Edisi 13-08-2019
Regulasi Mobil Listrik Tunggu Implementasi


Penantian regulasi seputar mobil listrik telah berakhir. Peraturan presiden (perpres) terkait mobil listrik sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu.

Seiring penerbitan perpres tersebut, pemerintah optimistis dapat merangsang pelaku industri automotif untuk membangun industri mobil listrik di Indonesia. Presiden Jokowi meyakini dapat membuat mobil listrik yang murah dan kompetitif di Indonesia. Alasannya, sekitar 60% kunci utama mobil listrik terletak pada baterai. Bahan untuk membuat baterai tersedia melimpah di negeri ini. Penerbitan perpres tersebut ditunggu hampir satu setengah tahun karena diwarnai pro dan kontra dalam Kabinet Kerja. Salah satu perdebatan yang mengemuka terkait bahasan komponen lokal yang bakal membantu produsen untuk menghadirkan kendaraan listrik nasional. Akankah dalam waktu dekat mobil listrik menghiasi jalan di negeri ini?

Perdebatan yang panjang seputar regulasi mobil listrik tidak terlepas dari implementasi di lapangan ke depan. Sebagaimana dijelaskan Menteri Perindustrian (Memperin) Airlangga Hartarto bahwa kehadiran mobil listrik terkait dengan pengembangan ekosistem yang meliputi dua hal. Pertama , mengenai percepatan di mana terdapat pembagian tugas kementerian seperti research and development, penyediaan infrastruktur, dan regulator. Kedua , terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2013 yang berhubungan dengan sistem fiskal perpajakan, yakni Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang akan mengacu pada tingkat emisi kendaraan. Ke depan sejumlah insentif telah disiapkan untuk industri mobil listrik.

Di antaranya, apabila full electric vehicle atau fuel cell dengan emisi nol, maka PPnBM-nya juga nol. Tanpa insentif dari pemerintah, sulit untuk menekan harga mobil listrik yang lebih mahal 40% dari harga mobil konvensional. Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menerbitkan persyaratan untuk kendaraan listrik. Kebijakan ter se - but tertuang dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) tentang Pengu jian Tipe Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Meng gunakan Motor Listrik. Permen yang masih digodok tersebut akan mengatur di antaranya persyaratan teknis dan laik jalan untuk kendaraan listrik demi memberi jaminan keselamatan terhadap pengguna.

Meliputi pengujian akumulator, ketentuan tegangan listrik dan isolator, sampai kewajiban kendaraan tersebut memiliki suara. Pasalnya, kendaraan listrik tanpa suara menyebabkan level ke - was padaan berkendara harus lebih tinggi. Permen seputar kendaraan listrik ini ditargetkan sudah bisa disahkan bulan depan. Kehadiran perpres terkait mobil listrik itu direspons antusias oleh kalangan pebisnis yang bergerak pada sektor automotif. Keberadaan payung hukum yang jelas, bagi Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi, dinilai sebagai langkah untuk memuluskan para produsen automotif guna bertindak lebih jauh, kapan akan tanam investasi untuk industri mobil listrik atau mulai bersiap untuk memasarkan mobil listrik.

Hanya, pihak Gaikindo berharap implementasi regulasi tersebut bisa bersahabat dengan pelaku bisnis automotif. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan janji sejumlah insentif tidak boleh meleset. Sebelumnya sejumlah produsen mobil listrik sudah berancangancang untuk berinvestasi di Indonesia. Di antaranya, industri mobil dari China, Rusia, Korea Selatan, dan beberapa dari Eropa. Pemerintah membuka pintu lebar-lebar untuk kehadiran mobil listrik sebab untuk jangka panjang berharap kendaraan listrik bisa menggantikan kendaraan berbahan bakar minyak. Pemerintah memasang target sebanyak 20% kendaraan yang diproduksi pada 2025 adalah kendaraan listrik.

Saat ini biaya produksi mobil listrik yang mahal masih menjadi kendala. Sepanjang harga mobil listrik tidak kompetitif dibandingkan dengan mobil konvensional jangan harap industri kendaraan listrik bisa berkembang pesat di negeri ini. Terlepas dari masalah harga mobil listrik yang tidak murah, persoalan yang ada di depan mata adalah implementasi dari regulasi mobil listrik yang baru saja ditandatangani Presiden. Kebijakan mobil listrik menyasar sejumlah kementerian terkait, mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kemenhub, dan sejum lah lembaga terkait adalah sebuah problem tersendiri.

Mengharmonisasikan kebijakan di antara kementerian dan lembaga termasuk yang masih sulit di negeri ini. Contoh aktual, penerbitan perpres terkait mobil listrik butuh waktu tahunan karena tarik-menarik kepentingan antarkementerian yang menimbulkan pro-kontra.

Berita Lainnya...