Edisi 13-08-2019
Putusan Mahkamah Terhadap SAT dan Masa Depan KPK


Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) lepas dari tuntutan pidana (ontslag van alle rechts vervolging ) dalam kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan kejutan, khususnya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Putusan ini terjadi tiga ta hun setelah KPK dikejutkan oleh putusan praperadilan Peng adilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus Budi Gunawan. Keceroboh an KPK sejak proses penyelidikan dan penyidikan ber buah putusan Syafruddin lepas dari penuntutan di tingkat kasasi. Berbagai argumentasi hukum yang disampaikan KPK dan beberapa ahli hukum dengan hanya berlandaskan pada semangat antikorupsi tanpa mempertimbangkan secara hati-hati fakta terkait SKL oleh terdakwa Syafruddin merupakan kecerobohan, sedangkan diketahui bahwa kekuatan hukum terletak pada fakta bukan pada opini dan semangat menghukum sematamata.

Sekalipun korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan tindakan luar biasa dengan wewenang yang luar biasa, di balik itu semua memerlukan buktibukti kuat secara prosedural. Hal tersebut hanya akan efektif jika dilakukan oleh tangan-tangan yang memiliki keluarbiasaan baik dari aspek kom pe - tensi, keahlian, dan akunta bilitas yang dilandaskan pada prosedur hukum yang berlaku. Hukum tidak dapat ditegakkan dengan “mata tertutup” seperti lambang dewi keadilan yang telanjur dibenarkan. Pro dan kontra penanganan kasus BLBI, khusus BDNI/SYN/Ny SYN, telah berjalan hampir 20 tahun; pernah ditangani kejak - saan tapi diberikan SP3 pada 2004 dengan alasan bukan perkara pidana (tapi perdata).

KPK melanjutkan perkara BLBI, dalam hal ini BDNI, dengan menetapkan Syafruddin Temeng gung, mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Na - sional (BPPN) sebagai tersang - ka/terdakwa karena mengeluarkan SKL sehingga negara dirugikan. Pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana KPK “meng - ambil alih” kasus tersebut dari kejaksaan karena baik subjek maupun objek kasus adalah iden tik–terlepas dari tempus delicti-nya. Kemudian, apakah KPK menggunakan pro sedur koordinasi dan supervisi (Pasal 6 UU KPK); sampai saat ini tidak ada penjelasan dari lem baga tersebut. Putusan ka sasi MA yang menyatakan bah wa terdakwa Syafruddin dilepas dari tuntutan pidana berarti bahwa perbuatannya menge luarkan SKL bukan tindak pi dana.

Sekalipun terdapat pen dapat berbeda dari tiga anggota majelis hakim, tetapi putusan MA yang telah ditetapkan me rupakan satu kesatuan, yaitu dari satu kekuasaan ke ha - kiman tertinggi pada jajaran per adilan. Sesuai ketentuan Pasal 263 KUHAP dan Putusan Mah - ka mah Konstitusi, KPK tidak dapat meng ajukan pe nin - jauan kembali (PK) dalam hal putusan bebas atau lepasnya dari tun tutan pidana atas putusan ka sasi MA dalam perkara Sya - fruddin. Putusan MA tersebut sekaligus membeba skan ter dakwa SN/Ny Itjih/BDNI dari tuntutan pidana yang telah di dakwa turut bersama-sama ter dakwa Syafruddin.

Ada pendapat ahli hukum pidana yang berbeda dengan mengambil contoh perkara Sisminbakum di Kemen kum - ham, yang menyatakan bahwa pelaku peserta/kawan peserta dapat dituntut pidana se ka - lipun pelakunya dibebaskan. Pendapat ahli tersebut jelas ke - liru karena perkara Sisiminbakum atas nama penulis, telah diputus MA dilepas dari tun - tutan pidana, dan kedua terdakwa lain (bukan mantan dua Dirjen AHU) tidak dilanjutkan perkaranya. Di sisi lain, kasus ini merupakan pembelajaran bagi pemerintah untuk selalu konsisten ikut bertanggung jawab ketika kebijakan BLBI telah menjadi sebuah perkara pidana karena di dalam kebijakan release and discharge (R&D) secara tegas dinyatakan suatu jaminan bahwa penerima BLBI tidak akan dituntut baik pidana maupun perdata dan kenyataan peme rin - tah “lepas tangan” dengan dalih telah masuk ra - nah pro justisia .

Di sisi lain, pem - belajaran bagi KPK bahwa perkara pidana khusus, yakni ko rup - si, bukan hal mudah atau dapat dimu dah - kan mengingat sejak awal telah diingatkan bahwa korupsi m e - rupakan extra ordinary crime yang memerlukan extra or - di nary measure, yang m - emer lu kan kompetensi keahlian yang paripurna dalam hukum pida na. KPK juga tidak cukup meng andalkan semangat anti ko rup si dan imbauan, harapan, dan solidaritas hakim atau opini pu blik untuk meng - hukum pelaku korupsi.

Satusatunya solusi dari ke bun - tuan kasus BDNI selan - jutnya adalah juga bagi tersangka lain yang belum di lanjutkan perka - ranya adalah dengan menggunakan ketentuan Pasal 6 a dan b UU KPK, yaitu menyerah - kan perkara BDNI dan lain ke Kejaksaan Agung untuk di hen - tikan demi hukum. KPK harus meng hor mati supremasi hu - kum dan jujur serta berani meng ambil keputusan tersebut tanpa ha rus malu untuk meng - akui “ke kalahan”: suatu sikap dari lem baga yang berinte - gritas. Peristiwa ini menuntut kehati-hatian pimpinan KPK dalam mengelola mana - jemen penyidikan, khu susnya sejak penyelidikan sampai pada pe ne tapan tersangka kare - na ada larangan menge luar - kan SP3 dalam UU KPK.

Diakui bah wa larangan tersebut me - rupa kan kelemahan UU KPK dan telah mengakibatkan kor - ban yang tidak perlu, yaitu status ter sang - ka seumur hi - dup nya. La - rang an ter se but semula di mak sud - kan agar ti dak terjadi tran saksi jual beli SP3 pada lembaga KPK dengan harapan KPK akan selalu memegang teguh prinsip “due diligence “ dalam proses penyelidikan. Namun, kenyataan menunjukkan sebaliknya: kecerobohan. Berangkat dari pengalaman empiris di atas, diperlukan kajian ulang terhadap UU KPK. Perlu segera dilakukan revisi yang detail mengenai proses penyelidikan, termasuk wewe - nang penyadapan dan “operasi tangkap tangan” yang telah menjadi ikon keberhasilan KPK selama ini, namun tidak me nyelesaikan masalah pemberan tas - an korupsi secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

Fungsi pencegahan KPK terbengkalai dan dikalahkan fungsi penindakan sehingga yang kita saksikan adalah pe nyakit korupsi bak air kotor dari hulu ke hilir yang mengalir tidak ada henti-hentinya. Mencegah adalah lebih baik dari meng hukum kejahatan, begitu pepatah da lam praktik sistem peradilan pidana yang diakui oleh para ahli. Terbukti, meng hukum dalam prak - tik meng hasilkan biaya tinggi dan tidak efisien serta telah “mengotori” kehidupan lembaga pemasya rakatan.

ROMLI ATMA SASMITA
Guru Besar (Emeritus) Universitas Padjadjaran / Universitas Pasundan






Berita Lainnya...