Edisi 13-08-2019
Pemerintah Apresiasi Kenaikan Tingkat Demokrasi Jatim


JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyam paikan apresiasinya ter hadap capaian indeks demo krasi di Jawa Timur (Jatim) yang me ningkat, bahkan me lebihi indeks demokrasi nasional.

Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhu - kam Wawan Kustiawan dalam Forum Komunikasi dan Koor - dinasi Indeks Demokrasi Indo - nesia Kemenko Polhukam de - ngan tema “Peningkatan Kapa - sitas Demokrasi di Pro vinsi Jawa Timur” di Surabaya. “Capaian Indeks Demokrasi Indonesia 2018 yang telah dirilis BPS pada akhir Juli 2019, Provinsi Jawa Timur sendiri mencapai 72,86. Angka ini masih di atas dan mengalami tren positif diban - ding tahun sebelumnya, yakni 70.92,” ungkap Wawan dalam siaran persnya.

Dia mengharapkan, ke depan Indonesia menuju demo - krasi yang bermartabat, ber - keadilan, berdasarkan Panca - sila dan UUD 1945, yang dapat menerapkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi, yaitu ada pemilu yang jurdil, kesamaan di depan hukum, penghor mat - a n terhadap hukum dan HAM, peradilan yang independen, serta kebebasan berkumpul dan berpendapat. Sejak 2009 pemerintah telah mengembangkan instru - men untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi, yakni Indeks Demokrasi Indo - nesia (IDI), di mana Kemenko Polhukam sebagai leading sector bekerja sama dengan BPS, Bappenas, dan Kemendagri.

“Jadi, IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan de - mo krasi yang khas Indonesia m e mang dirancang untuk sen - sitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi,” ujarnya. Karena itu, Wawan meng - aku bersyukur saat ini Indo - nesia telah menjadi negara demokratis, bahkan dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. “Majalah Forbes edisi Mei 2019 juga mengapresiasi Indonesia dengan julukan ëThe New Tiger of South East Asiaí yang pertumbuhan ekonomi dan kualitas demokrasinya diakui oleh dunia internasional,” tambahnya.

Asisten Deputi Bidang Demokrasi dan Ormas Kemen - ko Polhukam Budi Susanto juga menyampaikan hasil riset ter - kait persepsi masyarakat Indo - nesia terhadap demo krasi di mana survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) yang dirilis pada Juni 2019 men - catat bahwa 86% masyarakat menilai demokrasi sebagai sistem yang paling cocok bagi Indonesia dan 66% responden menyatakan puas dengan kua - litas demokrasi di Indonesia saat ini. “Hal itu menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia kita telah berjalan on the right track,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Bappenas Wariki Sutikno menyampaikan ada tiga hal yang jadi manfaat kenaikan IDI. Pertama, perbaikan ke - hidupan bernasional dan ber - bangsa. Kedua, peningkatan kualitas dan kedudukan di - plomasi di mata internasional. Ketiga, Indonesia menjadi tem pat belajar demokrasi dan pusat demokrasi dunia. Dia menambahkan, demo - krasi harus diusahakan agar me - nuju perbaikan. Saat ini telah terjadi resesi demokrasi secara global. “Jurnal The Atlantic mempertanyakan apakah demo krasi mati di Amerika? Mereka mengalami demosi sebagai barometer demokrasi dunia. Indonesia harus belajar lebih agar tidak menjadi postdemocracy,” katanya.

Ke depan, kata Wariki, IDI harus terus berkembang. Sebagai contoh di Blitar dicanang kan IDI lokal untuk barometer Pemerintah Kabupaten. Harap annya IDI bisa berkembang men dasar hingga ting katan kabupaten/kota.

Binti mufarida