Edisi 14-08-2019
RUU Pertanahan Dinilai Tak Propelestarian Hutan


JAKARTA - Rancangan Undang- Undang (RUU) Pertanahan dinilai tidak propelestarian hutan dan berdampak pada pembakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu ditemukan dari sejumlah pasal yang ada dalam draf RUU ter-sebut. Karena itu, sebaiknya RUU Pertanahan ditunda saja pengesahannya. ”Banyak akademisi dan pakar serta praktisi yang berhubungan langsung dengan RUU ini sudah menolak pengesahan.

Kami dari Jikalahari juga demikian, menolak penge sah an mengingat konsekuensi dari disahkannya RUU Perta nahan menjadi UU sangat besar dan itu merugikan bangsa dan negara,” tandas Koordinator LSM Jika lahari Made Ali di Jakarta ke marin.

Pasal yang dimaksud itu adalah Pasal 146 . Pasal ini jelas menguntungkan 378 korporasi sawit ilegal dalam kawasan hutan. ”Dia kuasai lahan lebihi HGU yang berada dalam kawasan hutan atau tanah dalam kawasan hutan yang belum punya hak atas tanah, status HGU-nya ditetapkan Menteri ATR/BPN.

Status apa? Ilegal atau legal?,” tanyanya. Pasal ini juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat 9 RUU Pertanahan. Kemudian, Made Ali melanjutkan, memindahkan konflik tenurial pada KLHK. Ini terlihat dalam Pasal 33 ayat 5 dan ayat 6.

”Mustahil perusahaan akan membagikan 20% dalam HGUnya. Karena pasal ini memberi peluang 20% di luar HGU-nya, temuan Jikalahari 20% itu dominan berada di dalam kawasan hutan. Nah, perusahaan aju kan ke Menteri ATR/BPN 20% di kawasan hutan.

Lalu, KLHK tidak setuju karena berada di kawasan hutan fungsi HPK,” paparnya. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menargetkan RUU Per tanahan selesai pada September mendatang.

Target tersebut, menurut dia, merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat internal. ”Kejar target September selesai. Enggak ada bedabeda. Koordinasi, segera,” tandas Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8).

dita angga/ binti mufarida