saja pandangan satu dan yang lainnya benar, te tapi bisa saling meniadakan. Se kali - pun dua-duanya benar, kan bisa menghabiskan energi kita,” ujarnya. Namun, ketika Demokrat su dah menyatakan bergabung maka harus memiliki sikap yang konsisten. Jangan sampai ber - ga bung ke pemerintah, namun nanti di tengah jalan masih meng kritisi pemerintah de - ngan alasan kritik yang mem ba - ngun kalau pemerintahan tidak berjalan dengan baik.

“Itu kan na manya main dua kaki. Kalau - pun ketika nanti berkoalisi ada yang kurang maka harusnya di - sampaikan di rapat kabinet, ti - dak harus disampaikan di ruang publik dengan alasan kami te - tap memberikan pengawasan kepada pemerintahan melalui legislatif. Itu sebenarnya politik dua kaki,“ tandasnya. Karena itu, jika memang ma - suk koalisi maka harus ber ko - mit men mendukung pemerin - tah atau kalau tidak sejak se ka - rang menyatakan tidak men du - kung pemerintah. “Hidup itu kan soal pilihan. Jadi kalau su - dah dipilih, jangan lagi ada alas - an. Maka sebelum dipilih lakukan lah secara selektif, secara ra - sional. Kalau mau dia kritis, ya di oposisi saja karena oposisi tidak kalah mulianya daripada yang di pemerintahan. Logikanya kan masa pemerintah mengkritik pemerintah,” ujarnya.

Apakah keputusan masuk ke koalisi bukan justru merugikan Demokrat secara elektoral? Em - rus menilai, dengan sistem mul ti - partai seperti sekarang, amat su - lit bagi satu partai untuk me me - nangkan 50% pemilu. Karena itu, partai hampir dipas ti kan akan selalu berkoalisi. “Atas kalkulasi realita multi par tai tersebut, saya kira bagi De mo krat lebih baik ber gabung de ngan peme rin tah - an Jokowi. Kalau tidak berga - bung kan juga belum tentu me - nang 50%. Apa lagi bagi Demo - krat dengan po sisi sekarang yang tidak begitu menggembirakan, tidak di posisi papan atas satu atau dua, saya kira dengan kalku - lasi poli tik maka posisi koalisi peme rin tahan sangat baik bagi ke pen tingan politik Demokrat ke de pan,” tandasnya.

Kiswondari/abdul rochim