Edisi 14-08-2019
KPK Tetapkan Empat Tersangka Baru E-KTP


JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan empat tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2013.

Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang menyatakan, sejak beberapa waktu lalu KPK telah melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dan analisis dari jaksa penuntut umum (JPU) serta berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan putusan tujuh orang terpidana perkara korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP tahun anggaran 2011- 2013 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dari hasil penyelidikan, kemudian KPK melakukan gelar perkara (ekspose). Forum ekspose, lanjut Saut, memutuskan menaikkan penyelidikan ke penyidikan disertai dengan penetapan empat orang tersangka baru.

Mereka adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos (sejak beberapa tahun lalu telah menjadi permanent residence di Singapura), mantan anggota Komisi II DPR sekaligus mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani, mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) yang juga mantan Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, dan PNS sekaligus perekayasa pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknolog (BPPT) merangkap mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi.

”Proses-prosesnya hingga penetapan empat tersangka ini sudah dilalui, termasuk saat kami menerbitkan sprindik (su-rat perintah dimulainya penyidikan). Tapi tanggal pastinya (sprindik) saya lupa kapan.

Jadi prosesnya kita jalani, kalau nggak nanti dipraperadilankan kita bisa kalah nanti,” tandas Saut saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tadi malam. Dia mengungkapkan, Tannos, Miryam, Isnu, dan Husni disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Saut membeberkan, sebagaimana audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap proyek dengan nilai total lebih Rp5,9 triliun, terdapat kerugian negara lebih dari Rp2,3 triliun.

”Kasus korupsi KTP elektronik ini merupakan salah satu perkara dengan kerugian negara triliunan rupiah yang menjadi prioritas KPK. Ke depan tentu kami akan mengembangkan kepada pihak-pihak lain baik dari unsur DPR, kementerian, perusahaan, konsorsium, atau pihak swasta lainnya yang telah terungkap dalam fakta-fakta persidangan dan pertimbangan putusan,” ujarnya.

Saut melanjutkan, sampai saat ini ada total 14 orang yang telah diproses KPK dalam kasus e-KTP baik dalam perkara pokok yang berujung kerugian negara, menghalang-halangi penyidikan, maupun proses persidangan atau obstraction of justice, dan pemberian keterangan palsu di tahap penyidikan hingga tahap persidangan. Sebagian besar yakni 13 orang telah menjadi terpidana.

”Kami ingatkan agar semua pihak bersikap koperatif dalam proses hukum ini. Karena jika ada upaya menghambat proses hukum maka terdapat risiko pidana sebagaimana diatur di Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor,” tandas Saut.

sabir laluhu