Edisi 14-08-2019
SPS Desak Menkeu Bebaskan Pajak Kertas


JAKARTA - Upaya Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat untuk memperjuangkan ”Bebas Pajak bagi Pengetahuan” (No Tax for Knowledge) kembali kandas di tangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Melalui surat tertanggal 7 Agustus 2019, Sri Mulyani merespons negatif permohonan pengurus SPS Pusat untuk men diskusikan ihwal No Tax for Knowledgetersebut. ”Kami dengan menyesal belum bisa memenuhi permohonan pengurus SPS Pusat untuk bertemu Menteri Keuangan,” demikian bunyi kutipan surat yang ditandatangani Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti tanpa ada penjelasan memadai.

Saat dikonfirmasi, Nuf ran sa mengatakan, karena ke pa datan jadwal Menkeu, belum bisa berdiskusi dengan SPS. Menurut dia, perihal pembebasan pajak kertas masih harus dicek apakah usulan tersebut sudah masuk ke Kemenkeu.

"Sedang dicek dulu oleh Kemenkeu," katanya kemarin. Untuk diketahui, Pengurus SPS Pusat pada 9 Juli 2019 berkorespondensi dengan Menkeu guna mencari momentum mendiskusikan isu No Tax for Knowledge. Upaya ini tindak lanjut dari saran Wakil Presiden Jusuf Kalla saat pengurus SPS Pusat beraudiensi dengannya di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, 18 Maret 2019.

Jauh sebelumnya, pengurus SPS Pusat pernah bertemu Sri Mulyani pada 2008, ketika men jabat Menkeu di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, Menkeu menolak usulan No Tax for Knowledge yang disampaikan SPS.

”No Tax for Knowledge” pada hakikatnya merupakan sebuah perjuangan para penerbit media cetak guna mendapatkan ke ringanan terhadap pajak pembelian kertas dan penjualan produknya. Hal yang sama telah dikenyam oleh penerbit buku di Tanah Air, yang memperoleh insentif atas pajak penjualan buku.

Perjuangan ini ten tu punya dasar yang kuat. Sebagai satu-satunya asosia si penerbit pers cetak di Indonesia yang beranggotakan 450 penerbit, SPS meyakini pemberian insentif atas pembelian kertas koran dan penjualan media cetak tidak akan membuat pundi-pundi keuangan negara tergerus.

”Justru melalui insentif tersebut, akan me ngun dang minat baca mas ya rakat semakin tinggi terhadap media cetak. Pada gilirannya bu daya membaca yang kuat akan berkontribusi terhadap pencerdasan bangsa.

Ada sisi intangible advantage yang luput dari perhitungan Menkeu jika menolak kampanye No Tax for Know ledge penerbit media cetak,” ungkap Sekretaris Jen deral SPS Pusat Asmono Wikan dalam keterangan resminya kema rin.

Sebagai bagian dari media arus utama, kontribusi penerbit pers cetak terhadap informasi yang utuh juga sangat kuat. Dalam berbagai kesempat an, pemerintah mengakui peran penting pers cetak dalam mendukung kampanye besar antihoaks.

”Patut disayangkan jika Men keu terlalu dini menutup pintu dialog dengan SPS Pusat ihwal No Tax for Knowledge. Padahal, ikhtiar pers cetak dalam ikut meliterasi dan mengon solidasi keutuhan bangsa selama ini tak terhitung lagi banyaknya,” imbuh Asmono.

Sekadar mengingatkan, di berbagai negara maju yang tingkat literasinya tinggi, seperti Norwegia, Jerman, Denmark, Swedia, dan bahkan India, insentif atas ker - tas koran juga diberlakukan. Tak heran jika peran pers cetak di negara-negara tersebut masih sangat kuat dalam ikut mendidik masyarakat.

Sementara itu, ekonom Indef Bima Yudhistira mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan in sentif, khususnya kepada pelaku usaha media ce tak. Insentif tersebut bisa berupa pembebasan PPN sementara karena media cetak memberikan wawasan dan mengedu kasi masyarakat.

Tidak hanya itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif PPh badan berupa tax holiday maupun tax allowance. ”Insentif tersebut bisa diberikan tidak hanya bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, tapi bisa diberikan kepada industri yang telah lama memberikan kontribusi bagi perekonomian,” katanya di Jakarta kemarin.

Menurutnya, industri padat karya seperti media cetak memang dalam kondisi sulit karena imbas dari kondisi perekonomian sehingga perlu dukungan dari pemerintah untuk menyelamatkan industri, khususnya media cetak. “Insentif berupa PPN bisa dilakukan penurunan misalnya dari 10% turun menjadi 2-5%. Nanti setelah ekonomi mem baik bisa dinaikkan lagi,” kata nya.

nanangwijayanto