Edisi 13-08-2019
Pengambilalihan Kendali Perusahaan Rusak Tatanan


JAKARTA – Pendiri dan komisaris Jababeka SD Darmono menilai upaya pengam bil alih an kendali perusahaan secara tidak lazim (hostile takeover) dapat berakibat buruk, yakni merusak tatanan perusahaan.

Hal itu juga semestinya men jadi perhatian khusus seluruh pemangku kepentingan. “Pengambilalihan kalau yang lazim pemegang saham baru mesti tender offer atau beli saham pengendali. Tapi, yang tidak lazim, itu sering disebut hostile takeover. Dengan uang kecil, dengan memengaruhi ba nyak orang, kemudian meng ambil alih perusahaan yang sehat, itu dikenal juga dengan LBO (leverage buy out/LBO),” ujar SD Darmono, di Jakarta, kemarin. Menurut dia, hostile tak e over sangat diawasi oleh oto ritas keuangan. Sebab, hal itu bisa merusak tatanan per usahaan. Pada intinya, lanjut dia, spirit perseroan murni untuk me lindungi pemegang saham secara keseluruhan.

Seperti diketahui, Jababe ka sedang menghadapi kisruh kepemimpinan. Perselisihan ini me ngemuka dalam RUPS Tahun an pada 26 Juni 2019. Dalam RUPST tersebut disetujui pengangkatan Sugi harto sebagai direktur utama dan Aries Liman sebagai komi saris Jababeka yang baru. Saat voting itu, dua pemegang saham Jababeka, yakni PT Imakotama Investindo dan Islamic Development Bank (IDB) memberikan kuasa ma - sing-masing kepada Iwan Margana dan Pratama Capital As - sets Management. Pengangkatan Sugiharto dan Aries Liman inilah yang di - protes manajemen lama. Se - banyak tujuh pemegang sa ham Jababeka pun meng aju kan gugatan hukum atas kepu tusan hasil RUPST tersebut.

Ketujuh pemegang saham tersebut adalah Lanny Arifin, Handi Kurniawan, Wiwin Kur niawan, Christine Dewi, Ri chard Budi Gunawan, Yanti Kurniawan, dan PT Ventu rindo Kapitanusa. Yozua Makes, penasihat hukum Jababeka, menje las kan gugatan dari pemegang sa ham tersebut pada intinya punya empat poin utama. Per tama, ti - dak adanya reko men dasi ko mite remunerasi. Ke dua, adanya kuasa yang tidak sah pada waktu diadakan RUPS. Ketiga, adanya keberatan dari pihak kontraktor yang berpotensi mengakibatkan proyek terganggu. Keempat, dari RUPS ini terjadi indikasi meng akibat - kan change of con trol.

Menurut Yozua, RUPS tang - gal 26 Juni 2019 sah, tapi agen - da kelima yakni perubahan di - rek si dipertanya kan. “RUPS 26 Juni sah. Yang dipertanyakan adalah agenda kelima (me nge - nai perubahan direktur utama dan komi saris),” ungkapnya. Pergantian direktur utama, menurutnya, harus melalui rekomendasi dewan komisa ris, itulah yang tidak dijalan kan manajemen baru di bawah Sugiharto.

“Saya tegaskan posisi dari pada perseroan, ini bukan bicara mengenai kubukubuan. Kita bicara mengenai penerapan good corporate governance (GCG),” katanya.

Sudarsono