Edisi 13-08-2019
Perilaku Oknum Elite Partai Golkar dan Tantangan Pilkada 2020


Apa yang ingin direngkuh Partai Golkar pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2024? Penetapan target pada dua agenda besar itu bisa dirumuskan dan ditetapkan jika Partai Golkar segera melakukan konsolidasi.

Golkar harus berani berambisi meraih kemenangan besar. Kemampuan untuk mewujudkan ambisi besar itu bisa diuji pada perhelatan Pilkada 2020. Menuju Pilkada 2020, waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi partai tidak banyak lagi. Bahkan durasi waktu untuk mempersiapkan se gala sesuatunya hanya dalam hitungan beberapa bulan sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan Pilkada 2020 dilaksanakan pada pekan keempat September tahun mendatang. Hari-hari ini target yang ingin dicapai Partai Golkar pada pilkada itu praktis belum menjadi kepedulian semua elemen partai.

Sebab, sekarang ini semua elemen Partai Golkar, utamanya sekelompok orang di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, memanfaatkan seluruh waktu dan tenaga untuk menun da-nunda pelaksanaan rapat pleno yang menjadi kebutuh an mutlak partai, rapat pimpinan nasional (rapimnas), dan musyawarah nasional (munas) hingga Desember 2019. Mengacu pada rencana agen d a Pilkada 2020 itu, beberapa oknum di elite di DPP Partai Golkar perlu diingatkan agar tidak melulu fokus pada upaya mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara. DPP Golkar harus mampu mengelola waktu dengan efektif. Harus ada alokasi waktu untuk memperkuat sinergi dengan semua daerah.

Mau tak mau, DPP Golkar harus segera mengajak dan menggerakkan kepedulian semua pengurus dan simpatisan di daerah terhadap Pilkada 2020. DPP Golkar jangan sampai terjebak pada se - mata-mata sibuk menundanunda munas untuk memper - tahankan penguasaan atas pe - ngelolaan partai. Perilaku beberapa oknum elite DPP seperti itu tidak akan produktif karena meraih hasil maksimal di Pil - kada 2020 itu juga penting. Sayangnya, aktivitas DPP Golkar belakangan ini benarbenar memprihatinkan. Bah - kan juga membahayakan masa depan partai karena kurangnya kepedulian para oknum elite DPP untuk menggerakkan mesin partai. Alih-alih mem per - kokoh soliditas semua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), aktivitas DPP Partai Golkar justru kontraproduktif.

Soliditas DPD partai dibelah dan diacak-acak untuk kepentingan meng hi - tung suara dalam pemilihan ketua umum di forum munas nanti. Pengurus DPD yang me - nolak mendukung ketua umum petahana dipecat atau men dapatkan perlakuan tidak sebagai - mana mestinya. Apa pun alasan dan tujuannya, perlakuan tidak fair dan tidak demokratis ter - hadap pengurus DPD akan mem perlemah kinerja mesin partai di daerah. Baik untuk kepentingan Pil - kada 2020 mau pun pe lak sa naan mu nas, se lu ruh ele men Partai Golkar harus se gera di kon so - li da si. Kon so lidasi itu harus dipra karsai oleh DPP.

Jangan sam pai se mua elemen partai meng ambil posisi dan sikap pasif hanya karena me nunggu pelaksanaan munas. Sebalik nya, sambil pa nitia di tingkat pusat mem persiapkan munas, DPP ber sama semua DPD Gol kar mulai aktif me nyiapkan dan mem bentuk tim pemenangan. Un tuk men capai kemenangan besar, DPP Golkar harus me mas tikan me sin partai di semua daerah terus bekerja. Menuju pelaksanaan munas pada Desember nanti, masih ada waktu kurang lebih empat bulan. Rentang waktu ini hendaknya dimanfaatkan DPP untuk mulai mendorong daerah fokus pada Pilkada 2020.

Dan, bersama semua DPD, DPP pun hen daknya mulai merancang stra tegi dan ke giat an me sin peme nang an par tai. Arti nya, nadi ke giatan partai harus tetap berjalan. Ja ngan sam pai ter jadi keva kum an di tu buh par tai ha nya karena semuanya harus menunggu hasil munas yang pe laksanaannya dijadwalkan pada Desember 2019. Karena itu, DPP Golkar harus mengubah pola pende katan nya kepada semua DPDDPC. Pendekatan ke pengurus daerah tidak boleh lagi hanya berdasarkan kepentingan memenangkan jabatan ketua umum di forum munas nanti. Tidak boleh lagi dengan pen dekatan gertak sambal atau ancaman pemecatan. Sebagai partai politik besar, DPP harus membangun suasana dialogis dengan semua DPD-DPD berdasarkan kesamaan tujuan dan kepentingan, yakni mewu judkan kemenangan besar di Pilkada 2020.

