Edisi 14-08-2019
Tak Lolos Uji Emisi , Pemilik Mobil Dipersulit


JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta membatasi ruang gerak pemilik kendaraan yang tidak lolos uji emisi.

Pemilik kendaraan akan kesulitan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan terbebani parkir yang mahal. ”Jadi, mulai tahun depan semua kendaraan bermotor di DKI harus lolos uji emisi,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

Uji emisi ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 untuk pengendalian pencemaran udara, salah satu sumbernya asap dari kendaraan bermotor. Sebenarnya mengenai uji emisi sudah ada perangkat hu kumnya, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 92 Tahun 2007.

Namun, selama ini pelaksanaannya belum tuntas, dan adanya Ingub No 66 Tahun 2019 diharapkan menjadi tahun terakhir masyarakat yang belum melaksanakan secara tuntas tidak mendapatkan insentif maupun disinsentif. ”Kami harap cara ini mempercepat peningkatan kualitas mutu udara karena sama-sama seluruh warga kita perbaiki kualitas emisi kendaraan bermotor.

Perbaikinya tidak bisa sendiri. Pemerintah menyiapkan perangkat hukumnya, in - sentif disinsentifnya, dan harus kita kerjakan sama-sama,” ujar Anies. Pemberian disinsentif pelayanan juga berlaku bagi ken - daraan di luar DKI yang belum melakukan uji emisi.

Bedanya mereka hanya merasakan tarif parkir yang tinggi, sementara kepengurusan PKB tetap bisa dilayani di daerahnya masingmasing. Dia mengimbau masyarakat luar Jakarta yang biasa menggunakan fasilitas parkir di Ibu Kota segera menguji emisi kendaraannya.

”Kalau untuk parkir, dia (pengendara luar DKI) akan membayar lebih mahal bila tidak lolos uji emisi. Boleh masuk Jakarta tidak masalah, kan download tidak masalah, mau di Amerika pun boleh,” ungkapnya. Untuk mendukung uji emisi, Pemprov DKI juga meluncurkan aplikasi e-uji emisi kendaraan untuk mengurangi polusi.

Dengan mengunduh aplikasi tersebut, warga akan mendapat panduan mengenai lokasi bengkel yang membuka layanan uji emisi. Di Jakarta, terdapat 155 bengkel uji emisi yang tersebar di lima wilayah.

Tidak hanya lokasi bengkel, aplikasi ini juga bisa di manfaat kan masyarakat untuk mengetahui informasi lainnya mengenai uji emisi seperti identitas kendaraan yang sudah diuji emisi, hasil uji emisi, pendaftaran bengkel, pendaftaran kendaraan.

Setelah uji emisi, datanya akan tersimpan melalui aplikasi dan tersambungkan dengan data perpajakan, termasuk perparkiran. Bagi pengguna kendaraan bermotor yang datang ke tempat parkir, kemudian pelat nomor kepolisian dimasukkan ternyata belum lolos uji emisi, maka tarif parkirnya menjadi lebih mahal.

Bila belum lolos uji emisi, mereka juga kesu litan mem bayar pajak dan perpanjangan STNK. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih menyebutkan hing ga Juli 2019 sebanyak 196.440 mobil atau 5,6%, yang baru melakukan uji emisi dari total mobil 3,5 juta unit.

Dia juga menilai total 155 bengkel yang melayani uji emisi di lima wilayah Jakarta jauh dari ideal berdasarkan kajian dinas sebanyak 933 bengkel. ”Bengkel mobil juga di haruskan memberi pelayanan uji emisi dan menyederhanakan tanda bukti status kelulusan uji emisi.

Teknisi bengkel pelaksana ini yang akan memasuk - kan hasil pengujian ke database menggunakan aplikasi e-uji emisi,” ujarnya. Hasil uji emisi akan terhubung dengan konsep smart city yang dibentuk DKI. Keberadaan aplikasi juga menggantikan penggunaan stiker yang selama ini diterapkan DKI.

”Nan ti status kelulusan cukup diketahui petugas maupun pemilik kenda ra - an melalui fitur cek hasil di aplikasi e-uji emisi,” kata Andono. Sejak 2018, instansinya telah melakukan pembinaan intensif ke bengkel-bengkel pe laksana uji emisi di seluruh Jakarta.

Kemudian, juga roadshow uji emisi gratis ke berbagai se g men masyarakat bertajuk uji emisi goes to office , uji emisi goes to mall , serta uji emisi goes to campus . Mengenai tarif uji emisi dibebankan kepada masing-masing bengkel. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yu ke Yurike setuju deng an euji emisi.

Namun, dia meminta Pemprov DKI menyosiali sa si kan aplikasi tersebut dan ke bi jakan mem persu lit pem bayaran pajak kendaraan serta retribusi parkir mahal secara komprehensif. ”Ja ngan sampai masyarakat bingung karena minim sosialisasi,” ucapnya.

bima setiyadi