Edisi 13-08-2019
Pelaku Usaha Nilai Revisi UU Pelayaran Tak Mendesak


JAKARTA –Wacana merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 17/2008 tentang Pelayaran mulai menuai respons dari publik, khususnya dari kalangan pelaku usaha pelayaran nasional.

Para pengusaha pelayaran nasional menilai belum ada poin yang mendesak untuk merevisi peraturan perundang-undang - an tersebut. Ketua Umum DPP Indo ne - sian National Shipowners’ Asso ciation (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, sampai saat ini belum seluruh amanat di dalam UU Nomor 17/2008 tentang Pelayaran dijalankan. Misalnya amanat untuk membentuk sea and coast guard sebagai badan tunggal penjaga laut dan pantai. Lantaran belum seluruh ama nat undang-undang tersebut dijalankan, tentu dampak positif atau negatif dari aturan itu belum benar-benar terasa ba gi seluruh pihak terkait sek - tor pelayaran.

“Karena amanat dari undang-undang belum ber jalan seluruhnya, jadi kita belum dapat merasakan dengan total, apakah undang-undang yang ada ini masih cocok atau sudah tidak cocok dengan ke - adaan di lapangan saat ini,” kata Carmelita di Jakarta kemarin. Sampai saat ini pengusaha pelayaran nasional menilai UU Pelayaran yang ada masih rele - van diberlakukan. Jika pun ada kekurangan dapat dilakukan perubahan dengan mengubah peraturan turunannya, seperti peraturan menteri, tanpa harus merevisi UU Pelayaran.

“Hal yang dibutuhkan para peng usa - ha pelayaran nasional kan ke - pas tian usaha, dengan kepasti - an hukum dan kebijakan di sek - tor pelayaran. Agar pelaku usa - ha dapat berusaha lebih te - nang,” ungkapnya. Wacana revisi UU Pelayaran juga dikhawatirkan disusupi oleh kepentingan negara lain di sektor pelayaran nasional. Ke - pentingan negara lain itu misal - nya dengan membuka aturan yang terkait asas cabotage. Asas cabotage menegaskan angkut - an laut dalam negeri meng gu - na kan kapal berbendera merah putih dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Hal ini seperti tertera di dalam Pasal 8 ayat 1 dalam UU Nomor 17/ 2008. Asas cabotage dapat dimak - nai sebagai kedaulatan negara (sovereign of the country).

Ke bi - jakan ini, kata Carmelita, sudah terbukti sukses menjaga kedau - lat an negara dari aspek ke aman - an dan pertahanan ne gara. Pengamat transportasi, Dar maningtyas, menilai asas cabotage perlu dijaga karena hal tersebut menyangkut kepen - tingan ekonomi nasional. “Ini kan sama halnya menjaga ke - pen tingan ekonomi nasional kita dari asing. Kalau itu dibuka selebar-lebarnya, tentu akan ada dampaknya, khususnya un - tuk transportasi pelayaran lo - gis tik,” ucapnya.

Selain itu, asas cabotage juga telah berdampak positif bagi eko nomi nasional, khususnya di sektor pelayaran. Hal ini ter bukti dengan bertambahnya jumlah armada pelayaran na sio nal, dan kini pelayaran nasio nal juga te - lah mampu melayani distribusi seluruh angkutan kar go domes - tik dari Sabang hingga Merauke. “Sangat sulit dibayangkan kalau sebagai ne gara maritim justru kapal-kapal yang ada di Indo ne - sia adalah kapal berbendera ne - gara lain,” katanya.

Lalu, jika terjadi keadaan force majeure seperti tsunami, apakah kapal berbendera ne gara asing dipastikan tidak akan membantu evakuasi korban? “Justru kapal-kapal itu yang per tama pulang ke negara mere ka kalau itu terjadi,” ban tahnya. Darmaningtyas menambah kan, jika semangat merevisi UU Pelayaran itu berangkat dari belum terjadinya efisiensi biaya logistik nasional, tentunya tidak adil jika hanya menya lahkan angkutan laut.

Ichsan amin