Melihat Kompetitor

KPU telah menetapkan jadwal pelaksanaan pilkada serentak pada 23 September 2020. Pemilihan akan dilaksanakan di 270 daerah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota tersebar di 32 provinsi. Sebenarnya pemili han wali kota dan wakil wali kota 2020 hanya di 36 kota. Akan tetapi, karena pemilihan di Kota Makassar harus diulang, terjadi penambahan. Setelah meng gelar uji publik atas rancangan Peraturan KPU tentang tahap an, program, dan jadwal Pilkada 2020, draf Peraturan KPU itu akan segera diundangkan.

Semua partai politik peserta Pilkada 2020, termasuk Golkar, tentu harus merespons segala sesuatu yang telah diagendakan dan dipersiapkan oleh KPU itu. Karena dilaksanakan di ratusan daerah atau kota pemilihan, semua parpol pasti meng andalkan kerja politik ini kepada para kadernya di semua daerah/kota pemilihan. Para kader di daerah tentu butuh suasana kondusif. Hubungan dengan DPP pun seharusnya harmonis. Pertanyaannya, apakah DPP Partai Golkar telah mendorong semua DPD Golkar untuk melakukan persiapan sebagaimana mestinya? Ketika hal ini ditanyakan kepada kader di sejumlah dae rah yang akan menye lengga rakan pemilihan, ditemukan fakta yang sangat mem pri ha tinkan.

Sebab, banyak peng urus DPD mengaku tidak ada komunikasi dengan DPP terkait persiapan mengikuti pilkada 2020. Sebaliknya, pengurus DPD seperti “dipaksa” oleh para oknum DPP untuk menyatakan dukungan ketua umum peta hana. Minimnya kepedulian terhadap agenda Pilkada 2020 itu layak menjadi bukti betapa kerja para oknum elite DPP Golkar tidak terencana, pun tidak terprogram. Bahkan tumbuh kesan DPP bingung mene ta pkan prioritas; antara mengon - solidasi kekuatan untuk menguasai jalannya munas, atau memperkuat sinergi dengan peng urus DPD untuk menghadapi Pilkada 2020?

Melihat kecenderungan akhir-akhir ini, DPP Golkar tampak lebih fokus menyusun strategi menguasai dan mengendalikan munas, semata-mata demi memper ta - hankan kekuasaan jabatan ke - tua umum. Sedangkan tentang prospek memenangi Pilkada 2020, entah siapa di antara elite DPP yang peduli. Sebagai pembanding tentang kepedulian itu, semua elemen Golkar patut mengamati apa yang sedang dilakukan atau dipersiapkan oleh partai lain sebagai pesaing. Pesaing utama Partai Golkar pada hampir semua pemilihan umum adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pada kongres yang berakhir baru-baru ini, PDIP menetapkan target kemenangan 50% untuk Pilkada 2020. Tak hanya menatap pilkada serentak tahun mendatang, PDIP pun sudah mene tapkan target kursi pada Pemilihan Legislatif 2024, yakni 147 kursi. Penetapan dua target ini tentu tidak asal-asalan, melainkan me ngacu pada kekuatan, kelemahan, dan peluang partai bersangkutan di semua daerah pemilihan. Kalau PDIP sudah berbicara tentang target untuk dua agenda politik ke depan, lantas apa yang menjadi ambisi Partai Golkar dalam Pilkada 2020 dan Pemilu 2024?

Lalu, sesuai un dang-undang, Presiden Joko Widodo tidak bisa maju lagi da lam pe mi lihan presiden (pil pres) berikutnya. PDIP tentu tidak diam. Menuju Pemilu 2024, PDIP pasti mulai bekerja mencari figur yang akan meng ganti sekaligus melan jutkan ke pemimpinan Joko Widodo. Adakah keberanian dan ke mampuan Golkar untuk menyiap kan dan mengajukan ca lon presiden pada pilpres ber ikutnya? Partai Golkar pasti bisa ka rena sudah sangat ber peng alaman. Sebagai partai politik besar, Golkar harus ambisius. Dan, untuk meraih kemenangan besar, Golkar harus fokus pada ambisinya, baik di Pilkada 2020 maupun Pemilu 2024.

BAMBANG SOESATYO
Ketua DPR RI, Bendahara Umum DPP Golkar2014-2016, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Kepala Badan Bela Negara FKPPI







Berita Lainnya...